by

Kejahatan Teknologi Marak, Perlu Sinkronisasi Regulasi

Jakarta: Transformasi digital yang membawa perubahan pada sektor ekonomi membawa bahaya dan risiko sehingga diperlukan payung hukum.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyatakan perlu segera melakukan sinkronisasi regulasi untuk memberikan perlindungan konsumen secara maksimal.

“Ini persoalan bila pemerintah tidak melakukan pemutakhiran regulasi maka kita akan melihat carut marut tidak hanya di sisi hilir atau konsumen tapi juga di sisi hulu di sektor industrinya,” kata Ketua BPKN Rizal E. Halim dalam diskusi bersama PRO 3 RRI, Selasa (26/7/2022).

Lebih jauh, maraknya kejahatan dalam teknologi finansial menjadikan perlindungan konsumen harus jauh lebih baik.

“Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari ya dan setiap hari kita mendapat pembaharuan dan inovasi dalam perkembangan digitalisasi. Dan kita masuk di era abad digital,” ujarnya.

Payung hukum perlindungan konsumen sudah diatur sejak dua puluh tahun lalu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.