Kasus Korupsi Calon Kepala Daerah Tetap Disikat

0
(0)

Jakarta: Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri memastikan, pihaknya akan tetap mengusut kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terutama yang melibatkan calon kepala daerah yang maju serentak 2020.

Menurut Ali, proses hukum harus tetap dilakukan kepada siapa pun, tanpa terkecuali. Ali memastikan KPK juga tidak akan menunda proses hukum terutama kasus korupsi kepada siapapun tanpa kecuali.

“Prroses hukum kasus perkara korupsi tetap berlangsung perkara yang diduga melibatkan calon kepala daerah,” kata Ali Fikri, Senin (7/9/2020).

Ali menegaskan, pihaknya tidak akan terpengaruh oleh proses politik seperti itu. Ia menjelaskan syarat dan prosedur penanganan perkara di KPK dilakukan dengan ketat dan berdasarkan alat bukti yang cukup.

Proses hukum di KPK menurutnya, tidak akan terpengaruh oleh proses politik tersebut karena proses hukum di KPK sangat ketat.

“Syarat dan prosedur penetapan tersangka, penahanan dan seterusnya melalui proses yang terukur berdasarkan kecukupan alat bukti dan hukum acara yang berlaku,” tuturnya.

Karenanya, ujar Ali, KPK berharap masyarakat selektif dalam memilih para calon pemimpin daerahnya. Selain itu, Ali mengatakan KPK sudah memiliki program-program pencegahan korupsi di saat pelaksaan Pilkada Serentak 2020.

“KPK mendorong masyarakat agar selektif menentukan pilihan calon kepala daerah. Beberapa program pencegahan terkait pilkada sudah disiapkan KPK antara lain pembekalan untuk calon kepala daerah, penyelenggara dan edukasi untuk pemilih,” tuturnya.

Pernyataan Ali tersebut seolah menjawab pernyataan Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo sebelumnya telah memerintahkan atau menginstruksikan seluruh jajaran patuh dan menjalankan Surat Telegram Rahasia bernomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 yang terbit pada 31 Agustus 2020 tersebut.

Surat telegram itu sebelumnya telah dikeluarkan Kapolri Jenderal Idham Azis untuk menjaga netralitas anggota Polri saat Pilkada Serentak 2020, di antaranya ada arahan untuk menunda proses hukum peserta Pilkada 2020.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Presiden: Waspadai Klaster Perkantoran, Keluarga, dan Pilkada

Mon Sep 7 , 2020
0 (0) Jakarta: Presiden Joko Widodo mengingatkan, para menterinya untuk tetap berupaya membuat terobosan guna mencegah penyebarluasan pandemi Covid-19, khususnya di klaster perkantoran. Selain klaster perkantoran, terang Jokowi, ada juga klaster keluarga, dan klaster pilkada yang menjadi perhatiannya. “Hati-hati yang namanya klaster kantor. Kedua, klaster keluarga, hati-hati. Yang terakhir, juga […]