Kasus Covid-19 Melonjak Drastis, Wantimpres: Pemerintah Seharusnya Tak Mudah Melepaskan PSBB

0
(0)

Jakarta – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agung Laksono mengatakan sangat keliru jika ada anggapan bahwa wabah Covid-19 biasa saja. Selama belum ada vaksinnya, pemerintah seharusnya tidak mudah melepaskan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Beberapa negara yang masih mencari vaksinnya saja posisi optimistisnya saja baru ketemu awal 2021. Jadi selama belum ada vaksinnya, harusnya tidak mudah melepaskan pembatasan sosial berskala besar. Kecuali angkanya menunjukkan penurunan, seperti Jawa Barat, misalnya,” kata Agung Laksono dalam forum diskusi bersama di LKBN ANTARA secara daring di Jakarta, Kamis (2/7).

Untuk dapat menurunkan angka penularan SARS-CoV-2, menurut dia, tidak mungkin hanya pemerintah yang mengatasi. Masyarakat juga harus memahami bahwa situasi pandemi Covid-19 sekarang ini tidak main-main.

Agung mengatakan, jika perlu diberlakukan sanksi kuat agar masyarakat benar-benar menjalankan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, sering mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, hingga menjalankan prosedur bersin dan batuk dengan benar.

Penjelasan pada publik secara terus menerus soal bagaimana menjalankan normal baru atau adaptasi kebiasaan baru secara benar dengan tetap melakukan protokol kesehatan tersebut, menurut dia, menjadi sangat penting. Jajaran TNI/Polri ikut diturunkan, tidak bisa Satpol PP saja guna menekan penularan virus corona baru tersebut.

“Kita sadar sekali sebenarnya kondisinya seperti apa. Protokol kesehatan itu harga mati. Tokoh masyarakat perlu turut memberi penjelasan pada masyarakat,” ujar dia.

Agung mengatakan tolok ukur suatu wilayah sudah dapat menjalankan normal baru tidak terlalu sulit sebenarnya, hanya memastikan indeks reproduksi penyebaran Covid-19 (RO) di bawah satu.

“Jawa Barat 0,63 tingkat reproduksi (Covid-19), Jakarta masih satu koma sekian. Bali juga masih di atas satu. Jadi secara ketat jalankan protokol kesehatan di lokasi-lokasi yang rawan terjadi penularan,” ujar dia, menanggapi kondisi sejumlah daerah di Indonesia yang saat ini angka kasus positif Covid-19 masih cukup tinggi.

Menurut dia, apa yang menjadi semangat pemerintah pusat dalam upaya menurunkan angka penularan Covid-19 harus dilarikan ke daerah dengan cepat, termasuk juga dalam mengembalikan gairah perekonomian, salah satunya dengan membantu usaha kecil dan menengah (UKM) untuk dapat bertahan dalam kondisi krisis kesehatan yang berdampak ke sektor perekonomian.

Kasus baru Covid-19 melonjak drastis. Sebanyak 1.624 orang terkonfirmasi telah terpapar Covid-19, Kamis (2/7). Total kasus positif sudah hampir menyentuh angka 60.000.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga pukul 12.00 WIB hari ini mengumumkan, ada pertambahan 1.624 kasus. Kumulatif kasus orang terinfeksi Covid-19 saat ini sudah mencapai 59.394 orang. Sementara, total pasien sembuh di Tanah Air hingga kini 26.667 orang.

“Kasus sembuh bertambah 1.072 pasien, mereka yang dinyatakan sembuh adalah mereka yang sudah dua kali menjalani swab test dan hasilnya negatif,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, dalam jumpa pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (2/7).(Aza/Ant)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Din Syamsuddin bersama Sejumlah Akademisi Gugat UU Corona

Fri Jul 3 , 2020
0 (0) Jakarta – Din Syamsuddin, Amien Rais, Marwan Batubara dan sejumlah akademisi menggugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan dan Stabilitas Keuangan Negara. Mereka mengajukan tinjauan yudisial ke Mahkamah Konstitusi pada Rabu kemarin atas nama Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK). “Gugatan JR UU No. 2/2020 ini konsisten dengan […]