by

Kasus ASABRI, Di Vonis Lima Terdakwa

Jakarta: Lima terdakwa kasus korupsi PT Asabri menerima vonis yang lebih dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Seperti mantan direktur utama PT Asabri (Persero), Mayjen (Purn) TNI Adam Rachmat Damiri yang dituntut 10 tahun penjara.

Sementara, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan vonis terhadap Adam adalah 20 tahun penjara dan membayar denda Rp800 juta subsider 6 bulan kurungan, ditambah mengembalikan uang sebesar Rp17,9 miliar.

“Majelis hakim sependapat dengan dakwaan penuntut umum, bahwa terdakwa korupsi pengelolaan keuangan dan investasi Asabri,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum pada Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer melaui siaran pers yang diterima RRI.co.id, Selasa (4/1/2022) malam.

Uang pengganti itu, berdasarkan dengan aset terdakwa yang disita untuk dilelang.

Bila hasil lelang kurang, jaksa akan kembali menyita aset milik Adam yang menjadi Dirut Asabri periode 2012-2016.

Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan harta benda yang disita nilainya masih kurang, dia harus dipidana penjara selama lima tahun.

Terdakwa lainnya, Letjen (Purn) TNI Sonny Widjaja juga dihukum selama 20 tahun penjara.

Lalu membayar denda sebesar Rp750 juta subsider enam bulan kurungan.

Penerus Adam di Asabri pada periode 2018-2020 itu, juga harus membayar uang pengganti Rp64,5 miliar paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan tetap.

Jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana selama lima tahun.

Sementara dua terdakwa lainnya yakni Bachtiar Effendi dan Hari Setianto dihukum masing-masing 15 tahun penjara.

Majelis hakim juga meminta dua mantan petinggi Asabri itu untuk membayar denda sebesar Rp750 juta.

Bachtiar Effendi juga diperintahkan membayar uang pengganti Rp453,7 juta.

Namun, Hari Setianto diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp378,8 juta.

Ketua majelis hakim perkara ini, Ignatius Eko Purwanto menilai, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lain menimbulkan kerugian negara yang besar.

Juga tidak mendukung penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *