by

Jurang Kaya Miskin Semakin Melebar Sampai Mundurnya Demokrasi Indonesia , Catatan PKS Untuk Pemerintah Di Akhir Tahun 2021

HarianNasional.Com, Jakarta – Tinggal hitungan jam Memasuki Tahun 2022, tentunya di tahun 2021 banyak meninggalkan sebuah catatan yang harus di benahi.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu memberi catatan atas kinerja pemerintah Presiden Jokowi selama tahun 2021.

Pada persoalan pandemi., Menjadi sebuah catatan Syaikhu mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak bermain-main dengan api. Syaikhu menyebut pemerintah tidak boleh lengah sedikitpun dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang masih berstatus bencana nasional nonalam ini.

Syaikhu menyitir pernyataan Jokowi dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2021 yang menyebut krisis dan pandemi seperti api. Api bisa dihindari tapi sekaligus bisa menerangi. Menyakitkan tetapi juga menguatkan.

“Kami setuju dengan ungkapan Bapak Presiden RI tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa harus ekstra hati-hati dan mawas diri. Kita semua harus ingat sebuah peribahasa, ‘Jangan pernah bermain-main dengan api nanti kamu akan terbakar. Dan jangan sekali-kali membiarkan api membakar, jika kamu tidak mampu memadamkannya.’,” ujar Syaikhu.

Ia menyebut Bangsa Indonesia pernah merasakan pahit dan sakitnya akibat krisis pandemi yang menimpa. Kasus kematian harian Indonesia bahkan sempat menduduki posisi puncak tertinggi di dunia. Sebuah tragedi kemanusiaan yang memilukan.

“Di hari-hari itu, kita semua merasakan kematian begitu sangat dekat dengan diri kita. Sistem kesehatan kita pun lumpuh, banyak pasien tak tertangani sehingga banyak korban meninggal ditemukan di rumah-rumah mereka karena Rumah Sakit sudah tidak mampu menanganinya. Kisah pilu itu jangan sampai terulang kembali. Pemerintah harus menjadikan itu catatan penting sebagai antisipasi gelombang berikutnya di masa mendatang,” ungkap dia.

Syaikhu mengungkapkan, saat ini kasus Covid-19 memang menurun signifikan. Namun demikian,semua patut waspada dan ekstra hati-hati.

“Kita tidak boleh lengah sedikitpun dengan keberhasilan sementara ini. Bukankah ledakan kasus seringkali terjadi ketika kita justru lengah dengan semakin menurunnya kasus?” tanya Syaikhu.

Kementerian Kesehatan RI menyampaikan bahwa saat ini sudah ada 46 kasus COVID-19 varian Omicron yang ditangani akibat transmisi dari luar negeri.
Kemenkes RI juga mengkonfirmasi bahwa sudah ditemukan 1 kasus Omicron transmisi lokal.

“Fakta-fakta ini harus menjadi peringatan bagi Pemerintah dan kita semua untuk lebih berhati-hati dan tetap berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan,” ujar Syaikhu.

Selain itu, Ia juga memberikan catatan pada persoalan pandemi, Syaikhu mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak bermain-main dengan api. Syaikhu menyebut pemerintah tidak boleh lengah sedikitpun dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang masih berstatus bencana nasional nonalam ini.

Syaikhu menyitir pernyataan Jokowi dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2021 yang menyebut krisis dan pandemi seperti api. Api bisa dihindari tapi sekaligus bisa menerangi. Menyakitkan tetapi juga menguatkan.

“Kami setuju dengan ungkapan Bapak Presiden RI tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa harus ekstra hati-hati dan mawas diri. Kita semua harus ingat sebuah peribahasa, ‘Jangan pernah bermain-main dengan api nanti kamu akan terbakar. Dan jangan sekali-kali membiarkan api membakar, jika kamu tidak mampu memadamkannya.’,” ujar Syaikhu.

Ia menyebut Bangsa Indonesia pernah merasakan pahit dan sakitnya akibat krisis pandemi yang menimpa. Kasus kematian harian Indonesia bahkan sempat menduduki posisi puncak tertinggi di dunia. Sebuah tragedi kemanusiaan yang memilukan.

“Di hari-hari itu, kita semua merasakan kematian begitu sangat dekat dengan diri kita. Sistem kesehatan kita pun lumpuh, banyak pasien tak tertangani sehingga banyak korban meninggal ditemukan di rumah-rumah mereka karena Rumah Sakit sudah tidak mampu menanganinya. Kisah pilu itu jangan sampai terulang kembali. Pemerintah harus menjadikan itu catatan penting sebagai antisipasi gelombang berikutnya di masa mendatang,” ungkap dia.

Syaikhu mengungkapkan, saat ini kasus Covid-19 memang menurun signifikan. Namun demikian,semua patut waspada dan ekstra hati-hati.

“Kita tidak boleh lengah sedikitpun dengan keberhasilan sementara ini. Bukankah ledakan kasus seringkali terjadi ketika kita justru lengah dengan semakin menurunnya kasus?” tanya Syaikhu.

Kementerian Kesehatan RI menyampaikan bahwa saat ini sudah ada 46 kasus COVID-19 varian Omicron yang ditangani akibat transmisi dari luar negeri.
Kemenkes RI juga mengkonfirmasi bahwa sudah ditemukan 1 kasus Omicron transmisi lokal.

“Fakta-fakta ini harus menjadi peringatan bagi Pemerintah dan kita semua untuk lebih berhati-hati dan tetap berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan,” ujar Syaikhu.

Selain itu, Ia juga memberikan catatan Jurang Miskin-Kaya Makin Melebar.

Presiden PKS mengingatkan jurang pendapatan antara si miskin dan si kaya semakin melebar. Hal ini disampaikan Syaikhu dalam Pidato Kebangsaan Akhir Tahun 2021 yang disiarkan secara langsung melalui kanal PKSTV, Kamis (30/12/2021) malam.

Syaikhu menjelaskan, pandemi COVID-19 yang sudah hampir dua tahun melanda negeri kita juga berdampak kepada ekonomi masyarakat. Pandemi membuat kondisi ekonomi masyarakat kecil semakin terhimpit dan sulit.

“Pandemi juga semakin memperlebar jurang pendapatan antara kelompok miskin dan kaya. Yang miskin bertambah miskin dan yang kaya semakin kaya,” ungkap dia.

Syaikhu menyitir data, selama pandemi, orang miskin bertambah 1,12 juta jiwa dari 26,42 juta jiwa di Maret 2020 naik menjadi 27,54 jiwa di Maret 2021.
Jumlah pengangguran terbuka juga naik 350 ribu jiwa, dari 8,75 juta jiwa di Februari 2021 menjadi 9,1 juta jiwa di Agustus 2021.

Pandemi juga telah telah mengakibatkan 30 juta UMKM gulung tikar dan 7 juta pekerja informal dari sektor UMKM kehilangan pekerjaan berdasarkan data dari Asosiasi UMKM Indonesia atau AKUMINDO.

Presiden PKS mengingatkan jika para pendiri bangsa telah meletakkan sila ke-5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” sebagai pondasi terbangunnya rasa persatuan bangsa.

“Tanpa hadirnya rasa keadilan maka tak akan tumbuh rasa persatuan dan persaudaraan. Tanpa adanya rasa persatuan dan persaudaraan maka tak akan bertahan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar dia.

Bahkan Presiden PKS juga menyoroti soal dimana Pemerintah Obral Fasilitas untuk Pemodal Bukan Rakyat Kecil.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu melihat Pemerintah lebih memilih menggelar fasilitas untuk pemodal dibandingkan untuk masyarakat kelas menengah dan bawah.

Catatan kritis ini disampaikan Syaikhu dalam Pidato Kebangsaan Akhir Tahun 2021 yang disiarkan secara langsung oleh PKSTV, Kamis (30/12/2021).

Banyak hal yang menguatkan pandangan tersebut. Syaikhu mengingatkan publik betapa UU Cipta Kerja terburu-buru disahkan di tengah-tengah kondisi pandemi hanya untuk kepentingan sekelompok masyarakat.

Pemerintah, ungkap dia, tidak segan-segan menggelar karpet merah fasilitas pajak untuk para pengusaha, memberikan potongan pajak korporasi, menghapuskan pajak dividen, menghapuskan pajak dengan tax amnesty, memberikan insentif perpajakan yang meringankan beban keuangan perusahaan dan bebaskan royalti untuk industri batu bara.

Pemerintah juga enggan menaikan pajak ekspor untuk batubara padahal itu seharusnya menjadi sumber tambahan yang besar bagi penerimaan negara di tengah defisit keuangan negara yang semakin memburuk.

“Namun di saat yang sama, Pemerintah sangat getol sekali menaikan pajak untuk rakyatnya. Pemerintah menaikan Pajak Pertambahan Nilai. Pemerintah juga memasukan sembako, jasa pendidikan, jasa sosial dan keagamaan sebagai barang dan jasa kena pajak, yang mana ini setiap waktu akan bisa dikenakan pajak oleh Pemerintah. Sungguh ironis!” tegas Syaikhu.

Syaikhu melaporkan, di tengah-tengah derasnya obral fasilitas Pemerintah untuk para pemodal dan pengusaha, PKS konsisten memperjuangkan agar masyarakat berpenghasilan 8 juta ke bawah tidak bayar pajak penghasilan.

PKS juga berjuang agar pajak kendaraan roda dua ber cc kecil dibebaskan sebagai bukti keberpihakan pemerintah kepada masyarakat bawah.

“Sayangnya perjuangan PKS bertepuk sebelah tangan dengan Pemerintah. Pemerintah lebih memilih menggelar fasilitas untuk pemodal dibandingkan untuk masyarakat kelas menengah dan bawah,” terang dia.

Soal Perpindahan Ibukota pun menjadi sebuah catatan khusus, PKS Menyebut Siapa yang Diuntungkan Pindah Ibu Kota Negara Saat Pandemi?.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mempertanyakan kengototan Pemerintah untuk tetap mengebut proses pemindakan Ibu Kota Negara (IKN) pada saat pandemi.

Saat ini potensi hadirnya ancaman gelombang ketiga pandemi, tingkat kemiskinan yang semakin meningkat, pengangguran semakin banyak, jutaan UMKM tutup dan gulung tikar, serta peningkatan utang negara yang semakin tidak terkendali, tiba-tiba Pemerintah tampak tergesa-gesa memaksakan kehendaknya untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN).

Ia mengurai, RUU IKN ini tiba-tiba masuk merangsek dan menerabas tata aturan perundang-undangan MD3 dan Tata Tertib DPR RI dalam proses pembahasan. RUU IKN Seolah-olah menjadi agenda besar bangsa yang tidak bisa menunggu waktu lama.

“Presiden dan kabinetnya menjadikan RUU IKN sebagai agenda mendesak bangsa, mengalahkan agenda strategis bangsa yang lain seperti pemulihan ekonomi nasional, pandemi dan penyehatan fiskal,” ujar Syaikhu dalam Pidato Kebangsaan Akhir Tahun 2021, Kamis (30/12/2021) malam.

PKS memandang bahwa Pemindahan Ibu Kota Negara bukan agenda mendesak bangsa yang harus mendapat prioritas.

“Apa urgensinya Ibu Kota Negara harus dipindah dalam waktu singkat? Publik jadi bertanya-tanya: untuk siapa mega proyek ini dibuat? Siapakah yang akan diuntungkan dengan kehadiran mega proyek Ibu Kota Baru ini?” tanya Syaikhu.

“Argumen Pemerintah yang mengatakan bahwa Ibu Kota harus dipindah karena Jakarta sering banjir dan berpotensi akan tenggelam. Maka pertanyaan itu bisa kita balik pertanyakan kepada Pemerintah: Apakah ini bermakna bahwa Jakarta akan dibiarkan banjir dan tenggelam sehingga Ibu Kota harus dipindah ke Kalimantan Timur?” tanya dia lagi.

Di sisi lain, ungkap Syaikhu, akhir-akhir ini banjir justru melanda kawasan calon ibu kota negara baru yang telah ditentukan oleh pemerintah.

“Jika alasannya menghindari banjir, kenapa ibu kota negara harus pindah ke lokasi yang juga terdampak banjir? Pertanyaannya untuk kepentingan apa dan siapa kita harus pindah ibu kota negara?” kata Syaikhu kembali bertanya.

Syaikhu mengingatkan, sebagai pemimpin yang baik, maka Pemerintah harus bertanggung jawab menyelesaikan masalah banjir Jakarta dengan tuntas.

“Tidak bisa Pemerintah lari dari tanggung jawabnya menuntaskan masalah di Ibu Kota DKI Jakarta dengan sekadar memindahkan Ibu Kota sebagai solusi pragmatisnya,” Syaikhu coba mengingatkan.

Pemerintah harus belajar dari proses legislasi Omnibus Law Cipta Kerja. Ketika kepentingan oligarki di atas kepentingan rakyat, maka disaat itulah pemerintahan akan kehilangan rasionalitas dan hati nuraninya. Kebijakan disusun atas dasar nilai kepentingan bukan atas dasar nilai kebenaran.

Selain itu, PKS Juga Soroti Presiden Jokowi akan Wariskan Tambahan Utang Rp 7 Ribu Triliun kepada Generasi Penerus.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyoroti Pemerintahan Joko Widodo yang akan mewariskan tambahan utang negara hingga lebih dari Rp 7 ribu triliun bagi generasi penerusnya.

Ia mengurai, utang Pemerintah per September 2021 telah mencapai angka yang sangat besar yakni Rp6.711 triliun. Para ahli ekonomi memperkirakan bahwa Pemerintah Joko Widodo akan mewariskan utang negara hingga mencapai angka Rp10.000 triliun di akhir tahun 2024 nanti.

“Artinya, dalam 10 tahun pemerintahan Joko Widodo akan mewariskan tambahan utang negara lebih dari 7 ribu triliun,” kata Syaikhu dalam Pidato Kebangsaan Akhir Tahun 2021 yang disiarkan secara langsung oleh PKSTV, Kamis (30/12/2021) malam.

“Siapa pun Pemimpin yang akan terpilih nanti di 2024, maka mereka akan mewarisi beban utang yang begitu besar. Utang negara yang besar tersebut akan menjadi penghambat bagi proses pembangunan nasional di masa yang akan datang,” sebut Syaikhu tegas.

Syaikhu menegaskan, BPK dalam laporannya telah memperingatkan berulang kali bahwa kondisi utang negara sangat rentan karena melampaui seluruh standar yang ditetapkan lembaga-lembaga keuangan internasional.

Risiko keuangan negara semakin rawan jika ada gejolak krisis ekonomi yang menimpa Indonesia. Maka APBN sebagai bantalan fiskal akan menjadi rapuh dan lemah.

Masalah utang negara bukan hanya tentang kesinambungan dan kesehatan fiskal, tetapi juga tentang keadilan antar generasi. Utang negara yang semakin membesar, biaya pokok dan bunganya akan ditanggung oleh generasi-generasi mendatang.

“Ini menimbulkan isu ketidakadilan fiskal. Generasi terdahulu yang berhutang namun yang membayar dan memikul bebannya adalah generasi muda di masa akan datang,” kata Syaikhu secara tegas.

yang paling menyedihkan lanjut presiden PKS yang menjadi catatannya Stabilkan Harga-harga Kebutuhan Pokok yang Meroket.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu tegas meminta pemerintah menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok yang meroket bersamaan saat ini.

Hal ini disampaikan Presiden PKS dalam Pidato Kebangsaan Akhir Tahun 2021 yang disiarkan secara langsung PKSTV, Kamis (30/12/2021).

Syaikhu juga menegaskan PKS menolak wacana Pemerintah yang akan menghapuskan persediaan BBM Premium dan Pertalite. Kebijakan penghapusan itu akan semakin memberatkan rakyat kecil yang merupakan pengguna utama BBM premium dan pertalite.

Syaikhu menjelaskan, hari-hari ini rakyat semakin sulit dan menjerit betapa susahnya kehidupan ekonomi mereka. Janganlah Pemerintah menambah beban kebijakan yang semakin memberatkan beban kehidupan mereka.

“PKS meminta agar Pemerintah turun tangan menstabilkan gejolak harga sembako di pasar. Harga sembako di pasar semakin naik. Emak-Emak menjerit dengan kenaikan harga minyak goreng, telur, dan cabai rawit yang tidak wajar. Pemerintah harus turun ke lapangan melakukan operasi pasar agar harga menjadi stabil dan tidak memberatkan ekonomi masyarakat,” ujar Syaikhu.

PKS juga menyerukan agar Pemerintah dan Bulog memprioritaskan menyerap beras petani lokal.

“Setop Impor! Jangan hancurkan petani-petani lokal dengan gempuran produk-produk impor pangan. Bukankah Bung Karno pernah mengajarkan agar Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang BERDIKARI, berdiri dengan kaki sendiri. Berdaulat secara ekonomi, pangan dan energi,” ujar dia.

Dan Catatan lainnya lagi, Gagasan Perpanjangan Jabatan Presiden RI Khianati Cita-cita Reformasi dan Demokrasi.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu turut menyoroti tentang mundurnya demokrasi Indonesia dan menguatnya bibit-bibit otoritarianisme dalam Pidato Kebangsaan Akhir Tahun 2021, Kamis (30/12/2021).

Hal ini misalnya, nampak jelas dalam wacana perpanjangan masa jabatan Presiden RI. Menurutnya, gagasan perpanjangan jabatan Presiden adalah gagasan yang mengkhianati cita-cita reformasi dan demokrasi.

Syaikhu mengungkapkan, konsolidasi demokrasi terancam semakin mundur jauh ke belakang ketika muncul dari beragam elite kekuasaan di pemerintahan dan di DPR RI yang mengusulkan agar ada amandemen UUD NRI 1945 untuk memperpanjang jabatan Presiden Republik Indonesia.

“Perpanjangan jabatan Presiden hanya akan menjadikan kekuasaan pemerintah semakin kuat tak terbendung. Bibit otoritarianisme akan semakin berkembang dan lambat laun akan mematikan demokrasi secara perlahan-lahan,” serunya.

Bukan hanya soal perpanjangan masa jabatan presiden yang mengindikasikan demokrasi Indonesia semakin mundur. Syaikhu mengurai, sudah 22 tahun reformasi bergulir di Indonesia. Demokratisasi, desentralisasi, HAM dan good governance menjadi norma baru bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Namun, dalam perjalanan sejarah bangsa, norma-norma itu semakin memudar. Bahkan di Era Pemerintahan saat ini, demokrasi mengalami kemunduran. Ketika kebebasan sipil semakin buruk, ekspresi rakyat melalui Mural direpresi, dan berbagai tindakan represif lainnya, maka telah nyata kehidupan demokrasi kita semakin mundur.

“Saat ini kita juga menyaksikan bahwa agenda nasional pemberantasan korupsi sedang mengalami tantangan. Ketika kekuasaan semakin represif, dan penguasa melakukan tindakan kooptasi kepada elit, maka disaat itulah oligarki semakin berkuasa dan membajak arah konsolidasi demokrasi Indonesia menuju era anti demokrasi,” ungkap dia.

Dan akhirnya catatan refleksi tahun 2021, PKS Komitmen Jalankan Politik Kebangsaan dengan Perbanyak Titik Temu.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan, berbagai masalah-masalah yang telah diuraikan tentu bukan untuk diratapi atau membuat kita pesimis. Tahun 2022 garus ditatap dengan penuh harapan, optimisme, kebersamaan, serta kesamaan tujuan sebagai satu bangsa.

PKS, papar dia, akan terus menjalankan politik kebangsaan dengan memperbanyak titik temu.

“Partai Keadilan Sejahtera berkomitmen menjalankan politik kebangsaan yang mengedepankan titik temu dan kolaborasi dalam membangun bangsa. Silaturrahim Kebangsaan PKS kepada semua partai politik yang ada di parlemen serta elemen masyarakat sipil adalah manifestasi dari nilai perjuangan kami,” urai Syaikhu dalam Pidato Kebangsaan Akhir Tahun 2021, Kamis (30/12/2021) malam.

Syaikhu mengajak seluruh elemen agar merajut kebersaamaan. Ia menginsyafi, perbedaan adalah keniscayaan dan anugerah untuk mengajarkan kita agar bisa saling menghormati.

“Mari kedepankan titik temu, silaturrahim, perbanyak percakapan hangat antar anak negeri untuk kemajuan Indonesia. Bukan justru dengan kasar mengeluarkan narasi memecah belah, menuduh dan menstigma sesama anak bangsa, memfitnah dan narasi provokatif lainnya yang justru akan membuat bangsa kita semakin mundur dan tidak beradab,” ungkap dia.

Ia menyeru agar menjadikan momen akhir tahun 2021 ini sebagai saat yang tepat untuk kita bermuhasabah, merefleksikan perjalanan kehidupan kita sebagai bagian dari warga negara.

“Mari berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik. Seraya terus memohon kepada Allah SWT agar bangsa kita, negara kita tercinta Indonesia senantiasa dilimpahi keberkahan dan perlindungan dari Allah SWT. Aamiin ya Rabbal ‘Alamiin,” tutupnya.(red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *