Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah melakukan penerapan pembatasan kegiatan (lockdown) skala mikro secara mendetail agar dapat mencegah penyebaran COVID-19 namun tidak merugikan ekonomi masyarakat.
“Kita harus bekerja lebih detail lagi, ‘lockdown’ skala mikro, ‘micro lockdown’. Tidak merusak pertumbuhan ekonomi, tidak merusak kegiatan ekonomi masyarakat karena yang kita ‘lockdown’ dalam skala kelurahan, RW, RT,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Kamis.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2021.
“Lockdown” mikro yang dimaksud Presiden Jokowi adalah pembatasan kegiatan yang diterapkan di level kampung, desa, RW dan RT. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diketahui telah menerbitkan surat telegram nomor ST/203/II/Ops.2./2021 untuk melakukan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam skala mikro di tingkat desa/kelurahan, RT dan RW di 7 provinsi, 98 kabupaten/kota, 19.687 desa/kelurahan.
“Jangan sampai yang terkena virus hanya satu orang dalam satu RT, yang ‘di-lockdown’ seluruh kota. Jangan sampai yang terkena virus misalnya satu kelurahan, yang ‘di-lockdown’ seluruh kota, untuk apa? Yang sering keliru kita di sini,” kata Presiden.
Presiden Jokowi pun meminta wali kota dan wakil wali kota untuk melakukan pemetaan zonasi penyebaran COVID-19 secara mendetail.