Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru akan tetap berjalan meski ekonomi dalam negeri masih tertekan akibat pandemi Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini pemerintah dan DPR tengah menyiapkan undang-undang terkait ibu kota negara baru.
“Disampaikan oleh Pak Presiden terkait dengan pembangunan ibu kota baru yang perencanaannya akan terus dilaksanakan dan juga terkait dengan perundang-undangan,” ungkap Airlangga usai mendampingi kalangan pengusaha bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/9/2021)
Adapun kalangan pengusaha yang hadir bertemu Presiden Jokowi antara lain Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid, Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja, serta Ketua Umum Aprindo Roy Mandey.
Meski rencana proyek tersebut dipastikan terus berjalan, namun menurut Airlangga, pemindahan ibu kota butuh waktu yang tidak sebentar.
“Pengembangan ini (ibu kota baru) akan dilakukan dalam 15 tahun-20 tahun ke depan,” ujar Airlangga.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban mengatakan pihaknya sudah mulai memetakan pemanfaatan aset negara untuk ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Pemanfaatan aset ini merupakan salah satu cara pemerintah dalam menerapkan kebijakan monetisasi atau mengubah aset menjadi alat bayar.
Ia menjelaskan ada dua cara untuk mendapatkan monetisasi. Pertama, dengan melakukan pemanfaatan aset yang sudah ada. Kedua, melalui pemindahtanganan aset tersebut. Kendati begitu, ia mengatakan pemerintah belum memutuskan aset mana yang akan digunakan lebih dulu dari dua opsi monetisasi ini.
“Pada akhirnya, itu sangat bergantung pada sequence dari instansi mana yang lebih dulu akan pindah ke ibu kota negara baru, sehingga nanti kita bisa punya rencana dari monetisasi tersebut,” kata Rionald.