Jokowi Diingatkan, Pelonggaran PSBB Saat Ini adalah Langkah Mundur dan Berbahaya

0
(0)

Jakarta – Implementasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pelarangan mudik menuai kekecewaan banyak pihak. Pasalnya, intervensi yang moderat ini pun, bila dibandingkan dengan karantina wilayah (lockdown), dinilai masih dilakukan secara lamban, setengah hati, dan tidak terkoordinasi.

“Sebagai negara ke-4 dengan populasi terbesar di dunia, pandemi Covid-19 yang tak terkendali akan mengancam jutaan nyawa anak negeri, sekaligus menciptakan ketidakpastian regional dan bahkan global,” kata Direktur Institute For Demographic and Poverty Studies (Ideas), Yusuf Wibisono, kepada Indonesiainside.id, Senin (18/5).

Dia menilai pelonggaran PSBB adalah langkah mundur dan berbahaya bagi penanggulangan pandemi Covid-19. Upaya keras dan biaya besar yang telah dikeluarkan dalam menanggulangi wabah mematikan itu bakal menjadi sia-sia.


“Bila dengan PSBB saja kenaikan kasus infeksi Covid-19 masih belum mereda, seharusnya langkah yang ditempuh pemerintah adalah melakukan kebijakan yang lebih tegas dari PSBB, bukan justru melonggarkannya,” ujar Yusuf.

Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 tercatat hanya 2,97 persen, semula diproyeksi masih berada di kisaran 4,30 persen. Selepas itu, wacana pelonggaran PSBB oleh pemerintah bergulir deras.

Setelah wacana “berdamai dengan Covid-19” oleh Presiden Jokowi muncul pada 7 Mei 2020, berbagai langkah relaksasi dikeluarkan pemerintah. Mulai dari beroperasinya kembali moda transportasi umum; dibolehkannya pekerja di bawah usia 45 tahun kembali bekerja, hingga; pelonggaran larangan mudik.

“Jika penyebaran Covid-19 menjadi tidak terkendali dan semakin banyak masyarakat yang terinfeksi dalam waktu singkat, sistem kesehatan dipastikan akan tumbang, sehingga korban jiwa bisa menjadi sangat besar,” tegasnya.

“Dalam situasi pandemi, respons kebijakan harus cepat dan tegas, dengan tujuan utama menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin,” imbuh dia.

Sementara, Presiden Jokowi hari ini menegaskan, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pelonggaran PSBB . “Pertama saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB,” ujar dia di Jakarta.

“Jangan muncul keliru ditangkap masyarakat pemerintah sudah melonggarkan PSBB, belum, belum ada kelonggaran PSBB,” kata mantan wali kota Solo itu.

Jokowi berdalih, pemerintah saat ini baru sebatas mempersiapkan rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada waktu atau momentum yang tepat. “Serta melihat data dan fakta-fakta di lapangan biar semuanya jelas karena kita harus hati-hati jangan keliru kita memutuskan,” ucap Joko. (AIJ)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Lemahnya Kepemimpinan Membuat Penanganan Covid-19 Tak Karuan

Tue May 19 , 2020
0 (0) Jakarta – Kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dinilai payah dan membuat publik ragu. Padahal, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan unsur penting dalam menghadapi situasi krisis. “Ini tak lepas dari urusan leadership. Lihat saja, moment hari ini yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersatukan satu sama lain, justru malah […]