Jokowi Desak Reshuffle Kabinet

0
(0)

Jakarta: Koalisi Pendukung Presiden Joko Widodo, seakan ‘tidak sejalan’ dengan fakta sikap Presiden masih mempertahankan Kabinet Indonesia Maju.

Projo mendesak Presiden segera mengevaluasi jajaran menteri, sehingga tidak ada menteri yang menjadi beban penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Presiden perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinet sehingga pimpinan kementerian dan lembaga tidak menjadi beban yang berakibat turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” kata Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, dalam konferensi pers yang berlangsung di Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu (12/12/2020).

Handoko menilai, Jokowi perlu melakukan konsolidasi dan mengoptimalkan seluruh kekuatan dan sumber daya, baik pemerintah dan masyarakat sipil, untuk mengatasi krisis multidimensi yang terjadi saat ini.

“Presiden perlu mengundang semua kekuatan di bidang ekonomi dari usaha besar sampai UMKM dan koperasi, dari serikat buruh sampai perempuan kepala keluarga, dari dunia akademik sampai praktisi start up, (masyarakat) yang di desa maupun kota untuk merumuskan strategi pemulihan ekonomi nasional yang menyeluruh dan efektif,” tutur Handoko.

Isu reshuffle memang sangat kencang berhembus pasca-dua menteri terlibat perkara hukum. Meski sering mengancam reshuffle, faktanya, presiden memang masing mempertahankan para jabatan anak buahnya.

Terkait itu, Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Indonesia (UI), Dr. Ade Reza Hariyadi menilai, reshuffle kabinet hanya terbatas pada menteri yang bermasalah hukum jauh lebih realistis.

“Saat ini mungkin lebih realistis bagi presiden dalam kepentingan mengelola situasi politik yang kondusif,” kata Ade kepada RRI.co.id.

Sementara itu, menurut Ade, reshuffle secara luas mungkin akan menjadi populer dan membuka kesempatan evaluasi besar-besaran.

“Namun presiden perlu mempertimbangkan kontinuitas program pemerintahan serta kondusifitas situasi politik,” sebutnya.

Ade mengatakan, hal penting yang harus segera dilakukan Presiden adalah mengambil beberapa langkah strategis, seperti mengevaluasi dan memperbaiki manajemen kabinet, terutama fungsi pengawasan yang harus dijalankan Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi terhadap para menterinya.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *