Monday, May 10

Jangan ‘Gambling’ Keselamatan Anak-Anak, DPD Desak Pembentukan Satgas Covid-19 di Sekolah

Jakarta – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta rencana pembukaan sekolah harus dibarengi dengan persiapan yang matang. Salah satunya dengan adanya pembentukan satuan tugas (satgas) Covid-19 hingga satuan terkecil seperti yang ada di sekolah.

Satgas ini akan memantau kondisi di lingkungan sekolah dan anak didik terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Yaitu penerapan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian menjaga jarak. Juga pengecekan suhu tubuh anggota lingkungan sekolah sebelum masuk kelas.

“Jangan ‘gambling’ atau spekulasi dengan nasib anak-anak. Wacana pembukaan sekolah di seluruh zona risiko corona harus dibarengi dengan persiapan yang matang,” kata LaNyalla dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Ahad(22/11).

LaNyalla mengingatkan pemerintah daerah untuk membantu mempersiapkan infrastruktur protokol kesehatan di tiap-tiap sekolah di wilayahnya, misalnya dengan fasilitas cuci tangan yang memadai, penyediaan masker, hand sanitizer dan juga menjaga jarak secara ketat saat pembelajaran di lakukan.

Pihak sekolah juga diminta untuk melakukan antisipasi penyebaran virus corona sedetail mungkin. “Untuk pembangunan sarana atau fasilitas demi menunjang protokol kesehatan, pemda harus terlibat. Tidak hanya untuk sekolah negeri, tapi seluruh sekolah yang ada di wilayahnya,” tegas LaNyalla.

Senator asal Dapil Jawa Timur ini, juga menuntut agar sekolah selain menyiapkan sarana prasarana penunjang protokol kesehatan juga harus membentuk Satgas Covid-19 dengan bekerja sama melalui pihak Satgas Covid-19 daerah.

Dengan adanya Satgas Covid-19, sekolah bisa menerapkan protokol kesehatan yang diwajibkan dilakukan saat pembelajaran tatap muka dilakukan. Menurutnya yang perlu diperhatikan bukan hanya perihal jaga jarak atau memakai masker dan mencuci tangan, melainkan juga termasuk sistem shifting atau pembelajaran bergiliran seperti yang disyaratkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Dengan melibatkan Satgas Covid-19 daerah atau pihak luar sekolah, penerapan disiplin protokol kesehatan diharapkan bisa dilakukan dengan maksimal,” ucap LaNyalla.

Satgas ini diperlukan untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dilakukan secara konsisten. Termasuk jika ada pengabaian bisa segera dilaporkan dan ditindak.

Kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai Januari 2021 disampaikan oleh Kementerian Pendidikan setelah mengevaluasi hasil dari kebijakan sebelumnya. Saat ini, hanya 13 persen dari sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka. Sementara sisanya sebanyak 87 persen masih menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah.

Meski begitu, kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah ini mempertimbangkan keputusan dari tiga pihak. Salah satunya adalah tergantung kesiapan masing-masing daerah dan berdasarkan diskresi maupun evaluasi kepala daerah.

Bila pemerintah daerah merasa wilayahnya belum siap melakukan pembelajaran tatap muka, LaNyalla mengimbau agar kebijakan tersebut ditunda dulu sampai semuanya sudah siap. Hal ini untuk menghindari penyebaran virus corona di lingkup sekolah.

“Kepala daerah harus benar-benar memperhitungkan, mengevaluasi dan mengkaji pembukaan belajar tatap muka ini. Bila sekolah belum mampu menerapkan protokol kesehatan yang ketat di sekolah, jangan dipaksakan. Lebih baik belajar tatap muka tidak dilakukan,” tegasnya.(EP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *