Jaga Akuntabilitas Distribusi Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem SLRT

0
(0)

HarianNasional.com – Guna menjaga akuntabilitas penyaluran bantuan sosial dalam pengawasan. Kementrian Sosial memanfaatkan sebuah layanan berupa Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang disingkat SLRT.

Dalam pembagian bansos yang di gelar di Kabupaten Bandung Barat, Jaws Barat,  Senin (15/6/20), Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto yang langsung menyalurkan bansos sembako Kemensos sebanyak 2000 paket, menyempatkan waktu mengunjungi SLRT di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.

SLRT adalah layanan sosial terintegrasi yang berada di kabupaten/kota. SLRT memberikan rujukan bagi warga yang memiliki keluhan tentang layanan sosial termasuk juga pengaduan  masalah bansos baik bansos regular maupun non regular pada masa pandemi Covid-19 bagi warga yang belum mendapatkan bantuan.

Sistem layanan sosial SLRT ini mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan masyarakat tidak mampu, serta memberikan rujukan antara lain ke Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Disdukcapil terhadap keluhan yang dialami masyarakat apabila belum tuntas di SLRT. 

Hingga kini, SLRT telah dikembangkan di tingkat Desa/Kelurahan dengan nama Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang merupakan miniatur SLRT berlokasi di desa atau kelurahan selalu siap melayani masyarakat. Saat ini terdapat sebanyak 150 penyelenggara SLRT dan 300 Puskesos yang tersebar di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sistem yang digunakan oleh SLRT sudah terintegrasi dengan SIKS-NG yang ada di Pusdatin Kementerian Sosial.

Terkait persoalan data penerima, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial menegaskan bahwa jangan sampai ada data dobel, semisal satu penerima menerima bantuan dari lebih dari satu sumber. 

“Bagi masyarakat penerima bantuan tidak boleh dobel. Jadi yang sudah terima bantuan dari kementerian tidak bisa dpt bantuan lagi dari pemerintah daerah” ujar Edi.

Sejak tahun 2016, SLRT di Kabupaten Bandung Barat (KBB) terbentuk, kini telah memiliki SDM sebanyak 6 orang yang terdiri dari 1 orang manajer, 3 orang Front Office (FO) dan 2 orang Back Office (BO). Bersamaan dengan terbentuknya SLRT, Kabupaten Bandung Barat memiliki 2 Puskesos sebagai bentukan dari pusat di tahun 2016, yaitu di Desa Pataruman dan Desa Cihampelas di Kecamatan Cihampelas. 

“SLRT KBB ini terbentuk sejak tahun 2016 dan termasuk bagus. Karena ada dukungan dari Pemerintah Daerah dari segi anggaran untuk mendukung SLRT ini,” ungkap Tenaga Teknis Direktorat PSPKKM Bambang Mulyadi saat mendampingi kunjungan.

“Setelah 3 tahun pendampingan dari Kemensos selanjutnya kita serahkan ke daerah untuk dapat memberikan dukungan anggaran bagi SLRT,” lanjut Bambang.

Selama pandemi Covid-19 ini, jumlah keluhan masyarakat yang dilayani meningkat. Biasanya dalam satu hari rata-rata melayani 20 keluhan.  Saat pandemi ini satu hari bisa melayani sebanyak 30-40 keluhan. Keluhan mayoritas terkait program PKH dan BPNT, serta layanan KIS, KIP serta Kartu Keluarga (KK). 

“Menangani keluhan dan di masa pandemi ini kebanyakan keluhan bantuan. Misalnya sudah dapat bantuan tapi kok bantuannya beda. Kebanyakan mereka minta supaya dapat bantuan lagi, misalnya mereka ingin dapat bantuan berupa uang cash,” jelas Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Dian Suhartini.

Menjawab keluhan masyarakat tersebut, SLRT KBB bekerjasama dengan aparat desa, baik RT,RW maupun Lurah. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) juga dilibatkan dalam penanganan keluhan masyarakat. Selain itu,keterlibatan pihak Pemerintah Daerah sangat diperlukan. Sehingga SLRT KBB ini selalu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meneruskan rujukan perihal layanan sosial yang dikeluhkan masyarakat. Misalnya Dinas Kesehatan perihal keluhan KIS, Dinas Pendidikan perihal KIP, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perihal Kartu Keluarga (KK). 

“Untuk mempermudah koordinasi, kami melibatkan antara lain Dinkes dan Disdik sebagai unsur-unsur yang terkait dalam layanan SLRT,” ujar Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Elis Kartini.

Saat pandemi ini SLRT KBB sudah memberlakukan protokol kesehatan saat pelayanan, antara lain dengan memakai masker dan menyediakan handsanitizer. (rdk/rex)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga , PT. Harmas Jalesveva Lakukan Upaya Hukum Lanjutan

Tue Jun 16 , 2020
0 (0) Hariannasional.com, Jakarta –, PT Harmas Jalesveva yang berlokasi di Wilayah Pondok Labu Jakarta Selatan yang merupakan pengelola One Bell Park Mall, The Aspen Apartment dan Admiralty Residence diputuskan Pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Terkait putusan kepailitan yang dianggap Gagal memenuhi janji sewaktu perdamaian dalam PKPU (Penundaan Kewajiban […]