by

Jadi Sorotan Media Asing, Pasal Zina di KUHP

Jakarta – Isu Kontroversi tak berhenti mengiringi pengesahan KUHP yang baru di sahkan di DPR RI.

bahkan Pasal yang mengatur perzinahan menjadi sorotan.

Media internasional menyoroti hal tersebut . bahkan Anggota Dewan sampai pemerintah buka suara soal pasal perzinahan yang ada.

Hingga kini KUHP baru meluaskan pasal-pasal yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP buatan Belanda dan Salah satunya soal pasangan kumpul kebo dan zina.

“Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II,” demikian bunyi pasal 412 ayat 1 KUHP baru, Rabu (7/12/2022).

bahkan kini diBeberapa media internasional yang memberitakan pengesahan RKUHP menyoroti secara khusus hukuman pidana untuk seks di luar nikah dalam RKUHP.

yang Salah satunya memberitakan adalah BBC.com dengan judul berita ‘Indonesia passes criminal code banning sex outside marriage’.

BBC.com menyoroti secara khusus aturan dalam KUHP baru yang mempidanakan orang-orang yang melakukan seks di luar nikah.

Selain BBC.com, New York Times menyoroti hal yang sama.

Media asing tersebut memuat berita berjudul ‘In Democratic Indonesia, New Penal Code Erodes Long-Held Freedoms’.

pemberitaan kritik terhadap pasal zina di KUHP baru terus terdengar dari dalam negeri. Pasal ini dianggap terlalu mencampuri urusan privat seseorang.

sampai saat ini pun ,Pemerintah menjelaskan kontroversi pasal zina di KUHP baru.

Pemerintah menyebut pelintiran pasal ini sudah terlalu jauh.

“Yang berkembang terakhir ini ada mispersepsi, terutama yang dari luar. Misalnya tentang extra marital sex (seks di luar nikah) itu. Tampaknya pelintirannya terlalu jauh. Saya perlu sampaikan hubungan extra marital sex itu adalah delik aduan,” ucap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di KJRI Jeddah, Rabu (7/12/2022).

Yasonna menjelaskan seseorang tak mungkin ditangkap dan diproses hukum dengan pasal zina tanpa adanya laporan.

Dia juga menegaskan pelapor pun terbatas, hanya pihak keluarga dekat. Contohnya, laporan dari suami atau istri.(dkt)