IPW: Ada Kesalahan Fatal Penggantian Kepala BNPT oleh Kapolri

0
(0)

Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) menilai penggantian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) oleh Kapolri memberi kesan bahwa BNPT di bawah Polri menjadi anak buah langsung Kapolri. Padahal BNPT merupakan lembaga di bawah Presiden, yang bertanggungjawab kepada presiden.

“Sebab itu IPW menilai ada dugaan kesalahan administrasi dalam penunjukan Irjen Boy Rafli sebagai Kepala BNPT oleh TR (telegram) Kapolri,” kata Ketua IPW, Neta S Pane, dalam keterangannya, Sabtu (2/5).

Menurut dia, dengan adanya kesalahan fatal ini, IPW mendesak Kapolri segera membatalkan TR pengangkatan Irjen Boy Rafly sebagai Kepala BNPT. IPW juga berharap Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatan Komjen Suhardi Alius sebagai Kepala BNPT, sama seperti saat presiden memperpanjang masa jabatan Ansaad Mbay sebagai Kepala BNPT.

“Tidak ada alasan yang serius untuk mengganti Suhardi Alius, kecuali pensiun dari Polri selama menjabat sebagai Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius tidak bermasalah, semua program BNPT berjalan lancar, termasuk program deradikalisasi,” ujarnya.

Bahkan, klaim Neta, Suhardi punya prestasi yang sangat menonjol, yakni selama dia memimpin BNPT aksi terorisme di Indonesia cenderung meredup, sehingga Densus 88 bisa membersihkan kantong kantong terorisme dengan landai di berbagai daerah

“TR Kapolri tentang penunjukan itu bisa dinilai sebagai tindakan melampaui wewenangnya dan hendak memfaitaccompli serta mengintervensi Presiden Jokowi. Untuk itu TR pengangkatan Boy Rafli sebagai Kepala BNPT itu harus segera dicabut dan dibatalkan,” ujarnya.

Neta menjelaskan, pengangkatan Kepala BNPT adalah wewenang Presiden Bahkan presiden punya wewenang untuk memperpanjang masa jabatan Kepala BNPT yang menjabat sekarang. Di saat Ansaad Mbay menjadi Kepala BNPT, presiden pernah memperpanjang masa jabatannya.

Ansaad yang sudah pensiun dari Polri tetap menjabat sebagai Kepala BNPT. Lalu timbul pertanyaan alasan Kapolri melakukan intervensi terhadap kewenangan presiden dan terkesan terburu buru hendak mencopot Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius. Ada apa dengan Kapolri.

Berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT disebutkan bahwa pengangkatan Kepala BNPT dilakukan oleh Presiden. Jabatan Kepala BNPT juga bisa diisi oleh selain aparatur kepolisian. Artinya non pegawai negeri juga bisa menjabat posisi Kepala BNPT tersebut.

“Memang sejak berdirinya BNPT, pimpinannya selalu dari kepolisian. Tapi hal itu bukan serta merta Kapolri bisa main tunjuk dan mengganti Kepala BNPT dengan TR-nya,” ujar dia.

Ia menambahkan, kapasitas Kapolri hanya sebatas mengusulkan pergantian dan calon pengganti kepada Presiden. Bukan melakukan intervensi dan memfaitaccompli presiden dengan TR serta menunjuk pejabat barunya. (ASF)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Pendatang Membanjiri Calon Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara

Sat May 2 , 2020
0 (0) Penajam Paser Utara – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menyatakan gelombang urbanisasi tidak terbendung. Ini setelah daerah itu ditetapkan sebagai bagian dari ibu kota negara Indonesia yang baru. “Dibandingkan penduduk pindah keluar, lebih banyak penduduk baru yang pindah masuk,” ungkap Kepala Dinas […]