Jakarta: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan pernyataan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif sekaligus justru terjadi penurunan ekonomi.
Meski demikian, Kepala Negara tak dapat menyembunyikan pula, bahwa dirinya lebih concern terhadap kesehatan masyarakat di era pandemi dibandingkan angka perekonomian, walaupun tetap nantinya ekonomi negara harus dipertahankan berada di posisi aman.
Seperti data yang dimiliki RRI.co.id, pemerintah sebelumnya resmi memperpanjang PPKM Jawa-Bali jilid 2 selama 14 hari (26 Januari-8 Februari 2021) melalui intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.
Berikut 7 (tujuh) Provinsi wilayah Jawa-Bali yang melakukan PPKM Jilid 2, berikut prioritas Kabupaten/Kota yang ada di bawahnya:
1. DKI Jakarta
2. Jawa Barat, dengan daerah yang diprioritaskan meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan wilayah Bandung Raya.
3. Banten, dengan daerah yang diprioritaskan meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan.
4. Jawa Tengah, dengan daerah yang diprioritaskan meliputi Semarang Raya, Banyumas Raya, Surakarta dan sekitarnya.
5. Daerah Istimewa Yogyakara, dengan daerah yang diprioritaskan meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo.
6. Jawa Timur, dengan daerah yang diprioritaskan meliputi Surabaya Raya dan Malang Raya.
7. Bali, dengan daerah yang diprioritaskan meliputi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dan sekitarnya.
BACA JUGA: Pidato Lengkap Jokowi Soal PPKM Tidak Efektif
Pernyataan Jokowi
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinilai tidak efektif sekaligus justru terjadi penurunan ekonomi.
Pernyataan itu dilontarkan Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Pendisiplinan Melawan COVID-19 pada Jumat (29/01/2021) lalu, yang diunggah ke Akun YouTube Sekretariat Kabinet, Minggu (31/1/2021).
Isi pernyataan lengkap Jokowi seperti dikutip RRI.co.id dari YouTube Sekretariat Kabinet:
Bismillahirrahmanirahim
Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya.
Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari.
Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif.
Mobilitas juga masih tinggi, karena kita memiliki (data mobilitas), indeks mobility-nya ada.
Sehingga di beberapa provinsi Covid-19 nya tetap naik.
Saya ingin Menko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiologi, sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif.
Sebetulnya esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas.
Namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat.
Tetapi yang saya lihat di implementasinya kita tidak tegas dan tidak konsisten.
Ini hanyalah masalah implementasi.
Sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan, ada di lapangan, tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 3M itu.
Siapkan juga masker yang memiliki standar-standar yang benar sehingga masyarakat yang tidak pakai langsung diberi (masker), pakai, diberitahu apa-apa-apa-apa.
Ini memang harus bekerja se-simple mungkin, sesederhana mungkin, tapi betul-betul ada di lapangan, di provisi-provinsi yang sudah kita sepakati.
Yang kedua, menurut saya, hati-hati ini turun.
Ada PPKM, ekonomi turun.
Sebetulnya nggak apa-apa, asal Covid-nya juga turun, tapi ini tidak.
Menurut saya, coba dilihat lagi.
Tolong ini betul-betul dikalkulasi.
Betul-betul dihitung, sehingga kita mendapatkan formula yang memang formula standar itu nggak ada.
Negara lain nggak ada, formula standar apa nggak ada.
Yang benar yang mana juga nggak ada.
Yang lockdown pun juga demikian.
Saya rasa sore ini hanya itu saja yang ingin saya sampaikan.
Kemudian saya kira setelah itu kita harapkan di Februari ini kita kepung dengan vaksinasi.
Saya rasa itu sebagai pengantar.
Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa.
Mungkin di Kementerian Agama melibatkan tokoh tokoh agama seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan pak Menko nanti yang bisa men-drive agar ini nanti betul-betul lapangannya terjadi.
Saya rasa itu.