Tuesday, May 18

Ini Kronologis Operasi Tangkap Tangan KPK ke Menteri Sosial Juliari P Batubara

Teerungkapnya Korupsi dana Bansos COVID -19 oleh KPK di Kementerian Sosial langsung menetapkan Menteri Sosial Julian P Batubara (JBP) sebagai tersangka serta 4 tersangka lainnya AIM,HS,MJS dan AW pada Jumat (5/12/2020).

Dalam release yang dikeluarkan KPK memuat kronologis sebagai berikut,

Kronologis Tangkap Tangan

Pada tanggal 4 Desember 2020, Tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara yang diberikan oleh AIM dan HS kepada MJS, AW dan JPB (Juliari P Batubara tidak dibacakan). Sedangkan khusus untuk JPB pemberian uangnya melalui MJS dan SN (orang kepercayaan JPB);
Penyerahan uang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020,sekitar jam 02.00 Wib di salah satu tempat di Jakarta. Uang sebelumnya telah disiapkan AIM dan HS disalah satu apartemen di Jakartadan di Bandung, yang di simpan didalam 7 koper, 3 tas ransel dan amplop kecilyang jumlahnya sekitar Rp14, 5 Miliar.
Selanjutnya Tim KPK langsung mengamankan MJS, SN dan pihak-pihak laindibeberapa tempat di Jakarta untuk selanjutnya pihak-pihak yang diamankan beserta uang dengan jumlah sekitar Rp14,5 Miliar dibawa ke KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Dari hasil tangkap tangan ini ditemukan uang dengan pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing, masing-masing sejumlah sekitar Rp11, 9 Miliar, sekitar USD 171,085 (setara Rp2,420 M) dan sekitar SGD 23.000 (setara Rp243 juta).
Konstruksi perkara, diduga telah terjadi :

Diawali adanya pengadaan Bansos penanganan Covid 19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp5,9 Triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode.
JPB (Juliari P Batubara tidak dibacakan) selaku Menteri Sosial menunjuk MJS dan AW sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS.

Untuk fee tiap paket Bansos di sepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300 ribu per paket Bansos

Selanjutnya oleh MJS dan AW pada bulan Mei sampai dengan November 2020 dibuatlah kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan yang diantaranya AIM, HS dan juga PT RPI (Rajawali Parama Indonesia tidak dibacakan) yang diduga milik MJS.

Penunjukkan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui JPB dan disetujui oleh AW;Pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp12 Miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp8,2 Miliar; Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK (Eko tidak dibacakan) dan SN selaku orang kepercayaan JPB untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi JPB.
Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 Miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB.

KPK Menangkap dan Memutus % orang Tersangka Penerima dan Pemberi Termasuk Menteri Sosial JBP atas Kasus Korupsi Dana Bansos COVID – 19 Di Kemensos. Foto : #Humas KPK
Dari penangkapan OTT KPK ini ditetapkan total 5 orang ter
sangka. 3 orang berstatus Penerima JPB, MJS, AW dan Pemberi AIM, HS. Tiga tersangka penerima akan disangkakan sesuai dengan UU KPK Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999/ 2001 dan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan untuk 2 orang tersangka Pemberi KPK mensangkakan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999/ 2001.Terhitung hari ini 5 tersangka resmi menjadi tahanan KPK. Mereka ditahan di gedung Merah Putih KPK dan rumah tahanan Pomdam Guntur Jakarta untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *