Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok menyepakati pembaharuan kerja sama di bidang kelautan.
Kerjasama untuk mendukung penguatan ekonomi dua negara dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut sesuai prinsip ekonomi biru.
“Semoga kerja sama ini menjadi pendorong majunya sektor kelautan dan perikanan Indonesia, di mana kesejahteraan masyarakat meningkat dan ekologi terjaga dengan baik,” ungkap Menteri Trenggono dalam rilis resmi KKP.
Kerjasama tertuang dalam dokumen Implementing Arrangement (IA) ditandatangani secara sirkuler Selasa (26/7/2022) Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, dan Menteri Sumber Daya Alam RRT, Wang Guanghua di Beijing.
Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi kerja sama teknis bersama dalam topik yang relevan dengan sektor kelautan. Kemudian Pengelolaan pesisir terpadu, mitigasi dan adaptasi di pesisir dan pulau-pulau kecil.
Selanjutnya kerja sama di bidang pengembangan ekonomi biru, serta kerja sama peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Sedangkan bentuk kerja sama yang disepakati di antaranya berbagi informasi sektor kelautan, kegiatan pengembangan kapasitas dan berbagi pengetahuan. Termasuk pendidikan resmi dan vokasional, simposium bersama, seminar, workshop, pelatihan dan pertukaran tenaga ahli.
Penandantangan dokumen Implementing Arrangement antara KKP dan Kementerian SDA Tiongkok tersebut menjadi babak baru kerja sama kelautan dua negara setelah habis masa berlakunya pada tahun 2016.
Saat ini, dua negara juga tengah membahas lebih lanjut pembaruan kerja sama di bidang perikanan. Sementara hubungan perdagangan produk perikanan dua negara selama ini terjalin baik.
Neraca perdagangan produk perikanan Indonesia terhadap Tiongkok tahun 2018-2022 terus mengalami surplus.
Nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada semester I 2022 mencapai USD 485 juta, sedangkan nilai impornya mencapai USD 56 juta.
Sebagai informasi, MoU Penguatan Kerja Sama Maritim antara Pemerintah Indonesia dan Tiongkok yang ditandatangani pada 5 Juni 2021.
MoU ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan State Councilor merangkap Menteri Luar Negeri Tiongkok, meliputi kerja sama ekonomi, perdagangan, politik, keamanan, pertahanan.
Lalu kerja sama maritim mencakup pemberantasan IUU Fishing, kerja sama perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, cold storage dan pemasaran, serta kerja sama alih teknologi dan alih pengetahuan.