Indonesia Harus Bersikap Mandiri, Jika Terjadi Konflik Laut China

5
(56)

Jakarta: Konflik laut China Selatan kian memanas lantaran Amerika Serikat menentang klaim teritorial China yang luas di Laut China Selatan dengan mengirimkan kapal perang secara teratur melalui jalur laut strategis itu untuk menunjukkan kebebasan navigasi di sana.

Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjajaran (Unpad), Teuku Rezasyah mengharapkan, pemerintah Indonesia hendaknya secara terus menerus menyatakan kemandirian dirinya yang tidak merupakan bagian dari konflik di Laut China Selatan.

“Jangan tergantung dengan China dan Amerika. Kalau kita tergantung nanti digantung. Jadi Indonesia harus mengambil garis tengah,” kata Reza dalam dialog kepada PRO-3 RRI, Sabtu (21/11/2020).

Lebih jauh, Reza pun menyatakan, bila pihak Amerika ingin berinvestasi di Kepulauan Natuna, maka pemerintah harus mempersiapkan konsep besarnya. Mulai dari infrastruktur, sarana kesehatan, pendidikan, hingga menjadikan geopark Natuna.

“Karena Natuna itu adalah wilayah pembangunan berbasis maritim. Jadi masalahnya kembali pada kita sendiri, apakah kita sudah siap berperilaku sebagai negara andalan, dengan negara yang berpotensi maju dan mampu mengikuti standar negara lain,” jelasnya.

“Kalau kita mimpi meminta Amerika Serikat untuk memindahkan industrinya ke Indonesia, tentunya kita harus menyiapkan aparatur yang siap, taat, dan manajemen modern. Sekaligus sistem administrasi publik dengan sistem perencanaan tata ruang,” paparnya.

Oleh karenanya, Reza meminta, pemerintah terus memonitor status hukum dari Laut Natuna Utara di PBB, serta menyiapkan seluruh sarana dan prasarana agar Laut Natuna Utara menjadi basis baru bagi Geostrategik, Geopolitik, dan Geoekonomi RI.

“Sebab hanya Indonesia yang bisa berbicara dengan tenang kepada semua anggota keamanan PBB. Dan ini harus menjadi isu terus menerus sepanjang tahun di dewan keamanan PBB, dengan selalu mengedepankan penyelesaian Konflik internasional secara damai,” pungkasnya.

Diketahui, secara sistematis RRC akan melakukan pelanggaran zona ekonomi eksklusif (ZEE) melalui pembiaran nelayan asal berbagai provinsi di RRC untuk bergerak diam-diam, namun dituntun secara elektronik oleh kapal perang dan kapal riset maritim.

Berlangsungnya keadaan itu, akan mempersulit ASEAN, dan terutama sekali Indonesia, karena akan terus tertundanya pembuatan Code of Conduct (CoC) antara RRC dan ASEAN. Sementara itu, berbekal kepemimpinan ekonomi dan investasi, RRC cenderung terus berusaha memecah belah ASEAN secara ekonomi, politik, dan militer.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 56

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Banyak Begal, Kini Muncul Jasa Kawal Pesepeda

Sat Nov 21 , 2020
5 (56) Jakarta: Tren bersepeda yang meningkat sejak pandemi Covid-19 tak hanya menciptakan inovasi service sepeda panggilan. Kini muncul juga jasa kawal pesepeda yang ingin gowes secara berkelompok. Jasa kawal pesepeda muncul lantaran maraknya kejadian kriminal di jalan yang menimpa pecinta gowes tersebut. “Berangkat dari kami yang emang terjun di […]