Indonesia Dinilai Penuhi Kriteria Negara Otoriter

0
(0)

Jakarta – Dierektur Center for Media an Democracy (LP3ES), Wijayanto, menilai Indonesia memenuhi kriteria negara penganut otoritarialisme. Dia merujuk pada ciri rezim politik otoriter dari Universitas Harvard.

Keempat ciri itu adalah komitmen terhadap aturan main demokrasi lemah, penyangkalan legitimasi lawan politik, toleransi terhadap kekerasan, dan pembatasan kebebasan sipil. “Di Indonesia semua indikator itu ada,” kata Wijayanto dalam disuksi daring yang diselenggarakan YLBHI, Ahad (14/6).

Dia menjelaskan, ciri komitmen lemah terhadap aturan demokrasi tercermin dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Kala itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan sejumlah kasus ketidaknetralan ASN, tetapi Kementerian Dalam Negeri tidak menindak lanjuti laporan tersebut.

Indikasi adalah wacana amandemen UUD 1945 yang sempat menjadi perbincangan di ruang publik pada 2019 lalu. Terutama poin memperpanjang masa pemerintahan presiden menjadi tiga periode.

Kemudian, penyangkalan legitimasi oposis tercermin dari campur tangan pemerintah terhadap konflik internal beberapa partai. Wijayanto mencontohkan intervensi terhadap konflik Partai Golkar usai Pilpres 2014.

“Pada 2014 Golkar dekat dengan Prabowo. Tapi 2016 tiba-tiba Golkar adalah partai pertama yang mendeklarasikan diri mendukung kekuasaan, mendukung Jokowi untuk maju sebagai presiden Pilpres 2019,” ucapnya.

Selanjutnya, ciri toleransi terhadap kekerasan terlihat dari kasus penembakan mahasiswa Universitas Halu Oleo dalam gerakan #ReformassiDikorupsi dan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. Polri dinilai mengakui kesalahan dalam kasus penembakan mahasiswa UHO, tapi hanya memberikan hukuman 21 hari penjara dan penundaan 1 tahun kenaikan pangkat pada pelaku.

Sementara, kasus Novel, jaksa hanya menuntut pelaku penyiram air keras satu tahun penjara. Kemudian, ciri pembatasan terhadap kebebasan sipil tercermin dalam kasuss kriminalisasi sejumlah aktivis prodemokrasi, seperti Ravio Patra.

Tak hanya itu, Wijayanto juga mencontohkan ancaman terhadap diskusi akademik seperti dialog pemakzulan presiden di UGM. “Kemunduran demokrasi Indonesia dan putar balik otoritarianisme yang paling kuat sebenarnya adalah sisi kebebasan sipil, pers, dan akademik,” ungkapnya. (ASF)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Khawatir Infeksi Corona Gelombang Kedua, Beijing Tutup Dua Pasar Utama

Mon Jun 15 , 2020
0 (0) Beijing – Kota Beijing dilaporkan menutup dua pasar pada Jumat (12/6), dan menunda siswa sekolah dasar kembali ke sekolah. Keputusan ini dilakukan setelah tiga kasus virus corona kembali muncul, setelah dua bulan tidak ada infeksi. Warga meningkatkan kekhawatiran akan kebangkitan gelombang kedua, setelah Cina sebagian besar mengendalikan infeksi […]