Hari Senin, Halte Busway Sudah Dapat Digunakan

0
(0)

Jakarta: Sejumlah halte bus Transjakarta yang rusak akibat demo anarkis atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) dipastikan akan dapat digunakan pada Senin pekan depan.

“Kita ingin hari Senin ini sudah bisa digunakan lagi. Temporer tapi, belum keseluruhannya,” kata Anies di Kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10/2020).

Sebab untuk memperbaiki halte tersebut, pihaknya sudah mengerahkan ratusan pekerja untuk memperbaiki halte-halte tersebut.

“Tadi malam bekerja lebih dari 250 orang dari, dikeroyok ini tadi, digerebek dari Dinas Pertamanan, dari Sumber Daya Air, dari Bina Marga dari Damkar, dengan semua bekerja sepanjang malam tadi malam. Dan alhamdulillah pagi ini sudah tuntas pembersihannya,” bebernya.

Lebih lanjut diungkapannya, sebanyak 46 halte yang telah dirusak saat demo yang terjadi pada Kamis kemarin. Beberapa diantaranya haruslah dirombak total.

Maka dari itu, bukan tidak mungkin penumpang hanya dapat memanfaatkan separuh dari keseluruhan area halte yang tengah diperbaiki.

“Nanti akan ada pemasangan lantai sementara, dinding sementara, untuk separuh dan separuh lainnya ditutup total untuk diperbaiki sampai tuntas. Yang penting jalur satu akan tetap jalan,” urainya.

Dijelaskan Anies, pengerjaan semua halte yang rusak tersebut sejauh ini telah menghabiskan anggaran sebanyak Rp65 miliar.

“Angkanya cukup besar ini, bukan angka yang kecil, dan bisa dibilang ini halte terbaik di Indonesia yang rusak ini. Kalau terbaru itu ini satu di Bundaran HI dan di Tosari. Kita akan segera kembalikan supaya bisa berfungsi lagi dengan baik,” tukasnya.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Sarbumusi: UU Cipta Kerja Terlalu Prematur Disahkan

Sat Oct 10 , 2020
Post Views: 0 0 (0) Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) mengupayakan peninjauan ulang (judicial review) Undang-undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai UU ini terlalu prematur untuk disahkan. “Akan melakukan gerakan kosntitusional dengan mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi,” kata Presiden Dewan Pimpinan […]