by

Harga Minyak Goreng , KSP Minta Pemda Awasi

Jakarta: Kantor Staf Presiden (KSP) RI mengatakan pentingnya pelibatan pemerintah daerah (pemda) dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah di lapangan.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan RI Panutan Sulendrakusuma mengungkapkan, keterlibatan pemda akan membuat pengawasan harga minyak goreng lebih maksimal dan berjenjang. Terlebih, saat ini masih banyak ditemukan praktik penjualan minyak goreng curah di atas HET.

“Pelibatan pemda menjadi sangat krusial, agar penyaluran minyak goreng curah di pasar-pasar tradisional bisa berjalan dengan lancar, dan bisa mencegah terjadinya potensi perubahan harga di pengecer di atas HET,” kata Panutan dalam siaran pers, Rabu (23/3/2022).

“Terkait ini, kita (KSP) sudah sampaikan pada rakor bersama Kemendag, Kemenperin, dan Satgas Pangan, beberapa hari lalu,” sebutnya.

Menurut Panutan, selama ini keberadaan minyak goreng curah ada di pasar-pasar tradisional yang jumlahnya mencapai 16 ribu lebih di seluruh Indonesia.

Jika pengawasan kebijakan HET hanya dilakukan pemerintah pusat tanpa melibatkan pemda, sebut Panutan, akan semakin sulit mengontrol dan memastikan HET berjalan efektif di lapangan.

“Kalau Pemda dilibatkan, mereka bisa memerintahkan pengelola pasar untuk ikut mengawasi distribusi dan HET. Hasilnya pemda tinggal melaporkan ke pusat. Tentu ini perlu koordinasi dengan Kemendagri juga,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan rapat koordinasi bersama Kemendag, Kemenperin, dan Satgas Pangan, Senin (21/3) lalu, dilaporkan sudah ada 42 produsen yang mendaftar sebagai pemasok minyak goreng curah dengan HET Rp 14.000.

Dengan jumlah tersebut, bisa dipastikan ketersediaan minyak goreng curah aman.

“Itu sudah mencukupi kebutuhan 7 ribu ton per hari,” tegasnya.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah juga terus mendorong dan meyakinkan para produsen lain, untuk ikut menjaga keberlangsungan ketersediaan pasokan minyak goreng curah, dengan mendaftarkan diri ke Kemenperin melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

“Seiring dengan itu Kami (KSP) juga minta pada kementerian terkait untuk mempersingkat waktu pencairan subsidi agar produsen tidak terganggu cash flownya, dan lebih semangat memproduksi curah. Sehingga jumlah produsen yang mendaftar terus bertambah,” terangnya.

Seperti yang diketahui, sebelumnya pemeritah memutuskan mengeluarkan kebijakan HET Rp 14.000 minyak goreng curah, dan melepas minyak goreng premium dan kemasan ke harga keekonomian.

Untuk jenis minyak goreng curah akan disubsidi oleh BPDP-KS kepada produsen. Dengan demikian ,masyarakat produsen minyak goreng curah memperoleh insentif untuk tetap memproduksi minyak goreng curah, dan konsumen mendapatkan harga yang terjangkau untuk pemenuhan konsumsi mereka.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.