by

Hadapi Inflasi, Pemerintah Daerah Harus Bersiap

Jakarta: Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan pemerintah daerah untuk bersiap menghadapi potensi inflasi. Mengingat pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3/2022 dapat lebih tinggi dari kuartal sebelumnya.

“Inflasi kita nanti akan sedikit lebih tinggi daripada angka pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu yang bisa kita kontrol, harus kita kontrol terutama pangan,” kata Airlangga di Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Menurutnya, hingga akhir tahun 2022 Indonesia akan menghadapi target inflasi untuk pangan di bawah 5 persen. Hal itu lantaran sundulan inflasi dari sektor energi itu berkisar 1,6-2 persen.

Kenaikan harga BBM, ujar dia, membuat pemerintah menaikkan besaran subsidi. Contohnya kebutuhan subsidi Pertalite yang awalnya dipatok di 23 juta kiloliter, kini sudah naik ke 29 juta kiloliter.

“Demikian juga kebutuhan solar yang 15 juta kiloliter menjadi 17 juta kiloliter. Akibatnya subsidi yang dipatok Rp 502 triliun meningkat ke Rp 698 triliun,” ucapnya.

“Kalau kita tekan ini turunnya juga tidak terlalu banyak, kadang kita menurunkan di 3 bulan terakhir. Sehingga tentu ini menjadi tantangan bagi pemerintah,” katanya menambahkan.

Airlangga mengungkapkan, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo bahwa biaya transportasi harus dapat dikendalikan. Terutama fasilitas distribusi perdagangan antar daerah.

Termasuk, ucap dia, menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat. Selain itu, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.

“Bapak Presiden minta ini agar terus dimonitor seperti kita memonitor Covid-19. Kita monitor terutama di pasar-pasar, karena ini tentu menjadi hal yang sangat mempengaruhi,” ungkapnya.

“Seperti kita ketahui, perekonomian kita tumbuhnya 5,4, persen kemarin, mungkin kuartal ketiga angkanya ya mirip-mirip. Year to date kira-kira 5,2 persen,” katanya menambahkan.

Oleh karena itu, ia berharap tantangan pengendalian stabilitas harga dan ketahanan pangan bersifat nyata. Badan pangan khusus, kata dia, juga telah membentuk strategi dalam memerangi inflasi pangan.

“Kita akan terus mengamati ketersediaan. Jadi yang pertama adalah ketersediaan dari pangan dan pemerintah sudah membuat juga kebijakan yang terkait dengan pupuk,” ucapnya.