Gubernur Jakarta Akan Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ, Warganet Ramai-Ramai Menolak

Jakarta – Delapan dari sembilan Fraksi di DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Daerah Khususan Jakarta (RUU DKJ) menjadi RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hanya Fraksi PKS DPR RI yang menolak.

Rancangan Undang-undang ini pun menuai polemik, salah satu poin dari RUU ini adalah Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden dengan pertimbangan DPRD.

Terpantau di lini masa, warganet ramai-ramai menolak RUU tersebut lantaran mengancam gak pilih warga Jakarta dan vertolak belakang dengan prinsip demokrasi.

“RUU DKJ amputasi hak pilih warga Jakarta , mengkhianati reformasi” @kang_Soer

“Sebagai warga Jakarta saya pastikan pilih partai yg menolak RUU DKJ ttg penunjukan langsung Gub-Wagub” @sersanqomar

“KTP saya Jaksel, MENOLAK KERAS draf RUU DKJ!!!”@AchilDawn

“Mundur lg itu namanya, demokrasi dikebiri. Tolak RUU DKJ. Kami bersamamu PKS” @eciqq

“Bertentangan dengan akal sehat, berlawanan dengan demokrasi.Tolak RUU Daerah Khusus Jakarta!” @adhepur

“Wahai kampung kota, Pekerja SCBD, Nelayan Kalibaru, Anak kost Benhil Pedagang Tanabang, Mahasiswa Grogol, Kader Dasawisma, Enci2 Pluit, Mpok Abah di Condet, Tanah Merah sampai Cengkareng, Ancol sampai Klender Sudah waktunya bangkit pertahankan hak dasar politik kita!” @elisa_jkt

Hal senada dicuitkan oleh sejarawan JJ Rizal menurutnya RUU DKJ telah menghina hak Demokrasi warga Jakarta, Aktivis Dhandy Laksono dan Politisi Said Didu turut menyuarakan pendapat serupa

“apa udah waktunya ya bung saya ajak orang betawi minta merdeka aja, keterlaluan sih menghinanya ini, jahat bgt” @JJRizal

“Setelah tanahnya, sekarang hak politiknya.” @Dhandy_Laksono

Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) kini jadi sorotan usai disetujui jadi RUU inisiatif DPR. RUU DKJ itu menuai pro-kontra lantaran mengatur soal gubernur Jakarta yang akan ditunjuk oleh Presiden.

Partai Keadilan Sejahtera menjadi satu-satunya Partai yang menolak Pengesahan RUU DKJ, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut, kebijakan tersebut menghilang hak warga Jakarta dalam memilih pemimpinnya.

“Jika ini disahkan jadi UU maka demokrasi kita akan mundur. Hak-hak warga Jakarta akan dihilangkan. Tentu ini tidak sejalan dengan semangat reformasi,” tulis Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam akun X miliknya, Rabu (6/12).

Menimpali cuitan Presiden PKS, politisi Said Didu memuji langkah PKS yang menolak RUU DKJ dan dinilai selalu konsisten menolak RUU yang merugikan rakyat.

“Saya salut terhadap @PKSejahtera yg saya nilai selalu konsisten berjuang untuk rakyatrakyat, keadilan, persatuan dan demokrasi” cuit akun @msaid_didu.

Selanjutnya Silakan Baca Berita Kami Di GoogleNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *