Greenpeace: Negara Disetir Taipan Batubara

0
(0)

Jakarta – Jurukampanye Iklim dan Energi Greenpace Indonesia, Hindun Mulaika, mengkritik langkah DPR RI mengesahkan RUU Mineral dan Batubara (Minerba). Pengesahan itu dinilai janggal karena dilakukan ditengah pandemi Covid-19.

Selain itu, Hindun menilai RUU itu sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat. Produk hukum itu tidak menjawab keresahan dan penderitaan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang.

“Kenapa sih RUU Minerba buru-buru? Ternyata keberpihakan negara, setirnya itu memang dipegang oleh kepentingan perusahan tambang batubara, bukan lagi menjawab apa sih yang terjadi di masyarakat,” kata Hindun dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu (13/5).


Dia menduga percetakan pengesahan RUU Minerba berkaitan dengan perpanjangan sejumlah perusahan besar pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang akan habis masa berlakunya. Apalagi RUU Minerba itu, momentumnya bertetapan dengan pembahasan RUU Cipta Kerja maupun terbitnya Peraturan Menteri ESDM No.7/2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang secara subtansi hampir sama yakni meluluskan perpanjangan otomatis sejumlah PKP2B perusahaan besar batubara.

“RUU Minerba itu menjawab kepentingan perusahan tambang batubara, jadi sama sekali tidak menjawab permasalahan di lapangan, tidak ada pembahasan secara fundamental. Kemudian RUU ini tidak dibutuhkan dan harus dibahas saat ini,” ucap Hindun.

Selain itu, terdapat pasal-pasal RUU Minerba yang masih bermasalah, dan tidak mencerminkan keselamatan rakyat, kedaulatan negara sebagaimana mandat konstitusi, hak asasi manusia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Regulasi itu mengistimewakan KK/ PKP2B yang kontraknya akan habis, untuk melakukan perpanjangan tanpa harus melalui lelang dengan luasan yang disesuaikan rencana kerja, serta insentif royalti yang bisa menjadi nol.

RUU itu juga menghilangkan pasal pidana yang menjangkau pejabat negara yang dapat melegalisasi korupsi perizinan pertambangan dan penyalahgunaan wewenang dapat terus berlangsung. RUU itu juga proenergi kotor batubara dan pemberian insentif berlebihan bagi over-eksploitasi sumber daya alam

“Kita lihat pasal pasal di dalamnya itu memberikan karpet merah kepada perusahan batubara. Negara saat ini benar benar mendahulukan kepentingan oligarki. Beberapa perusahaan yang akan habis izinnya itu, sebenarnya yang akan diselamatkan melalui RUU Minerba ini,” ucap Hindun. (SD)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

1 Juta Warga Sudah Mudik, Waspada Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

Thu May 14 , 2020
0 (0) Jakarta – Sekitar 1 juta warga ditengarai sudah mudik atau pulang kampung dari Jakarta ke sejumlah wilayah. Pemerintah pusat dan daerah diminta segera bersinergi mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19 usai Lebaran 2020. Data Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa pemudik yang datang ke Jateng sejak 26 Maret-9 Mei […]