Calon Walikota Solo , Gibran Harus Diperiksa Juga Soal Prokes

5
(190)

Jakarta: Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab siap diminta klarifikasinya oleh kepolisian terkait acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya, yang dianggap melanggar protokol esehatan Covid-19.

Namun, ia meminta agar Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wali Kota Solo juga ikut diperiksa seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, lantaran Gibran diduga melanggar protokol kesehatan Covid-19 saat mendaftar ke KPU Surakarta.

“Ini adalah prinsip keadilan, seperti yang di Solo dan Surabaya juga ditindak,” kata Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar, Kamis (19/11/2020).

Baca Juga : Din Syamsuddin Menduga Pemeriksaan Anies Oleh PMJ Drama Penegakan Hukum

Lebih jauh, Azis meminta kesetaraan hukum harus ditegakkan jika pihak kepolisian menindak pelanggar protokol kesehatan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan yang di Pasal 7 menyebut soal setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama.

“Artinya, Pasal 7 itu ditegakkan, juga UUD 45 Pasal 27 dan 28D mengenai kesetaraan,” tegasnya.

Diketahui, Habib Rizieq menikahkan putrinya bersamaan dengan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di markas FPI, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kegiatan itu menuai polemik di masyarakat karena dianggap sudah melanggar peraturan protokol kesehatan Covid-19. Kasus ini berbuntut panjang, antara lain dengan pemeriksaan sejumlah pejabat daerah termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait diizikan kegiatan yang mengundang kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 190

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Tito Ancaman Copot Kepala Daerah Langgar Prokes

Thu Nov 19 , 2020
5 (190) Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, ada ancaman pemberhentian kepada seluruh kepala daerah, jika terbukti melanggar protokol kesehatan di pandemi COVID-19. Tito menyebut, masalah protokol kesehatan ini, bahkan sudah diatur dalam Undang-Undang dalam Pasal 78 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewajiban dan sanksi kepala daerah. “Kalau […]