GERTAK Minta Kejari Jaktim Usut Dugaan Korupsi Pungutan Rusun PIK Pulogadung Penggilingan

Jakarta-Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (GERTAK), Her Wijanarko kerap disapa Herwi yang juga aktivis 98 meminta Kasintel Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim) mengusut dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait dugaan pungutan sejumlah uang sebesar 3 Juta hingga 5 juta kepada penghuni Rumah Rusun Sederhana (UPRS) PIK Pulogadung penggilingan yang terletak di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Penggilingan, RW 020 Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Patut Di duga Kepala Unit (UPRS) VIII PIK Pulogadung, Penggilingan Cakung Jakarta Timur, Asih Sumaretmi patut diduga terlibat kasus pungutan sejumlah uang kepada penghuni rusun.

“Saat salah satu pegawai UPRS Rusun PIK Pulogadung, Penggilingan Kami tanya terkait hal ini beliau tidak bisa menjelaskan tentang dugaan pungutan uang terhadap warga, mereka memilih bungkam.” tegas Herwi Di Jakarta,(25/1/2024)

Bahkan Menurut investigasi GERTAK dilapangan, warga yang akan mendaftar untuk kepemilikan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulogadung, Penggilingan Kecamatan Cakung, Jakarta Timur kerap dimanfaatkan oknum Pegawai UPRS kepada warga yang kesulitan mendaftar lewat aplikasi SIRUKIM.

“Warga mengungkapkan keluhannya mulai dari pendaftaran unit, fasilitas hingga iuran sewa rusunawa diungkap oleh sejumlah warga penghuni Rusunawa”, Tegasnya lagi.

Bahkan lanjut Herwi, pihaknya menerima laporan dari warga setempat terkait Dugaan adanya pembayaran sejumlah uang Sebesar Rp 3 juta sampai 5 juta.

Gertak meminta Kasi intel Kejari Jakarta Timur, Yogi Sudarsono untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait dugaan adanya pungutan pembayaran sejumlah uang sebesar 3 juta hingga 5 juta kepada warga rumah susun sederhana (UPRS) PIK Pulogadung, Penggilingan Jakarta Timur yang dikelola Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana (UPRS) VIII, Asih Sumaretmi dibawah tanggung jawab Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Jakarta Timur.

“Sesuai undang-undang yang berlaku sebagaimana diatur melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” Tutup Herwi.

Selanjutnya Silakan Baca Berita Kami Di GoogleNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *