by

Ojol Jahit Mulut , Gelar Aksi Depan Kemenhub Tanpa Kata

Jakarta – Kembali Aliansi Barisan Ojol Merdeka (BOM) menggelar aksi bertajuk Aksi Tanpa Kata.

Namun kali ini tidak menggunakan pengeras suara di depan Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tapi para ojol ini melakukan jahit mulut pada Rabu (27/7/2022).

Krisna mengatakan ada lima orang pengemudi ojek online yang bersedia mulutnya dijahit.Aksi ini dilakukan lantaran pihaknya sudah lelah.

“sikap pemerintah yang acuh terhadap kesejahteraan ojek online inilah yang membuat para ojol jahit mulut dan Bakal diikuti oleh lima orang peserta jahit mulut,katanya.

Bahkan, Sudah rapat berulang kali dengan Kemenhub, sudah bersurat berkali-kali, demo sudah berkali-kali.

“teman-teman akan hadir untuk mengawal aksi tersebut sampai tuntutan itu dipenuhi. Gak bisa diprediksi ya (jumlah massa), biasanya tiba-tiba ada teman-teman dari ojol yang bergabung,” ujarnya

Krisna menjelaskan aksi ini diinisiasi oleh para pengemudi ojek online sekaligus Tim 10 yang sempat menjadi bagian dalam perumusan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019.

Aksi ini guna menuntut konsistensi Kemenhub dalam penerapan Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Nomor 548 tahun 2020.

Adapun hal tersebut mencakup evaluasi tarif ojek online di Indonesia, revisi perjanjian kemitraan yang dinilai sepihak, cabut/revisi UU Omnimbus Law Cipta Kerja, dan mengakui kesejahteraan ojek online Indonesia.

“Semua tuntutan itu bukan tanpa alasan, ditambah lagi biaya hidup yang layak semakin meningkat. Tarif atau pendapatan yang layak semestinya direvisi maksimal satu tahun sekali, sedangkan evaluasi tarif terakhir dilakukan pada awal 2020 silam,” kata dia.

Padahal, awal tahun ini tepatnya pada 5 Januari 2022, sejumlah aliansi ojek online telah melakukan unjuk rasa serupa di depan kantor Kemenhub, dan dijanjikan akan segera direalisasikan. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan.

“kami juga beberapa kali melayangkan surat. Kenyataannya sampai detik ini tidak ada realisasi konkret yang dilakukan pihak-pihak terkait,” Tambahnya.

“Kami nilai mereka lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden, dalam hal mengimplementasikan amanah konstitusi Pasal 27 ayat (2) UUD 1945,” tambah Krisna.

Dan berharap melalui aksi tersebut pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap kinerja beberapa kementerian yang terkait dalam ekosistem transportasi berbasiskan aplikasi.(TK)