by

Filantropi Bermasalah, PPATK Temukan 176 Lembaga

Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sebanyak 176 entitas yayasan filantropi yang diduga bermasalah seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, modus yang digunakan sejenis yakni penyimpangan terhadap penggunaan dana yang dihimpun dari publik.

“Iya, rata-rata adalah modusnya adalah sama ya penggunaan dana yang dihimpun dari publik itu tidak sesuai dengan peruntukan semestinya,” kata Ivan di Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Menurutnya, bentuk dugaan penyimpangan aktivitas ratusan yayasan filantropi itu semisal dana sumbangan publik yang mengalir ke pengurus yayasan, hingga ke entitas hukum milik dari para pengurus yayasan.

Ia menegaskan temuan yang didapat pihaknya menunjukkan bahwa pengelolaan dana sumbangan masyarakat itu tidak terlalu digunakan untuk kepentingan seharusnya.

“Ada yang lari ke pengurus, ada yang lari ke entitas hukum yang dibentuk oleh para pengurus. Jadi kita melihat pengelolaan dana itu tidak terlalu di pergunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sesungguhnya sesuai dengan amanat yang disampaikan kepada Kemensos,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Ivan menyampaikan ratusan temuan ini merupakan salah satu dari banyaknya lembaga filantropi yang bermasalah lainnya.

Ia pun mengaku telah menyerahkan ratusan data yayasan ini ke penegak hukum untuk dilakukan pendalaman.

Termasuk ke Kementerian Sosial selaku pemegang izin pengumpulan uang dan barang lembaga filantropi di Indonesia.

“Ada kasus yang terakhir seperti yang bu Mensos sampaikan tadi ada 176 entitas yayasan lainnya yang kemudian kami serahkan kepada beliau untuk diperdalam selain terkait dengan kasus yang sedang marak seakrang yang ditangani teman-teman bareskrim,” tandasnya.

Kemensos Dalami

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial, Tri Rismaharini membenarkan dirinya telah menerima 176 entitas yayasan filantropi yang diduga bermasalah seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT). Ia pun berjanji akan segera mempelajari dokumen-dokumen yang diberikan tersebut guna memastikan dugaan penyimpangannya.

“Tapi hari ini PPATK nyerahkan dua dokumen, satu dokuem tentang pub ada 176 yang nanti akan saya lihat, belum saya buka. saya masih harus pelajari, kemudian dan ada internal,” tandas Risma.