Dunia Butuhkan Vaksin Virus Corona untuk Rakyat, bukan Monopoli Negara Kaya

0
(0)

Jakarta – Dunia membutuhkan vaksin untuk mengakhiri pandemi Virus Corona (Covid-19). Hasil uji klinis yang menjanjikan untuk vaksin yang dikembangkan sejumlah pengembang menunjukkan bahwa kita semakin dekat untuk menemukannya.

Data yang diterbitkan baru-baru ini di Lancet menunjukkan vaksin Oxford menghasilkan antibodi dan sel-T pada sekitar 1.000 pasien. Perusahaan farmasi, AstraZeneca, diberi lisensi untuk memproduksi vaksin ini pada awal 2021, yang mencakup kesepakatan untuk memproduksi 1 miliar dosis dengan Serum Institute di India untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah pada akhir tahun itu.

Tapi ini masih jauh dari yang dibutuhkan. Untuk memvaksinasi semua orang, dunia membutuhkan sebanyak 7,8 miliar dosis, secepat mungkin. Jika vaksin membutuhkan lebih dari satu dosis, atau harus diberikan setiap tahun, maka angka tersebut masih akan lebih tinggi. Dunia akan membutuhkan pasokan vaksin yang hampir permanen. Hanya dengan begitu kita dapat mengendalikan Covid-19.

Setelah vaksin yang aman dan efektif ditemukan, satu-satunya penghalang untuk menyediakan dosis yang cukup adalah kapasitas produksi dunia. Tetapi ada ‘penghalang buatan’ lainnya yang kemungkinan mengganggu pasokan vaksin. Undang-undang kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada perusahaan farmasi untuk memproduksi obat tertentu selama beberapa tahun dimaksudkan sebagai penghargaan atas investasi dan inovasi obat baru. Hak kekayaan intelektual ini sering disalahgunakan dan menciptakan monopoli, dan dalam kasus vaksin Covid-19, hak kekayaan intelektual mengancam produksi pasokan, menyebabkan kekurangan yang mematikan dan penundaan yang tidak perlu.

Memberikan hak eksklusif kepada satu perusahaan atas ilmu pengetahuan, dan kekayaan intelektual dari vaksin virus corona akan mencegah kita mendapatkan miliaran dosis yang dibutuhkan dunia. Tidak ada perusahaan swasta, betapapun komitmennya untuk mengirimkan vaksin, yang boleh memonopoli sumber daya publik ini. Dengan pandemi global, bukanlah waktunya untuk secara artifisial menjatah pasokan obat karena gagasan yang gagal tentang kesucian kekayaan intelektual. Pasar juga tidak boleh dilindungi hanya untuk melayani kepentingan perusahaan farmasi.

Penting juga untuk diingat bahwa AstraZeneca tidak sendiri menemukan vaksin ini. Miliaran dolar uang pembayar pajak dikucurkan untuk pengembangan dan produksi vaksin Covid-19. Diketahui, AstraZeneca menerima $1,2 miliar atau sekitar Rp16,8 triliun dari pemerintah Amerika Serikat, dan juga setidaknya £84 juta atau sekitar Rp1,6 triliun dari pemerintah Inggris. Pemerintah sudah berkomitmen untuk membeli vaksin sebelum produksinya.

Dalam kesibukan menyelesaikan tantangan global untuk menemukan vaksin Covid-19, para pemimpin negara kaya tampaknya mengandalkan niat baik perusahaan dan pendekatan amal terhadap negara-negara miskin dan mengabaikan hambatan yang ada pada kekayaan intelektual dan monopoli lainnya. Mereka tampaknya berasumsi bahwa satu-satunya pilihan yang tersedia adalah pendekatan swasta berbasis pasar yang diarahkan dan dikendalikan oleh perusahaan farmasi. Seperti yang dijelaskan oleh Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, dan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, baru-baru ini ketika mereka bergabung dengan 140 tokoh masyarakat lainnya untuk menyerukan “vaksin rakyat” ini.

Rencana distribusi vaksin saat ini merupakan pengingat yang mengkhawatirkan tentang apa yang terjadi ketika Anda menyerahkan sumber daya publik di tangan satu perusahaan. Sekitar 300 juta dosis dijanjikan untuk negara-negara berkembang pada akhir tahun ini, sebuah langkah yang disambut baik, tetapi tidak ada artinya jika dibandingkan dengan dosis 400 juta yang akan diberikan masing-masing ke AS dan Inggris. Belanda, Italia, Prancis, dan Jerman juga sudah mengamankan 400 juta dosis lagi di antara mereka. Uni Eropa dan negara-negara kaya lainnya juga mendorong upaya mereka untuk masuk ke depan ‘antrian’. Banyak negara berpenghasilan menengah, seperti Indonesia, Filipina, dan negara di Asia, Amerika Latin dan Afrika, dengan skala wabah yang menakutkan, mungkin sama sekali tidak bisa masuk ‘antrian’.

Publik tentu masih ingat, ketika ahli virologi Amerika Jonas Salk ditanya siapa yang memiliki hak paten untuk vaksin polio yang dia temukan. “Tidak ada paten. Bisakah Anda mematenkan matahari?” Para pengembang vaksin harus memperhatikan jawaban Jonas Salk, dan menunjukkan kepemimpinan dengan menyumbangkan pengetahuan dan kekayaan intelektualnya ke Jalur Akses Teknologi Covid-19 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), di mana teknologi dan perawatan dibagikan untuk kepentingan semua orang. Demikian pula, pemerintah dan yayasan amal yang mendanai kandidat vaksin yang menjanjikan harus menekankan kekayaan intelektual dan pengetahuan tentang produk yang mereka danai dibagikan di kumpulan WHO.

Upaya WHO untuk mengatur sistem global di mana perawatan dialokasikan secara adil juga penting. Upayanya harus didukung oleh kerangka kerja yang menempatkan alokasi yang adil sebagai inti dari semua pengambilan keputusan, termasuk saat perusahaan pertama kali menandatangani perjanjian pendanaan dengan pemerintah dan badan kesehatan. Tetapi jika WHO ingin berhasil dalam menghadapi nasionalisme vaksin, kita juga harus melakukan segala yang kita bisa untuk memaksimalkan pasokan. Selain bersikeras untuk berbagi pengetahuan dan kekayaan intelektual, negara-negara kaya harus segera mendanai perluasan cepat kapasitas manufaktur yang aman di negara-negara berkembang.

Dilansir The Guardian, momen luar biasa ini membutuhkan pendekatan yang lebih baik daripada rezim hak monopoli kita saat ini. Hanya dengan begitu kita akan dapat menemukan dan memproduksi, secepat mungkin, vaksin untuk rakyat. (Msh)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Pernah Sebut “IDI Kacung WHO”, Polda Bali Tetapkan Jerinx SID sebagai Tersangka Dugaan Pencemaran Nama Baik

Thu Aug 13 , 2020
0 (0) Denpasar— I Gede Ari Astina alias Jerinx SID ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali dan ujaran kebencian. Drummer SID ini ditetapkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali. “Iya sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah kami periksa hari ini dan dia hadir. […]