akarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta buka suara terkait dugaan perkara korupsi tanah program Down Payment (DP) Nol Persen.
“Memang soal kasus tanah ini di DKI terjadi sejak lama dan tahun-tahun sebelumnya memang banyak kasus mafia tanah, namun ini bukanlah pekerjaan yang mudah,” kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, di Balai Kota Jakarta, Senin (9/3/2021) malam.
Menyelesaikan kasus, Riza meminta dukungan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan aparat penegak hukum, untuk sama-sama mencermati dan meneliti proses pembelian lahan.
“Kami sendiri membeli lahan ada syaratnya, minimal syaratnya harus sertifikat. Di samping syarat-syarat lain kita cek ke notaris, BPN, cek ke yang lain. Kalau kemudian terjadi ada masalah, di sini kami akan melihat siapa yang sengaja mengubah data, memanipulasi sertifikat, menduplikasi, dan sebagainya,” ujar Riza.
Kasus dugaan korupsi lahan yang menjerat Dirut PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan ini disebut-sebut untuk proyek program di BUMD milik Pemprov DKI Jakarta tersebut.