Friday, May 7

DPR: Jakarta Lebih Tepat Karantina, Bukan PSBB

Jakarta – Anggota Komisi Kesehatan DPR, Kurniasih Mufidayati, menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak tepat diterapkan DKI Jakarta. PSBB tidak cukup membendung penyebaran virus corona (Covid-19), terlebih lagi Jalarta menjadi salah satu episentrum di Tanah Air. Ia menyebut karantina wilayah secara parsial paling tepat diterapkan wilayah kekuasaan Anies Baswedan itu.

PSBB dan karantina wilayah adalah dua jenis karantina kesehatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. PSBB hanya membatasi sebagian kegiatan masyarakat, sementara karantina wilayah membatasi seluruh kegiatan masyarakat di wilayah terinfeksi Covid-19.

“Harus karantina wilayah parsial, sehingga otomatis tidak ada yang keluar rumah di area yang dikarantina tersebut. Korban paling banyak di Jakarta,” ucap dia di Jakarta, Selasa (7/4).

Politikus PKS itu menyebut karantina wilayah pasti akan memberi dampak yang besar bagi rakyat kecil, tapi langkah itu harus diterapkan untuk memutus rantai penyebaran wabah. Namun, kebutuhan harian masyarakat akan ditanggung pemerintah jika karantina wilayah diberlakukan.

“Tentu saja masyarakat pekerja informal harus mendapat insentif harian dari pemerintah,” kata Mufidayati.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto, telah menyetujui penerapan PSBB di DKI Jakarta per hari ini. Langkah itu diambil untuk menekan angka pasien positif virus corona di ibu kota.

Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan, Busroni, menyebut surat persetujuan itu akan dikirim ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ia menyebut Jakarta sudah memenuhi beberapa pertimbangan untuk penerapan PSBB.

“Sudah teken Menkes, tinggal diserahkan dan diterapkan di Jakarta dipimpin Gubernur Anies Baswedan,” ujar Busroni. (ii/CK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *