by

DPR Bahas Tugas BNN, Revisi UU Narkotika

Jakarta: Anggota Komisi III DPR Johan Budi mengatakan, sejumlah poin menjadi pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang tengah berlangsung adalah terkait tugas pokok dan fungsi penegakan hukum seperti dari Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Pertama berkaitan dengan golongan itu. kedua, berkaitan dengan pengguna dalam konteks ini rehabilitasi atau pidana,” kata Johan Budi dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Kamis (21/7/2022).

“Ketiga, berkaitan dengan tugas-tugas penegakan hukum seperti BNN, ini yang masih dibahas,” sambung Johan.

Kemudian, lanjutnya, berkaitan dengan pengelompokan jenis narkotika.

“Mungkin di sini nanti ada pembahasan soal diskusi kita ini,” ujarnya.

Menurutnya, terkait ada keinginan sebagian masyarakat agar ganja dilegalkan untuk kepentingan medis, harus melibatkan semua pihak.

“Tentu juga tidak bisa serta merta juga dan ini harus melibatkan semua pihak termasuk BNN, IDI termasuk juga pihak-pihak lain di masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, pelegalan ganja untuk medis harus dilihat dari sisi manfaat dan mudharatnya.

“Tentu DPR akan mengutamakan kepentingan masyarakat banyak dan juga bagaimana kemudian pembuatan undang-undang ini bisa bermanfaat masyarakat. Apakah ganja itu dilegalkan atau tidak,” tegasnya.

Dalam hal ini, Komisi III DPR akan mendengarkan pendapat dari BNN.

Sebelumnya, MK menolak uji materi Undang-Undang Narkotika terhadap UUD 1945 terkait penggunaan ganja medis untuk kesehatan.

MK menilai, materi yang diuji adalah wewenang DPR dan pemerintah pusat.