Divonis Melawan Hukum, Jaksa Agung Resmi Ajukan Banding ke PTUN

5
(90)

Jakarta – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengajukan banding terhadap vonis Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pernyataannya mengenai tragedi Semanggi I dan II.

Burhanuddin divonis melawan hukum karena mengatakan tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Januari 2020.

“JPN (Jaksa Pengacara Negara) telah menyatakan banding TUN (Tata Usaha Negara) pada 9 November 2020,” kata Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Hari Setiyono ketika dihubungi, Kamis (12/11).

Hari mengatakan Kejaksaan Agung saat ini menunggu proses lebih lanjut dari PTUN terkait banding tersebut. Kejagung mengajukan banding lantaran menilai PTUN Jakarta keliru dalam memvonis Burhanuddin.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara Feri Wibisono mengatakan pernyataan Jaksa Agung tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan konkret pemerintah.

“Jika pernyataan dan jawaban dalam rapat kerja dikategorikan tindakan penyelenggaraan pemerintah, maka akan banyak yang menjadi objek sengketa PTUN,” ujar dia.

Kejaksaan Agung juga menilai keluarga korban sebagai penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap pernyataan Jaksa Agung yang disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI.

“Kepentingan penggugat adalah pada penanganan perkara HAM berat, bukan pada proses menjawab pada rapat kerja DPR,” tutur dia.

Feri mengatakan PTUN juga mengabaikan alat bukti dan tidak melihat rekaman video rapat kerja Jaksa Agung dengan DPR tersebut. Peristiwa Semanggi I dan II terjadi sepanjang aksi protes mahasiswa di November 1998 dan September 1999 setelah jatuhnya Presiden Soeharto.

Sebanyak 17 warga sipil tewas dan 109 lainnya terluka dalam insiden Semanggi I. Sementara dalam tragedi Semanggi II, sebanyak 11 warga sipil tewas dan 217 lainnya menjadi korban luka. (Aza/AA)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 90

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Ini Kata Ketua MPR, Dana Kampanye Calon Kepala Daerah Bakal Diaudit

Fri Nov 13 , 2020
5 (90) Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah melakukan audit dana kampanye calon kepala daerah dan mengevaluasi pelaporan sumbangan dana kampanye pada Pilkada Serentak 2020. Bambang Soesatyo, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menegaskan laporan dana kampanye semestinya akurat sebab menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pasangan calon serta […]