by

Disahkan Oleh MENKUMHAM, DPP ASITA Artha Hanif Beri Peringatan ASITA Nunung Rusmiati

HarianNasional.Com, Jakarta – Setelah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Senin, 26 Oktober 2020 di Hotel Atria Serpong yang diinisiasi oleh Majelis Penyelamat Asita (MPA) upaya merespon kisruh organisasi yang semakin panas.

Terpilihnya Artha Hanif Sebagai Ketua DPP ASITA, kini memasuki babak baru dengan mensomasi DPP ASITA Nunung Rusmiati yang diangap telah melakukan berbagai pelanggaran organisasi.

“DPP ASITA Nunung kami duga kuat telah menyelewengkan kewenangan sebagai Ketua Umum yang telah membuat dan memaksakan organisasi baru yang bergerak di bidang sosial dan kemanusian pada akta No.30/2016 sebagai landasan badan hukum ASITA , dalam pendirian akta baru ASITA ini tidak ada kepentingan industri Pariwisata,”, Ujar Artha Hanif saat memberikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta,(10/8/2021).

Dan menurutnya lagi, Sejak DPP ASITA yang di pimpinannya ini bergerak di bidang Pariwisata didirikan berdasarkan Akta No.170/1975 sampai sekarang diperbaharui melalui Akta No.250/2021 dan Akta No.153/2021.

“Dengan demikian ASITA yang bergerak di bidang Pariwisata yang saat ini saya pimpin telah memakai dan memiliki sejumlah Asset berikut Logo dan lambang serta nama diri yang telah di setujui dan disahkan oleh Kementrian Hukum Dan HAM pada tanggal 8 Juli 2021 dengan Nomor pengesahan AHU-0000993.AH.01.08.Tahun 2021”, Jelas Artha Hanif.

Lebih lanjut Ia menyampaikan, Bahwa DPP ASITA Pimpinan Nunung tidak berhak menggunakan tempat , lambang atau nama ASITA Pariwisata.

“Karena itu DPP ASITA memperingatkan Nunung Rusmiati dan jajarannya untuk tidak menggunakan tempat dan segera mengkosongkan tempat dimana saat ini digunakan sebagai kantor DPP ASITA yang bukan di bidang Pariwisata bahkan penggunaan lambang atau nama ASITA dan tidak lagi menjalankan kegiatan kemasyarakatan umum maupun pemerintah menggunakan bidang Pariwisata”,Tegas Artha.

Ia juga berharap Nunung beserta jajarannya masih memiliki itikad baik untuk mematuhi peringatan sehingga tidak perlu untuk mengambil langkah penertiban administrasi dan Hukum sesuai dengan Undang undang dan ketentuan hukum yang berlaku.(dd)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *