Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga , PT. Harmas Jalesveva Lakukan Upaya Hukum Lanjutan

0
(0)

Hariannasional.com, Jakarta –, PT Harmas Jalesveva yang berlokasi di Wilayah Pondok Labu Jakarta Selatan yang merupakan pengelola One Bell Park Mall, The Aspen Apartment dan Admiralty Residence diputuskan Pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Terkait putusan kepailitan yang dianggap Gagal memenuhi janji sewaktu perdamaian dalam PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
oleh pengadilan Niaga Jakarta Pusat di nilai Presiden Komisaris PT. Harmas Jalesveva Karna Brata Lesmana dianggap tidak memberikan rasa keadilan dan bahkan keputusannya terlihat ganjil.

“Putusan ini kami anggap sangat ganjil karena pemohon dalam hal ini adalah Agustin Farida Pemohon Pertama Dan Farida Soemawidjaja pemohon kedua tidak memenuhi syarat”, ujar Karna Brata saat memberikan keterangan pers di Jakarta, (16/6/2020).

Ia menuturkan Perdamian PT. Harmas dengan para kreditur yang di sahkan berdasarkan putusan pengadilan niaga nomor : 55/Pdt.Sus-PKU/2018/PN.Niaga.jkt.Pst di batalkan oleh pengadilan Niaga Jakarta berdasarkan keputusan nomor 02/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamian/2020/PN.Niags.Jkt.Pst.

“Putusan ini telah kami tindaklanjuti dengan upaya hukum lanjutan yaitu kasasi pada tanggal 15 Juni 2020 dan telah di daftarkan di pengadilan Niaga dengan nomor registrasi 25 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst . jo.Nomor 02/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Jo Nomor 55/Pdt.Sus-PKU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst sekaligus membantah bahwa PT. Harmas Jalesveva dalam keadaan pailit.“, Ujarnya.

Bahkan menurut kuasa hukum PT. Harmas Jalesveva, Wahab Abdillah Di kesempatan yang sama, Keputusan pailit dianggap tidak memberikan keputusan yang adil.

“keputusan ini anggap tidak adalasan yang kuat dengan beberapa bantahan yang kami lakukan bahwa Pemohon ke 2 tidak mempunyai legal standing dalam perkara pembatalan perjanjian perdamian karena nama yang bersangkutan tidak tercantum dalam perjanjian homologasi”, jelasnya.

Dan menurutnya lagi pemohon pertama tidak mempunyai tagihan berupa uang yang jatuh tempo.

“bahkan pemohon pertama pun belum melunasi atau menyelesaikan biaya administrasi pada saat penyelesaian pembangunan sehingga Pt.Harmas Jalesveva belum mempunyai Kewajiban untuk membayar denda keterlambatan”, ungkapnya.

Hal inipun dinilai menurutnya, Syarat untuk pengajuan permohonan pailit sesuai dengan UU nomor 37 tahun 2002 harus sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 ayat (4) tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Lanjutnya, Pt.Harmas Jalesveva menjamin 100 persen terhadap pihak pihak yang telah membeli atau telah menguni asset PT. Hamas Jalesveva.

“bahkan selama perjanjian berlangsung, PT. Harmas Jalesveva terhadap kreditur tidak bermasalah dan kendala, maka sepatutnya perdamaian diteruskan dan jika PT.Harmas Jalesveva ternyata telah selesai melakukan kewajiban kepada para kreditur dan seyogyanya perjanjian perdamaian telah di akhiri dan ditutup sehingga seharusnya sudah tidak ada upaya hukum pembatalan perdamian ”, ungkap Kuasa Hukum.

Perlu di ketahui Hingga Kini sekitar 137 penghuni dan akan bertambah untuk memberikan dukungan kepada PT.Harmas Jalesviva untuk melanjutkan upaya hukum .(wd)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Anies Baswedan: Tidak Ada Indikasi Jakarta Kembali ke Masa PSBB

Tue Jun 16 , 2020
0 (0) Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan tidak ada indikasi Jakarta kembali ke masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) setelah 10 hari masa transisi dilalui. “Sejauh ini, evaluasi selama sepekan hingga 10 hari terakhir, indikator itu tidak nampak. Artinya, kita sekarang bisa berkata bahwa selama satu minggu […]