Dilema Penghentian KRL: Menhub Budi Karya dan Luhut Sama Saja?

0
(0)

Jakarta – Temuan enam kasus positif Covid-19 di kalangan penumpang kereta rel listrik (KRL) tetap membuat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bergeming.

Operasional KRL tetap berjalan di wilayah Jabodetabek. Desakan lima kepala daerah agar operasional KRL segera dihentikan malah diabaikan. Kritik dan masukan para kepala daerah terlihat tidak mempan.

Pada Rabu (6/5) lalu, lima kepala daerah di Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) kembali mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi agar mempertimbangkan penghentian sementara operasional KRL.

Usulan ini bukan kali pertama. Sebelumnya, daerah tersebut juga sudah meminta hal yang sama saat posisi menhub masih dijabat sementara oleh Luhut Binsar Panjaitan sebagai ad interim. Dia ditunjuk menggantikan Budi Karya karena terkonfirmasi positif Covid-19.

Namun sama saja. Baik Budi maupun Luhut, desakan itu bagai angin lalu. Alih-alih mendengarkan usulan tersebut, Menhub Budi Karya malah membuka kembali moda transportasi umum mulai 7 Mei 2020.

Lima kepala daerah di Bogor, Depok dan Bekasi, beranggapan KRL merupakan penyambung mata rantai penyebaran Covid-19. Penumpang KRL dianggap sebagai penyebab Covid-19.

Fakta di lapangan, berdasarkan tes swab secara acak terhadap 325 orang penumpang dan petugas KRL di Stasiun Bogor pada Senin (27/4), ditemukan ada tiga orang positif Covid-19.

Kemudian, tes swab dan tes cepat juga dilakukan secara acak terhadap penumpang dan petugas KRL di Stasiun Bekasi pada Selasa (5/5). Hasilnya juga ditemukan tiga orang positif Covid-19.

Hasil tes swab di Stasiun Bogor dan Stasiun Bekasi ini menjadi landasan bagi lima kepala daerah di Bodebek mengusulkan kepada Menhub untuk menghentikan sementara operasional KRL. Jika ditolak pun, lima kepala daerah tersebut meminta pengaturan lebih ketat operasional KRL agar penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak signifikan.

“Pertimbangannya, moda transportasi massal KRL masih memiliki risiko besar adanya penularan Covid-19,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/5).

Bagaimana respons PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) selaku operator KRL atas temuan tiga kasus positif di Bogor? Vice President Corporate Communications PT KCI Anne Purba menyebutkan, dari sampel 325 orang pengguna KRL pada Senin (4/5) pagi, hasilnya memang ditemukan tiga orang, yaitu pkurang dari 1 persen dari pengguna yang dites hasilnya positif.

Menurut dia, meski persentasenya sangat rendah, pihaknya tetap berupaya meningkatkan berbagai upaya pencegahan. Jika 1 persen dianggap rendah, maka pertanyaannya, apakah itu menjadi alasan operasional KRL tak perlu dihentikan?

Setelah kasus itu, ternyata ditemukan satu fakta lagi di Stasiun Bekasi, Selasa (5/5). Total sudah enam penumpang terkonfirmasi positif dari hasil tes swab dan tes cepat secara acak terhadap penumpang dan petugas KRL di stasiun.

Satu sisi, operasional KRL belum juga dihentikan. Meski begitu, tuntutan agar PT KCI melakukan pengetatan pengawasan jarak antarpenumpang juga masih dipertanyakan.

Terbukti pada Selasa petang (5/5), KRL rute Jakarta ke Cikarang juga masih padat. Beberapa pemberangkatan tampak masih mengangkut penumpang yang menumpuk di gerbong kereta.

Pantauan Indonesiainside.id di Stasiun Bekasi Timur, dua pemberangkatan terlihat masih sangat padat penumpang, Selasa 5/5). Bahkan beberapa gerbong terlihat berdesakan.

Bupati Bogor Ade Yasin juga prihatin dengan kondisi ini. Bahkan menemukan masih banyak penumpang KRL mengarah ke Jakarta, tapi dengan tujuan yang tidak penting alias tak jelas.

“Kalau yang ga jelas ngapain diizinkan, ketika saya turun ke lapangan kan masih banyak orang yang mau ke Jakarta dengan alasan tidak jelas,” ungkapnya, Kamis (7/5).

Dia ingin PT Kereta Api Indonesia (KAI) memperketat pembatasan penumpang KRL. Terlebih setelah enam kasus terkonfirmasi positif di kalangan penumpang KRL.

“Kalaupun pemerintah tetap memutuskan KRL beroperasi, tentunya pembatasan penumpang harus diperketat atau seleksi dengan menunjukan kartu identitas tempatnya bekerja (bekerja di delapan sektor yang dikecualikan),” kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor itu.

Menurut dia, rata-rata pasien positif terinfeksi Covid-19 yang berdomisili di Kabupaten Bogor lantaran tertular virus di KRL.

“Kami yakin salah satu penyebab maraknya positif itu karena KRL dan dari data yang ada rata-rata dari penumpang kereta. Kasus positif pertama yang di Bojonggede itu dari kereta,” kata Ade Yasin.

Menurut dia, wilayah dengan jumlah warga Kabupaten Bogor paling banyak terinfeksi Covid-19, yaitu zona merah yang terdapat di stasiun KRL, seperti Kecamatan Cibinong dan Bojonggede.

Rekomendasi Lima Kepala Daerah

Pada Selasa (4/5), lima kepala daerah Bodebek menggelar rapat koordinasi virtual. Rapat ini diikuti Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pada rapat koordinasi itu, ada banyak rekomendasi, tapi dikerucutkan menjadi dua opsi rekomendasi ke Kementerian Perhubungan. Dua opsi rekomendasi itu, adalah:

Pertama, meminta Kementerian Perhubungan menghentikan sementara pelayanan KRL serta Kementerian Perhubungan juga berkoordinasi dengan instansi delapan sektor yang dikecualikan pada penerapan PSBB untuk menyediakan layanan transportasi antar-jemput pegawainya.

Kedua, jika usulan opsi pertama tidak dilakukan oleh pemerintah pusat, lima kepala daerah mengusulkan agar diterapkan aturan yang lebih ketat.

Aturan lebih ketat yang dimaksudkan adalah penambahan gerbong KRL, pengaturan kembali jam operasional KRL, yakni ditambah lagi jamnya. Ada layanan transportasi alternatif untuk antar-jemput pegawai dari delapan sektor instansi yang dikecualikan.

Alasan Kemenhub: Kebutuhan Penumpang

Menyusul temuan kasus Covid-19 pada pengguna KRL, Kemenhub menyatakan penularan virus corona bisa terjadi di mana saja. Karena itu, operasional KRL tidak dihentikan karena masih dibutuhkan penumpang.

“Perlu dipahami bahwa penularan Covid-19 bisa terjadi dimana saja, tidak hanya di di KRL,” kata Juru Bica Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan resminya, di Jakarta, Selasa.
Kemenhub mengeluarkan Permenub 18/2020 yang telah mengatur operasional moda transportasi di masa pandemi, khususnya pula di daerah yang telah menjalankan PSBB.

“Seluruh upaya tersebut dilakukan agar tidak terjadi penularan dari orang-orang yang mungkin carrier Covid-19 tanpa gejala,” katanya.

Adita menjelaskan, penumpang wajib menggunakan masker. Kedua, petugas mengecek suhu tubuh penumpang. Ketiga, disediakan wastafel tambahan yang dipasang pada lokasi-lokasi yang sering dilalui pengguna KRL agar dapat digunakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum maupun sesudah naik KRL di 40 stasiun.

Dalam gerbong KRL juga disediakan hand sanitizer. Semua ketentuan ini telah dilaksanakan dengan baik oleh PT KCI sebagai operator KRL.
“KRL tidak dihentikan operasinya, karena memperhatikan penumpang-penumpang yang sangat membutuhkanya,” kata Adita.

Alasan Luhut: Kebutuhan Logistik

Desakan lima kepala daerah Bodebek agar operasional KRL dihentikan, sudah pernah disampaikan saat Menhub dijabat oleh Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai ad interim. Kata Luhut, desakan itu tidak semudah membalik telapak tangan.

Luhut mengatakan, pihaknya tidak akan menyetop operasional KRL karena salah satunya menyangkut masalah logistik. Dia tak ingin masalah logistik jadi terganggu.

Hal itu disampaikan Luhut menjawab desakan kepala daerah Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) yang mengusulkan agar operasional KRL dihentikan selama PSBB.

“Nah kalau soal mau nutup KRL kita lihat kan tidak semudah membalik telapak tangan. Karena kalau orang tidak bisa traveling padahal yang penting kan tidak bagus juga,” kata Luhut dalam media briefing, Selasa (14/4).

Dengan begitu, polemik operasional KRL sepertinya tak akan berakhir. Butuh desakan yang lebih kuat kepada pemerintah agar keinginan lima kepala daerah yang terdampak Covid-19 dari mata rantai KRL bisa segera direalisasikan. Sikap Menhub Budi Karya dan Luhut saat menjabat menhub ad interim ternyata sama saja. (Aza/Ant)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Kamar Roy Kiyoshi Digeledah, Polisi Pakai APD

Sat May 9 , 2020
0 (0) Jakarta – Beredar kabar selebritas Tanah Air dan juga paranormal Roy Kiyoshi ditangkap polisi karena kasus penyalahgunaan narkoba. Dari informasi yang beredar, Roy Kiyoshi yang mengenakan kaos oblong putih itu, didatangi petugas kepolisian dengan mengenakan alat pelindung diri (APD) tengah menggeledah kamarnya. Kasat Narkoba Polres Jakarta Selatan, Kompol […]