Friday, April 16

Dilanjutkan Jumat, HRS akan Dihadirkan Dipersidangan

Jakarta: Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) memutuskan untuk menunda sidang pembacaan dakwaan terhadap pendiri Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) hingga hari Jumat (19/3) mendatang.

“Ditunda sampai dengan hari Jumat (19/3) nanti jam 09.00 WIB pagi,” kata Ketua Majelis Hakim PN Jaktim, Suparman Nyompa dalam persidangan yang dilakukan secara virtual, Jakarta (16/3/2021).

Dijelaskan Suparman, penundaan itu dikarenakan jalannya persidangan yang hari ini digelar secara virtual mengalami kendala koneksi jaringan internet, sehingga suara yang diperdengarkan menjadi tidak jelas.

“Karena sidang online ini gagal. Kami enggak akan sidang kalau enggak jelas suara kita semua. Hari ini tidak ada sidang karena terganggu masalah online tidak bisa dilaksanakan,” jelas Suparman.

Untuk mencegah terjadinya kendala teknis dalam persidanggan pembacaan dakwaan HRS terkait pelanggaran kerumunan di Petamburan, dan Megamendung serta adanya pelanggaran pemalsuan hasil pemeriksaan Covid-19, maka pada persidangan lanjutan, majelis hakim meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghadirkan secara langsung Habib Rizieq Shihab di dalam persidangan lanjutan mendatang.

“Hakim perintahkan terdakwa hadir hari Jumat pagi karena sidang online ini gagal,” pungkas Suparman.

Perlu diketahui, dalam persidangan pertama pembacaan dakwaan itu, pendiri FPI didakwa pasal berlapis dengan 3 macam bentuk pelanggaran.

Untuk kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, HRS di dakwa pasal berlapis yakni yang Pertama Pasal 160 KUHP juncto Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua: Pasal 216 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Ketiga: Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Keempat: Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Kelima: Pasal 82A ayat (1) juncto 59 ayat (3) huruf c dan d UU RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 10 huruf b KUHP juncto Pasal 35 ayat (1) KUHP.

Sementara untuk kasus Kasus kerumunan di Megamendung, Jawa Barat, pendiri FPI itu didakwakan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, atau Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, atau Ketiga: Pasal 216 ayat (1) KUHP.

Untuk dakwaan kasus selanjutnya, yakni kasus swab test COVID-19 di RS Ummi Bogor Habib Rizieq Shihab didakwa dengan pasal primer: Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsider: Pasal 14 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih subsider: Pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua: Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Ketiga: Pasal 216 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *