by

Dianggap Melanggar Konstitusi, KPI Tolak Rencana Penundaan Pemilu 2024

HarianNasional.com, jakarta – Wacana penundaan Pemilu 2024 kembali jadi polemik. Tak dapat dihindari, isu ini turut menyeret wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Sedianya, Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan kepala negara telah mengemuka berulang kali. Selama itu pula, isu ini selalu jadi perdebatan dan menuai pro kontra. Bahkan Koalisi Peduli Indonesia (KPI) menilai Hal Ini akan membahayakan Demokrasi dan bahkan akan menimbulkan Gejolak Sosial.

“Rencana Penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan oleh ketum Partai PKB, Golkar Dan PAN jelas telah melanggar konstitusi, membahayakan demokrasi dan menimbulkan Gejolak Sosial”, ujar Dewan Pendiri KPI, Hilman Firmansyah di Jakarta,(3/3/2022)

Bahkan menurutnyanya lagi, Di tengah krisis perekonomian dan pandemi yang semakin memburuk seharusnya pemerintah fokus pada memulihkan ekonomi dan daya beli rakyat dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

“Kita ketahui Daya beli masyarakat sekarang ini sangat menurun, Bukan melanjutkan rencana pemindahan IKN yang akan menelan Anggaran Cukup Besar”,Ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa rencana penundaan pemilu merupakan tindakan yang jelas melanggar konstitusi.

“Sebagaimana pembatasan dalam Pasal 7 Jo 22 E ayat (1) UUD NRI 1945 yang memuat prinsip konstitusionalisme yang harus ditaati yakni, penghormatan terhadap hak sipil dan politik warga negara dalam hal ini memilih dan dipilih dalam agenda pemilihan umum, pembatasan terhadap kekuasaan politik baik tenggang waktu masa jabatan maupun tata pemerintahan yang jika tidak dibatasi akan menimbulkan potensi abuse of power”,tegas Hilman.

Dan kemudian lanjut lagi, bahwa prinsip konstitusi tentu harus kita taati jika tidak maka Rakyat beranggapan rezim tidak taat konstitusi dan memunculkan rezim otoriter yang merampas kedaulatan rakyat.

“Perlu diingatkan bahwa gagasan penundaan pemilu mulai muncul sejak tiga tahun lalu. Dan Gagasan ini langsung dilontarkan oleh beberapa pimpinan partai pendukung Pemerintah dimana elit politik juga diduga terlibat dalam pelemahan KPK, disahkannya UU Ciptaker, UU Minerba dan UU rencana pemindahan IKN” Jelasnya.

Kita ketahui lanjut Hilman, Dimasa Pemerintahan rezim hari ini praktik kolusi, korupsi, nepotisme (KKN) dilingkaran kekuasaan dan otoritarianisme yang menghina konstitusi kerapkali terjadi.

“Hal ini dapat dilihat dalam proses pemaksaan UU KPK, UU Minerba dan UU Cipta Kerja hingga pemaksaan pemindahan IKN yang membahayakan kehidupan rakyat dan hanya mementingkan kepentingan oligarki semata”,Tutup Hilman.(hl)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.