Dewas KPK Dapat Mobil Dinas Baru

0
(0)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa DPR RI telah menyetujui anggaran pengadaan mobil dinas untuk pimpinan, dewan pengawas, dan pejabat struktural di lingkungan komisi antirasuah itu.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menjelaskan, mobil dinas baru jajaran pejabat teras KPK ada dalam anggaran tahun 2021.

“Dalam anggaran KPK 2021, informasi yang kami terima benar telah ada persetujuan DPR terkait anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk pimpinan, dewas dan pejabat struktural di lingkungan KPK,” kata Ali saat dimintai konfirmasi, Kamis (15/10/2020).

Namun demikian, Ali mengaku belum dapat menjelaskan besaran rincian anggaran untuk pengadaan mobil dinas jabatan tersebut. Sebab, pembahasan terkait pagu anggaran untuk mobil dinas masih belum final.

“Mengenai besaran rincian anggaran untuk hal tersebur, saat ini belum final dan masih dalam pembahasan terutama terkait detail rincian pagu anggaran untuk masing-masing unit mobil dinas jabatan tersebut,” ujarnya.

Ali mengatakan bahwa mengenai jumlah unit mobil dinas akan mengacu kepada Peraturan Komisi Organisasi dan Tata Kerja. Saat ini aturan tersebut masih dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Sedangkan besaran harga tentu akan mengacu pada standar biaya sebagaimana peraturan menteri keuangan dan e-katalog LKPP,” tambahnya.

Lebih lanjut Ali mengakui, saat ini KPK belum memiliki mobil dinas jabatan, baik itu untuk pimpinan maupun pejabat struktural lainnya.

Perlu diketahui, berdasarkan informasi yang diperoleh awak media yang sehari-harinya meliput di Kantor KPK, pimpinan KPK bakal mendapat jatah mobil dinas. Mobil dinas jabatan untuk ketua KPK dianggarkan Rp1.45 miliar sementara untuk 4 pimpinan lainnya masing-masing Rp1 miliar.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani membenarkan bahwa pihaknya telah menyetujui anggaran pengadaan mobil dinas untuk jajaran pimpinan dan struktur KPK.

“Terkait soal anggaran pengadaan mobil di KPK, maka Komisi III hanya menyetujui jumlah dan peruntukan besarnya saja, karena memang DPR tidak boleh masuk dalam pembahasan satuan tiga dr mata anggaran K/L. Krn itu yang kami setujui adalah kebutuhan anggaran pengadaan mobil KPK secara keseluruhan,” beber Arsul saat dikonfirmasi.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Siswa Pencuri Helm Buat Paket Internet Dibebaskan

Fri Oct 16 , 2020
0 (0) Madiun: Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun menerapkan penyelesaian kasus hukum secara Restorative Justice (RJ), atau sejenis pendekatan kekeluargaan antara pelaku dua pelajar pencurian helm dengan korban. Keduanya, BA (14) dan BN (16) yang sebelumnya terlibat dalam kasus pencurian helm dengan alasan untuk membeli paket internet, tepatnya di jalan […]