Denda Rp5 Juta Yang Menolak Di Vaksin Covid-19

0
(0)

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganjar denda Rp5 juta bagi warganya yang menolak tes PCR dan vaksinasi Covid-19. Aturan tersebut pun diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

“Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah),” begitu bunyi Pasal 30 Perda tersebut seperti dikutip RRI, Jumat (20/11/2020).

Sementara itu, Pasal 29 Perda tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang menolak untuk dilakukan tes PCR akan diganjar denda yang sama.

“Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction atau Tes Cepat Molekuler, dan/ atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000,0 (lima juta rupiah),” tulis Pasal 29.

Adapun dalam Pasal 6, disebutkan sejumlah kewenangan itu di antaranya yakni melaksanakan upaya terpadu penanggulangan Covid-19 melakukan pemeriksaan, pelacakan, isolasi, dan pengobatan terhadap penderita.

“Pemprov DKI dalam upaya penanggulangan Covid-19 juga berwenang melakukan pengawasan aktivitas/kegiatan masyarakat, serta melakukan penegakan disiplin kepatuhan protokol pencegahan Covid-19,” bunyi Pasal 6 poin C dan D.

Baca Juga :Uji Klinik Vaksin Covid-19, Ini Efek Samping

Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga dapat melaporkan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penanggulangan Covid-19. Pemprov juga berwenang melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, setiap orang yang melakukan tindak pidana disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan dapat dipidana dengan dengan maksimal Rp7.5 juta.

Terakhir, setiap orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang meninggalkan fasilitas isolasi atau fasilitas kesehatan tanpa izin petugas dapat dijatuhi pidana denda maksimal Rp5 juta.

Perda ini sempat menjadi sorotan lantaran pelanggaran protokol kesehatan dengan munculnya kerumunan di acara Maulid Nabi dan pernikahan Putri pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab Sabtu pekan lalu.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, pihaknya telah menghubungi Anies agar benar-benar menerapkan Perda Covid terkait kerumunan tersebut.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Kini SIM C Dibagi Tiga, Berikut Penjelasannya

Fri Nov 20 , 2020
0 (0) Jakarta: Akhir-akhir ini tersebar wacana Surat Izin Mengemudi (SIM) C dibagi 3 golongan, ternyata wacana tersebut belum berlaku tahun ini. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri masih terus menggodoknya dan belum tahu kapan akan diterapkan. Perlu dipahami terlebih dahulu bila polisi mengamanatkan pengendara wajib memiliki SIM melalui Undang-Undang (UU) […]