Deklarasi Kemerdekaan Pers, Prabowo Disorot Media Asing Akibat Absen

Jakarta – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan media asing lantaran tidak menghadiri seremoni ‘Deklarasi Kemerdekaan Pers’ pada hari terakhir periode kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Sabtu (10/2/2024).

Agenda yang dihelat oleh Dewan Pers Nasional itu seharusnya dihadiri oleh tiga capres yakni Prabowo, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Namun, hanya Anies, capres nomor urut 01, dan Ganjar, bernomor urut 03, yang hadir dalam acara itu dan menandatangani dokumen yang menyatakan komitmen mereka pada kebebasan pers.

Saat itu, Prabowo diwakili oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rosan Roeslani. Kendati begitu, belum ada informasi jelas ihwal penandatanganan dokumen serupa oleh Prabowo sebab TKN enggan menanggapi pertanyaan mengenai hal tersebut.

Sontak, ketidakhadiran capres yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI itu pun disoroti kantor berita asing, Reuters. Apalagi, hal itu terjadi hanya beberapa hari menjelang Pilpres 2024 yakni pada 14 Februari.

Di samping itu, absensi Prabowo dalam Deklarasi Kemerdekaan Pers terjadi di tengah sorotan banyak pihak. Gelombang aksi publik belakangan riuh menyuarakan keprihatinan atas terkikisnya kebebasan demokrasi yang sebelumnya diperjuangkan dengan susah payah di negara ini.

Arus kritik publik itu terutama diarahkan kepada Presiden Joko Widodo, yang diam-diam memberikan dukungan kepada Prabowo. Padahal, petahana yang mengakhiri masa jabatan keduanya sebagai presiden umumnya tetap bersikap netral.

Dalam berbagai survei, Prabowo memang diperkirakan akan meraup suara lebih dari 50% atau berpeluang untuk memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran.

Namun, mantan Komandan Jenderal Kopassus yang sudah kali ketiga mencalonkan diri sebagai presiden ini telah lama menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia selama bertugas di militer. Prabowo membantah tuduhan tersebut, tetapi para kritikus mempertanyakan komitmennya dalam melindungi hak asasi manusia.

Dalam ‘Deklarasi Kemerdekaan Pers’, Rosan Roeslani menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan sesuatu yang mutlak harus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Sebab kebebasan pers adalah salah satu ujung tombak demokrasi kita,” jelasnya dalam agenda tersebut.

Kendati begitu, Rosan tidak menjelaskan alasan ketidakhadiran Prabowo dalam agenda itu.

Pekan lalu, Human Rights Watch mengatakan Prabowo tidak menanggapi kuesioner mengenai isu-isu hak asasi utama yang dihadapi masyarakat Indonesia, sedangkan Anies dan Ganjar memberikan jawaban terperinci.

“Tim politik dari dua calon telah memberikan gambaran kepada pemilih di Indonesia dengan menyampaikan pandangan mereka,” kata Elaine Pearson, Direktur Asia di Human Rights Watch.

“Pemilih di Indonesia perlu mengetahui posisi [semua kandidat] dalam berbagai isu penting yang memengaruhi mereka dan komunitas di mana mereka tinggal,” ujarnya.

Selanjutnya Silakan Baca Berita Kami Di GoogleNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *