by

Dari Kemendagri, KPU Peroleh Data Kependudukan

Jakarta: KPU mendapat data kependudukan dari Kemendagri, berupa agregat kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Data DAK2 digunakan KPU untuk menentukan Daerah Pemilihan, sementara DP4 untuk menentukan jumlah pemilih dalam Pemilu Serentak 2024.

“Ada perintah dari UU Adminduk dan UU Pemilu agar Kemendagri berbagi data kependudukan dalam bentuk DAK2 dan DP4,” ucap Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh usai melakukan perjanjian kerjasama dan penyerahan hak akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KPU Pusat, Rabu (29/6/2022).

Kemendragri (Kementerian Dalam Negeri) selama ini rutin mengirim data kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam waktu dua kali setahun. Pada semester satu setiap 30 Juni, kemudian semester dua setiap tanggal 30 Desember. Namun untuk persiapan Pemilu, Kemendagri memberikan akses data berupa DAK2 dan DP4.

Zudan menegaskan data kependudukan tersebut tidak boleh diubah dan wajib dijaga kerahasiaanya oleh KPU. Kecuali, perubahan atas permintaan dari pemilik data dengan alasan seperti pindah alamat, menikah.

Alasan lain jika pemilik data menjadi anggota TNI-Polri, maka otomatis dikeluarkan dari daftar pemilih. Atau sebaliknya, berhenti menjadi anggota TNI/Polri, maka masuk dalam daftar pemilih.

“Nah ini bagian yang kita update terus menerus. Proaktif antara KPU dengan Dukcapil Kemendagri. Mudah-mudahan dengan upaya ini, pada tahun 2024 nanti data pemilih kita semakin akurat berbasis data kependudukan yang terus diupdate setiap hari,” kata Zuldan.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan pembukaan akses data kependudukan ini merupakan rangkaian pemuktahiran data pemilih. Sekaligus juga penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu Serentak 2024.