Ini Kata Ketua MPR, Dana Kampanye Calon Kepala Daerah Bakal Diaudit

5
(56)

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah melakukan audit dana kampanye calon kepala daerah dan mengevaluasi pelaporan sumbangan dana kampanye pada Pilkada Serentak 2020.

Bambang Soesatyo, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menegaskan laporan dana kampanye semestinya akurat sebab menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pasangan calon serta upaya pencegahan politik uang dan korupsi.

“Laporan dana yang akurat seharusnya dapat menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pasangan calon,” kata Bambang Soesatyo.

Ia pun mendorong KPU menegaskan kepada pasangan calon agar melaporkan dana kampanye dengan jujur, akuntabel dan transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan ketika pasangan calon terpilih.

Pasangan calon kepala daerah dan wakilnya ditekankannya memiliki tiga kewajiban pelaporan dana kampanye yang harus dipenuhi, yakni laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

Ia menegaskan seluruh pasangan calon harus membuat tiga jenis laporan mengenai dana kampanye tersebut.

Apabila pasangan calon kepala daerah mengalami kesulitan, Bambang Soesatyo mendorong KPU untuk membantu pasangan calon memenuhi syarat administrasi itu.

Ada pun laporan penerimaan sumbangan dana kampanye sejumlah pasangan calon kepala daerah di Pilkada 2020 dinilai tidak serius, misalnya puluhan pasangan calon melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye senilai nol rupiah.

Selain itu, laporan penerimaan dana kampanye dinilai tidak wajar karena terlalu rendah, yakni di bawah rata-rata data yang diolah KPU. (ant/msh)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 56

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Izin Kegiatan Reuni Akbar 212 di Monas Kewenangan Anies Baswedan

Fri Nov 13 , 2020
5 (56) Jakarta – Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengatakan bahwa izin kegiatan Reuni Akbar 212 oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 di kawasan Monumen Nasional (Monas) adalah kewenangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menjelaskan, semua keputusan ada di tangan Gubernur Anies, apakah diberikan […]