by

Dana BOS untuk Persiapan PTM Sudah Diberlakukan

Yogyakarta: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim mulai memberikan ijin pada daerah untuk menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas.

Hosting Unlimited Indonesia

Kebijakan ini diberlakukan bagi provinsi yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1, 2 dan 3 termasuk di DIY. Pihaknya sudah membebaskan pengelolaan dana BOS untuk persiapan tatap muka.

“Dan juga dana BOS kami bebaskan untuk semua persiapan tatap muka,” kata Nadiem kepada wartawan usai pertemuan dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan Yogyakarta, Selasa (14/9/2021).

Oleh karenanya, Nadiem berharap persiapan PTM bisa dilakukan dengan optimal, termasuk di sekolah swasta.

Kebijakan ini diharapkan ditindaklanjuti pemerintah daerah terutama untuk membantu sekolah swasta yang kondisinya sangat terpukul akibat pandemi.

“Jadi harapan kami adalah bahwa baik pemda maupun kepala dinas benar-benar ada konsiderasi terutama untuk sekolah swasta yang sekarang sangat terpukul secara ekonomi,” jelasnya.

Mendikbud juga mengapresiasi inisiatif DIY dalam persiapan pembukaan PTM.

“Alhmdulillah jogja selalu menjadi pioner dalam berbagai inisiatif dan saya melihat prokes sangat baik, apresiasi Pak gubernur atas pelaksanaan protokol yang bisa dicontoh oleh daerah lain dan juga saya sangat terinspirasi ketemu wajah senyum,” tuturnya.

Nadiem juga mengingatkan vaksinasi tidak menjadi kriteria untuk membuka kembali sekolah pasca Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Sehingga penerapan kebijakan pembelajaran tatap muka tidak perlu menunggu seluruh siswa mendapatkan vaksinasi COVID-19.

“Vaksinasi itu tidak menjadi kriteria untuk membuka sekolah, vaksinasi guru tapi menjadi kriteria untuk mewajibkan tatap muka terbatas. Semua level 1-3 boleh tatap muka sekarang juga yak. Tidak perlu menunggu vaksinasi walaupun semua tenaga pendidik hampir 60 persen sudah divakisn, tidak perlu menunggu itu,” ungkapnya.

“Tetapi ada sekolah-sekolah yang wajib melakukan tatap muka, mulai sekarang yaitu gurunya yang sudah divaksin lengkap dua kali. Kebijakan pemerintah pusat skb 4 menteri revisi terakhir bulan maret itu sudah jelas dari pemerintah pusat kita mau level 1-3 boleh PTM tapi level 4 tidak boleh harus full PJJ. Dan untuk sekolah-sekolah yang sudah divaksin lengkap itu, wajib menyediakan opsi PTM dan orang tua tidak boleh dipaksa. Keputusan ada di orangtua. Orangtua mau PJJ silakan,” tambahnya.

Nadiem menambahkan, daerah diperbolehkan membuat kebijakan berapa lama pelaksanaan PTM setiap harinya. Pemerintah pusat hanya bertugas melimitasi jumlah siswa dalam satu kelas dalam program PTM.

“Mau klarifikasi saja karena banyak di sekolah-sekolah daerah yang susah membedakan peraturan daerah sama pusat. Saya cuma ingin mengingatkan dipusat SKB 4 mentri sama sekali tidak ada isi atau muatan yang berhububungan berapa hari dalam seminggu atau pun berapa jam diperbolehkan sekolah. Kami hanya melimitasi jumlah anak per kelas yakni 18 anak perkelas untuk SD SMP SMA dan misalnya 5 anak per kelas untuk PAUD. Dan tentunya prokes dan gak boleh ada kantin dan ekskul,” terang Nadiem.

Sementara Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, mengungkapkan meski sekolah di PPKM Level 3 diperbolehkan buka, Pemda masih menunggu capaian vaksinasi pelajar mencapai sekitar 80 persen.

Pemda tidak mau mengambil resiko terjadi penularan COVID-19 bila memaksakan sekolah yang belum memvaksinasi 80 persen siswanya. Selain capaian vaksinasi, ijin orang tua juga jadi syarat pelaksanaan PTM.

“Dilaksanakan saja, dan tadi juga sudah melakukan dialog dengan guru-guru dan sebagainya yang penting kita menyiapkan diri saja, nanti momentumnya kita akan tatap muka. Kalo Jogja tinggal sedikit kok, yang menyelesaikan vaksinasi. Kita yang disiapkan ya memang yang semua sudah vaksinasi. Ya semoga gak ada PTUN aja saya. Nanti sudah divaksin merah, OTG, saya di PTUN or

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *