Cuekin/Diamkan Menteri dari PDIP

Jakarta – Sejumlah menteri dalam kabinet Presiden Jokowi yang berasal dari kader PDI Perjuangan masih aktif dalam membantu kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode 2019-2024.

Mereka para menteri dari PDIP tersebut di antaranya ialah:

1. Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM),

2. Tri Rismaharini menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi (Menteri Sosial),

3. Abdullah Azwar Anas menggantikan almarhum Tjahjo Kumolo (Menpan RB),

4. I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/PPPA),

5. Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UMKM).

Kelima menteri di atas hampir tidak pernah terpantau di depan awak media jalan bareng dengan Presiden Jokowi.
Kemudian, sosok yang masih kerap tampil dekat bareng Presiden Jokowi, ialah:

6. Pramono Anung Wibowo (Sekretaris Kabinet).

7. Basuki Hadimuljono (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR).

Menteri dari PDIP dicueki Jokowi?
Dari sejumlah momen yang terpantau, menteri dari PDIP memang jarang tampil bareng dengan Presiden Joko Widodo. Namun, berbeda dengan Pramono Anung Wibowo (Sekretaris Kabinet) dan Basuki Hadimuljono (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR).

Seperti halnya baru-baru ini diungkap seorang wartawan senior dan politsi senior PDIP, Panda Nababan, membongkar fakta bahwa Jokowi sempat tidak mengopeni salah satu menteri pilihan Megawati Soekarnoputri.

Panda Nababan menyebut, mendiang Tjahjo Kumolo semasa menjadi Mendagri di Kabinet Kerja kurang begitu dicueki oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Panda menyebut Jokowi tidak menyukai Tjahjo. Panda menceritakan soal itu saat menjadi tamu dalam kanal Total Politik di YouTube.

Awalnya Panda mengisahkan dirinya merupakan politikus PDIP yang menggaet Tjahjo menjadi kader partai pimpinan Megawati Soekarniputri itu.

Panda membawa Tjahjo masuk ke PDI Perjuangan. Dulu Tjahjo Kumolo masih di partai Golkar waktu itu.

“Kutarik, kubawa ke Kebagusan (rumah Megawati di Jakarta Selatan, red),” beber Panda.

Dikisahkan Panda, awalnya Tjahjo ketika masih menjadi Sekjen PDIP, kurang sreg jika Jokowi diusung menjadi capres.

Ternyata Megawati merestui Jokowi menjadi capres dari PDIP untuk Pilpres 2014.

“Kemudian dia (Tjahjo, red) berbalik karena Megawati mendukung Jokowi,”beber Panda.

Memang akhirnya Tjahjo pula yang menjadi ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014 itu.

Setelah memenangi pilpres 2014-2019 dan dilantik menjadi presiden, Jokowi pun membentuk kabinet.

Megawati menyodorkan nama Tjahjo sebagai menteri dari PDIP di kabinet Presiden Jokowi-JK.

“Jokowi sebenarnya tidak suka si Tjahjo Kumolo masuk di kabinet. Karena maunya Mega, (Tjahjo) dimasukkan,” kenang Panda.

Ternyata Jokowi tetap menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Tjahjo yang notabene pembantunya di Kabinet.

“Apa yang terjadi? Lima tahun (Tjahjo) enggak diopeni,” beber Panda.

Tjahjo pernah bercerita soal itu kepada Panda. Selama menjadi Mendagri, Tjahjo hanya dua kali berbicara secara intens dengan Jokowi.

“Sekali, (pembicaraan) lima menit sehabis ratas, sambil berdiri,” kisah Panda.

Satu pembicaraan lagi ialah saat Jokowi menelepon Tjahjo. “Dia ditelepon, ada e-KTP jatuh di jalan menjelang pemilu, KTP kececer,” kata Panda.

Memang Panda pernah bertanya kepada Tjahjo mengapa tidak mundur saja dari kabinet.

Politikus senior itu menyebut Tjahjo seperti tidak punya harga diri di depan Jokowi.

“Kenapa kau enggak minta mundur diperlakukan begitu?” kata Panda menirukan pertanyaannya kepada Tjahjo.

Menurut Panda, mantan ketua Fraksi PDIP DPR itu merasa tidak enak dengan Megawati yang merekomendasikannya masuk ke kabinet.

“Ya, aku enggak enak dengan ibu (Megawati, red). Diminta sabar,” tutur Panda menirukan jawaban Tjahjo ketika itu.

Terbaru, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan cerita Menteri Sosial Tri Rismaharini soal suasana rapat kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Menurut Hasto, Risma mengaku suasana di kabinet Jokowi sudah tidak nyaman.

“Bahkan Ibu Risma menceritakan sekarang bagaimana suasana rapat kabinet. Bahkan ketika mau rapat, itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan,” kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Hasto pun menyinggung soal langkah Presiden Jokowi yang akhir-akhir ini gencar membagikan bansos tanpa melibatkan Risma.

Hasto menduga Jokowi sengaja tidak mengajak Risma karena statusnya sebagai menteri dari PDI-P.

PDI-P merupakan parpol pengusung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

Di sisi lain, Jokowi diyakini mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka, yang berpasangan dengan Prabowo Subianto.

“Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik,” kata Hasto.

Atas curhatan Mensos Risma, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini mengkhawatirkan soliditas menteri-menteri kabinet Jokowi tak lagi seperti dulu.

“Jadi, ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri, sehingga mau rapat saja diperiksanya, waduh sudah berlebihan,” pungkasnya.

Kendati demikian, menurut Hasto, hal tersebut tidak memengaruhi Risma untuk tetap bekerja. Sebab, Risma disebut tetap mementingkan rakyat dan bangsa dengan menggunakan integritasnya.

“Tugas untuk rakyat bangsa dan negara, harus melepaskan diri dari berbagai kenyamanan karena untuk urus rakyat diperlukan integritas, keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Ibu Risma,” ungkapnya.

Hasto beberkan alasan Mahfud mundur
Di sisi lain,Hasto Kristiyanto mengungkapkan, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mundur dari kabinet salah satunya karena fungsi-fungsi Menko Polhukam telah diambil alih oleh Presiden Joko Widodo.

“Rekan-rekan pers, mundurnya Prof Mahfud juga sebagai bagian ketika fungsi-fungsi Polhukam langsung diambil alih oleh Bapak Jokowi,” kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).

Namun Hasto tak merinci lebih jauh apa yang dimaksud mengambil alih fungsi Menko Polhukam.

Hasto mengingatkan bahwa demokrasi bagaimana pun tetap berasal dari, oleh dan untuk rakyat.

Hasto pun memohon pada Jokowi agar memunculkan keteladanan dengan menegakkan demokrasi tetap terjaga.

“Kami mengharapkan, kami mohon, mohon dan mohon agar Presiden Jokowi dapat mewujudkan keteladanannya,” ucap Hasto.

“Setidaknya apa yang dialami oleh korban-korban tindak kekerasan tadi. Bapak Jokowi berkenan untuk menyampaikan sikapnya, agar aparat penegak hukum tidak boleh bersikap seperti itu terhadap rakyat,” sambung dia.

Hasto menegaskan, PDI-P tidak mempersoalkan dukungan politik Jokowi pada Pilpres 2024 jika memang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Mau mendukung Pak Prabowo-Gibran, monggo, tetapi jangan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri,” pungkasnya.

Selanjutnya Silakan Baca Berita Kami Di GoogleNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *