Jakarta: Menghadapi berbagai tantangan dan situasi menjelang tahun politik 2024, BNPT menegaskan tekadnya memperkuat pembangunan Zona Integritas. Ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai amanat konstitusi.
Penegasan itu disampaikan Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar saat membuka Workshop BNPT. Temanya “Perkuat Kapasitas Reformasi Birokrasi untuk Wujudkan Insan BNPT Berintegritas, Nasionalisme, Profesional dan Terpuji dalam Mengemban Tugas Penanggulangan Terorisme yang efektif’.
Workshop ini dihadiri para pejabat BNPT serta diikuti Menkopolhukam Mahfud MD serta perwakilan dari Kemenkeu dan Kemenpan RB. Boy Rafli mengatakan, pihaknya berupaya menyatukan energi dan sumber daya nasional dalam melakukan pencegahan radikalisme terorisme dari hulu hingga ke hilir.
Yaitu melalui berbagai transformasi dalam mewujudkan peningkatan Reformasi Birokrasi di BNPT. Boy mengaku berupaya menciptakan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan BNPT.
Tentu dengan upaya membangun corporate culture di BNPT. Yakni dengan mengupayakan terwujudnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan dan kerjasama.
“Reformasi Birokrasi menjadi langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien. Sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional sesuai core value BNPT berintegritas, nasionalisme, profesional dan terpuji,” kata Boy.
Upaya BNPT mewujudkan Zona Integritas itu mendapat apresiasi Menkopolhukam, Mahfud MD. Menurut dia, UU No.5 tahun 2018 tentang Terorisme telah menjadikan BNPT sebagai leading sector dalam upaya antisipasi dan pencegahan terorisme.
“Namun, UU ini juga mengamanatkan BNPT menjalankan program reformasi birokrasi. Baik yang dilakukan dalam kegiatan berdasar peraturan perundangan, maupun berdasar perilaku yang penuh integritas,” ujar Mahfud.
Oleh karena itu, tambahnya, reformasi birokrasi ditunjukan melalui tiga hal, pertama, peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Kedua, peningkatan kualitas birokrasi melalui birokrasi yang antisipatif, proaktif dan efektif dalam mengahadapi globalisasi dinamika perubahan lingkungan.
“Dan yang ketiga, segera lakukan penghindaran atau antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini di tubuh BNPT,” ucap Mahfud.