Jakarta: Dalam menjalankan tugas khusus dari pemerintah untuk melakukan proses verifikasi klaim rumah sakit untuk kasus Covid-19, BPJS Kesehatan menerapkan sejumlah langkah untuk mencegah potensi kecurangan (fraud).
Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam seminar “Pencegahan Fraud dalam Penanganan Covid-19” yang digelar daring oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter, Sabtu (10/04/2021).
“BPJS Kesehatan bertugas melakukan verifikasi administratif, bukan verifikasi medis. Kami berupaya melaksanakan penugasan khusus ini secara transaparan dan akuntabel, dengan berpedoman terhadap regulasi yang berlaku sebagai alat ukur untuk memastikan kesesuaian klaim yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sampai dengan 6 April 2021, ada 629.911 klaim kasus Covid-19 yang diajukan oleh rumah sakit kepada BPJS Kesehatan dengan biaya sebesar Rp 39,22 triliun,” kata Ghufron, dalam keterangan persnya.
Ia menjelaskan, proses penanganan klaim Covid-19 melibatkan sejumlah pihak di dalamnya. Selain BPJS Kesehatan yang berperan melakukan proses verifikasi klaim yang diajukan rumah sakit, ada pula Dinas Kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan, serta Kementerian Kesehatan RI yang berperan melakukan pembayaran klaim, pemberian uang muka, dan menyelesaikan dispute klaim. Untuk itu, diperlukan kehati-hatian, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dari masing-masing pihak dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk meminimalisir terjadinya potensi fraud.
“Dalam penugasan khusus verifikasi klaim Covid-19, ada beberapa titik potensi fraud yang harus kita waspadai. Misalnya dari pasien, ada ketidaksesuaian identitas. Risiko fraud bisa ditemukan pada profil rumah sakit, kompetensi, sarana-prasarana, tata koding, dan input klaim pada aplikasi,” bebernya.
Ghufron mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan klaim Covid-19 melalui beberapa tahapan, yang meliputi 1) prospektif, dengan memastikan eligibilitas peserta, 2) concurent, dengan memverifikasi klaim melalui logika verifikasi, serta 3) retrospektif, yaitu dengan meninjau kembali data klaim melalui dashboard monitoring evaluasi klaim.