Wacana KLB Demokrat di Bali, Mudarta Menolak 0 (0)

Denpasar: Pengurus Partai Demokrat, mulai tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 9 kabupaten/kota di Bali menolak Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dikabarkan akan dilaksanakan di Bali dalam waktu dekat.

“Kami dengan tegas menolak digelarnya KLB illegal tersebut di Bali,” ucap Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta kepada RRI, Minggu (28/2/2021).

Mudarta mengatakan, penolakan merupakan sikap kader dan pengurus Partai Demokrat se-Bali. Pernyataan sikap yang dibuat 10 punggawa Partai Demokrat di Pulau Dewata itu berisikan 5 poin.

Mudarta menyebut, KLB tersebut tidak memenuhi unsur kepemilikan suara sah dan syarat penyelenggaraan KLB yang diatur dalam AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020.

Untuk itu, dia berharap, pemerintah daerah, kepolisian serta pihak berwenang lainnya, tidak memberikan ijin jika benar akan ada kegiatan KLB tersebut.

“Legalitas kami dari hasil Kongres V Partai Demokrat telah disahkan oleh Negara melalui Kementerian Hukum dan HAM. Keabsahan kepengurusan kami tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor M.HH-09.AH.11.01 tanggal 18 Mei 2020,” beber Mudarta.

Bila KLB tersebut dipaksakan, Mudarta memastikan, pihaknya tidak akan tinggal diam.

“Ijinkan kami untuk bergerak menegakkan Swadharma kami kepada Partai Demokrat,” tegasnya.

Di akhir pernyataan sikap tersebut, Mudarta mengajak semua pihak bersama-sama menjaga kedamaian Pulau Seribu Pura.

“Mari bersama kita jaga kesucian dan kedamaian Pulau Bali dari perbuatan yang bertentangan dengan Dharma,” pungkasnya.

Denny: Alhamdulillah, Sidang Pembuktian di MK Selesai, Kita Tunggu Putusan yang Adil 5 (1)

Jakarta – Calon Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Denny Indrayana berharap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang adil terkait permohonan kasus sengketa Pilkada Kalsel di lembaga tersebut.

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel Denny Indrayana-Difriadi menggugat pasangan petahana Sahbirin Noor-Muhidin. Denny mengklaim banyak sekali dugaan kecurangan dan pelanggaran yang disampaikan ke MK dan sidang pembuktian sudah selesai.

“Alhamdulillah sidang pembuktian di MK selesai. Kita tunggu putusan yang adil. Banyak yang berhasil kita buktikan,” katanya lewat Twitter dan Facebook, Jumat (26/2).

Dia juga mengunggah video singkat di kedua akun media sosial (medsos) tersebut. “Hari Senin, 22 Februari 2021 lalu, kita sudah sampaikan kesaksian dan keterangan ahli untuk menguatkan dalil dan argumentasi hukum kita di sidang pembuiktian MK. Alhamdulilah, kita berhasil membuktikan, terjadi penyalahgunaan program dan kegiatan,” katanya dalam video rekaman tersebut.

Pendiri Partai Demokrat Akan Gelar KLB 0 (0)

Jakarta: Politisi senior yang juga sebagai para pendiri Partai Demokrat (PD) menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan gejolak di internal partai yang berlambangkan segitiga Mercy tersebut.

Politisi senior PD, Hengky Luntungan menyatakan, bahwa dengan semakin memanasnya hubungan internal partai yang saat ini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), maka seruan Kongres Luar Biasa (KLB) akan segera terlaksana.

“Kami pendiri bersepakat untuk mencari solusi. Kongres Luar Biasa (KLB). KLB yang harus dilakukan dalam rangka penyelamatan partai dan sikap kita untuk menenggarai persoalan ini,” kata Hengky dalam konferensi pers Pendiri Partai Demokrat, yang digelar di kawasan Mega Kuningan, Jakarta (27/2/2021).

Dijelaskan Hengky, pelaksanaan KLB yang diserukan oleh para pendiri Partai Demokrat itu akan mengacu pada AD/ART saat pertama kali partai itu dibentuk.

Dengan demikian, maka ditegaskannya pelaksanaan KLB Partai Demokrat tersebut tidak membutuhkan persetujuan dari Ketua Umum (Ketum) ataupun Majelis Tinggi partai.

“Pelaksanaan KLB ini harus dilakukan berdasarkan AD/ART yang benar-benar dilakukan pada saat kongres pertama. Artinya jangan kita menciptkan dalam AD/ART bahwa ‘saya seorang ayah yang jadi majelis tinggi, anak saya jadi Ketum’ sehingga kalau mau KLB harus sesuai perintah petinggi partai,” jelasnya.

“Partai tidak akan selamat dengan cara dinasti seperti ini, sehingga kami sebagai pendiri menengarai persoalan ini untuk nenjadikan motode Demokrat pada saat kita menentukan, mendirikan partai ini,” lanjut Hengky.

Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan, bahwa untuk menjaga netralitas pelaksanaan Kongres Luar Biasa dalam menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari isu kudeta, pencatutan nama tokoh diluar partai hingga adanya pemecatan sejumlah kader Partai Demokrat maka KLB akan dilakukan dengan mengundang pihak-pihak diluar dari partai.

“Sebagai pendiri (Partai Demokrat) sepakat akan Kongres Luar Biasa yang melibatkan internal maupun eksternal. Melakukan KLB tanpa ada rasa dendam, tanpa ada rasa kebencian, tanpa ada rasa menyudutkan,” tukas Hengky Luntungan.

Pendiri PD ‘Turun Gunung’: AHY Dituding Tidak Mampu 0 (0)

Jakarta: Sejumlah pendiri Partai Demokrat (PD) turun gunung menyikapi persoalan dinamika yang terjadi di tubuh partai berlambangkan segitiga Mercy tersebut.

Politisi senior yang juga sebagai salah seorang pendiri Partai Demokrat Hengky Luntungan menyebut, bahwa adanya polemik di partai yang kini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang belakangan ini kian memanas bahkan hingga menyeret-nyeret nama tokoh diluar dari partai, merupakan bentuk ketidak mampuan putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan persoalan internal Partai Demokrat.

“Sebagai pendiri kami melihat kekrisruhan yang terjadi karena tidak mampunya seorang pemimpin partai dalam hal ini saudara Agus Harimurti Yudhoyono,” kata Hengky saat melangsungkan jumpa pers di kawasan Mega Kuningan, Jakarta (27/2/2021).

“Kenapa ketidakmampuan? Persoalan internal dibawa ke eksternal,” tambahnya lagi.

Sebab menurutnya, sebagai sosok pemimpin partai, seharusnya AHY dapat menyelesaikan permasalah didalam partai itu tanpa adanya tindakan menyatut nama tokoh diluar dari Partai Demokrat bahkan melontarkan isu Kudeta PD ke muka umum.

Melihat semakin memanasnya persoalan Partai Demokrat dan tidak adanya langkah AHY dalam menyelesaikan persoalan itu, Hengky menyatakan, bahwa para politisi senior yang juga sebagai pendiri PD menyatakan sikap untuk melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) yang akan melibatkan berbagai pihak termasuk pihak diluar dari partai tersebut.

“Sehingga sebagai pendiri sepakat akan Kongres Luar Biasa yang melibatkan internal maupun eksternal. Terserah siapa yang akan menentukan, siapa mau nama eksternal, siapa mau nama internal (PD),” tegas Hengky Luntungan.

Tengku Zul Mempertanyakan, Gubernur Sulsel Diusung PKS 0 (0)

Jakarta: Sebagai salah satu partai politik (parpol) pengusung saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 silam, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan (Susel) menyampaikan akan ikut mengawal proses hukum Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sabtu dini hari.

Pada bagian lain, Tengku Zul menyinggung partai yang mengusung Mantan Bupati Bantaeng Ke-9 tersebut, sekaligus menyesalkan kasus dugaan korupsi yang dihadapi Nurdin di tengah krisis pandemi Covid-19.

“Lagi KPK tangkap tangan kasus Korupsi. Kali ini Gubernur Sulawesi Selatan. Orang ini sebelum menjabat Gubernur disiarkan sebagai sosok yg bersih. Dari Partai apa? Kejam di saat rakyat menderita Covid,” tulis Tengku Zul melalui akun media sosial Twitter, @ustadtengkuzul, seperti dilihat rri.co.id, Sabtu (27/2/2021).

Sementara itu, Ketua DPW PKS Sulsel, Amri Arsyad, mengatakan, pihaknya sebagai partai pengusung belum membahas berbagai kemungkinan setelah tertangkapnya Nurdin Abdullah.

Termasuk, lanjut Amri, menyiapkan nama untuk pengganti Nurdin sebagai Gubernur Sulsel.

“Kita (DPW PKS Sulsel) memprioritaskan untuk mengawal proses hukum agar berjalan dengan baik,” kata Amri Arsyad di Makassar, seperti dilansir Antara, dan dikutip pikiran-rakyat, Sabtu (27/2/2021).

Seperti diketahui, Nurdin Abdullah maju dalam Pilgub Sulsel 2018 berpasangan dengan Andi Sudirman Sulaiman, adik mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Selain diusung PKS, pasangan Nurdin-Andi Sudirman juga diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Dari Jakarta, Ketua KPK, Firli Bahuri, memastikan pihaknya akan mengumumkan status hukum Nurdin Abdullah dan pihak lainnya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT), usai tim penindakan rampung memeriksa yang bersangkutan.

“KPK akan umumkan tersangka setelah pemeriksaan saksi dan tersangka selesai. Nanti kita hadirkan saat konferensi pers,” ujar Firli saat dikonfirmasi rri.co.id, Sabtu (27/2/2021).

Firli menambahkan, pihaknya belum bisa membeberkan detil status penanganan perkara ini sebelum pemeriksaan selesai dilakukan.

Firli menyebut, pihaknya menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah.

“Penegakan hukum harus juga menjunjung tinggi HAM, dan azas praduga tak bersalah juga harus kita hormati,” tandas Firli.

Lantik 17 Kepala Daerah Terpilih, Tiga Daerah Dipimpin Gus 0 (0)

Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik sebanyak 17 kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2020 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (26/2).

Pelaksanaan pilkada di provinsi paling timur Pulau Jawa ini sebenarnya berlangsung di 19 daerah pilihan, namun dua daerah yakni Pacitan dan Tuban belum menggelar acara serupa karena kepala daerah di dua wilayah itu belum habis masa jabatannya.

Pelantikan yang digelar Pemprov Jatim dibagi dalam tiga sesi, yakni pagi, siang dan sore dengan protokol kesehatan ketat, hal ini untuk menghindari adanya kerumunan pada saat pelaksanaan pelantikan, serta mengantisipasi penularan Covid-19.

Selain itu, semua lokasi di area Gedung Grahadi dikondisikan sangat steril, dan disiapkan tim kesehatan dari Rumah Sakit (RS) Jiwa Menur, RSUD Dr Soetomo, dan RS Paru. Sesi pertama berlangsung pukul 09.00 WIB, dan yang dilantik masing-masing pasangan terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek, Ponorogo, Situbondo, Sumenep, Ngawi, dan Banyuwangi.

Sesi kedua pukul 13.00 WIB, dan yang dilantik Wali Kota Blitar, Pasuruan, Bupati Jember, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Mojokerto. Berikutnya, sesi terakhir pukul 16.00 WIB, masing-masing Sidoarjo, Kabupaten Kediri, Gresik, Lamongan dan Kota Surabaya.

Dari total 17 kepala daerah yang dilantik, ada tiga daerah yang dipimpin oleh Gus. Panggilan Gus paling populer di Tanah Air ialah Presiden Ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal Gus Dur.

Tiga daerah itu masing-masing Wali Kota Pasuruan, yakni Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, dan merupakan keponakan dari Gus Dur. Garis darah kalangan pesantren ini terus melekat pada pria yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Timur dua periode ini, sehingga sebutan Gus Ipul pun cukup akrab di telinga masyarakat Jatim.

Kedua adalah Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor yang disapa Gus Muhdlor, merupakan putra pengasuh Ponpes Bumi Sholawat KH Agoes Ali Masyhuri atau yang dikenal dengan Gus Ali. Ketiga, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani atau dikenal Gus Yani, dan merupakan mantu dari dari Gus Ali. Dia menikahi anak pengasuh Pondok Pesantren Bumi Sholawat itu yakni Nurul Haromaini biasa dipanggil Ning Nurul.

Kepemimpinan tiga Gus ini tentu akan semakin mewarnai dinamika pemerintahan daerah dan demokrasi di Jawa Timur, sebab kehadiran darah pesantren ini bisa menjadi oase di tengah hiruk-pikuk kinerja aparatur sipil negara (ASN).

Pakar Politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam menyebut, terpilihnya Gus di beberapa daerah di Jatim adalah wajar, sebab daerah dimana seorang Gus terpilih itu adalah basis pesantren dan memiliki masyarakat yang agamis, sebut saja Pasuruan, Sidoarjo serta Kabupaten Gresik.

“Daerah-daerah tersebut itu kan basis agamanya kuat, jadi hal yang wajar ketika para Gus terpilih menjadi kepala daerah, bahkan mengalahkan petahana yang tidak memiliki latarbelakang ponpes kuat,” tutur dia.

Gus Muda

Namun demikian, Surokim yang juga dikenal sebagai pemerhati sosial dan budaya Madura ini lebih memperhatikan bahwa terpilihnya sejumlah Gus dalam Pilkada Serentak 2020 di Jatim karena usianya yang muda.

Sebab, masyarakat di beberapa daerah kini sangat menaruh harapan kepada pemimpin-pemimpin yang berusia muda, hal ini karena masa bakti kepala daerah saat ini hanya 3,5 tahun, sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang cepat dan mau mengambil terobosan dengan kolaborasi antardaerah.

Nah, ketiga Gus yang menjadi pemimpin di daerah itu termasuk mewakili harapan dan aspirasi masyarakat saat ini yang menginginkan adanya pembaruan dan pemimpin muda, sehingga akhirnya ketiganya diberi amanat oleh masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Dari sejumlah kepala daerah yang dilantik oleh Khofifah, memang rerata masih berusia sangat muda, bahkan beberapa merupakan kelahiran tahun 1990, seperti Gus Muhdlor yang lahir di Sidoarjo pada 11 Februari 1991, kemudian Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin yang lahir di Surabaya pada 7 April 1990.

“Intinya, yang menjadi pertimbangan masyarakat saat ini di beberapa daerah di Jawa Timur untuk memilih kepala daerah dalam Pilkada 2020 adalah masih muda, dan mampu berkolaborasi dengan beberapa daerah lainnya,”.

Harapan besar ini tentunya bisa menjadi ancaman, dan kepala daerah muda saat ini tidak boleh lengah sedikit pun. Sebab tuntunan masyarakat yang sangat tinggi perlu dilakukan dengan bekerja secara maksimal untuk kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Masyarakat saat ini membutuhkan pergerakan pemerintah secara cepat dan koordinasi lintas daerah yang dinamis, hal itu dianggap menurut masyarakat saat ini tidak dimiliki oleh pemimpin pendahulu.

Jadi, ini sekaligus bisa menjadi ancaman bagi pemimpin muda saat ini apabila tidak mampu merealisasikan pergerakan yang cepat itu. Oleh karena itu, dibutuhkan jiwa muda yang mampu berkolaborasi secara cepat.

Berikut daftar pasangan kepala daerah terpilih yang dilantik:

1. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jember: Hendy Siswanto-M Balya Firjaun Barlaman
2. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Gresik: Fandi Akhmad Yani-Aminatun Habibah
3. Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya: Eri Cahyadi-Armudji
4. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo: Sugiri Sancoko-Lisdyarita
5. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Malang: Sanusi-Didik Gatot Subroto
6. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo: Ahmad Muhdlor Ali-Subandi
7. Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan: Saifullah Yusuf-Adi Wibowo
8 Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar: Santoso-Tjutjuk Sunario
9. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek: Moch Nur Arifin-Syah M Natanegara
10. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi: Ony Anwar-Dwi Riyanto Jatmiko
11. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep: Ahmad Fauzi-Dewi Khalifah
12. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Blitar: Rini Syarifah-Rahmad Santoso
13. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo: Karna Suswandi-Khoirani
14. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kediri: Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa
15. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto: Ikfina Fahmawati-Muhammad Albarraa
16. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan: Yuhronur Effendi-KH Abdul Rouf
17. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi: Ipuk Fiestiandani Azwar Anas-Sugirah (Aza/Ant)

AS Serang Fasilitas Milisi Dukungan Iran 0 (0)

Washington: Presiden AS Joe Biden pada hari Kamis (25/2/2021) memerintahkan serangan udara militer AS di Suriah timur terhadap fasilitas yang dikatakan Pentagon sebagai milik milisi yang didukung Iran, dalam respons yang disesuaikan atas serangan roket yang menargetkan AS di Irak.

Serangan, yang pertama kali dilaporkan Reuters, tampaknya memiliki ruang lingkup terbatas, berpotensi menurunkan risiko eskalasi.

Keputusan Biden untuk menyerang hanya di Suriah dan bukan di Irak, setidaknya untuk saat ini, juga memberi pemerintah Irak ruang bernafas saat melakukan penyelidikannya sendiri terhadap serangan 15 Februari yang melukai warga Amerika Serikat, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (26/2/2021).

“Atas arahan Presiden (Joe) Biden, pasukan militer AS sebelumnya malam ini melakukan serangan udara terhadap infrastruktur yang digunakan oleh kelompok militan yang didukung Iran di Suriah timur,” kata juru bicara Pentagon John Kirby dalam sebuah pernyataan.

“Presiden Biden akan bertindak untuk melindungi personel Amerika dan Koalisi. Pada saat yang sama, kami telah bertindak dengan cara yang disengaja yang bertujuan untuk menurunkan situasi keseluruhan baik di Suriah timur dan Irak, ”kata Kirby.

Dia menambahkan bahwa serangan itu menghancurkan beberapa fasilitas di titik kontrol perbatasan yang digunakan oleh sejumlah kelompok militan yang didukung Iran, termasuk Kata’ib Hezbollah (KH) dan Kata’ib Sayyid al-Shuhada (KSS).

Seorang pejabat AS, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan keputusan melakukan serangan ini dimaksudkan untuk mengirim sinyal bahwa meski Amerika Serikat ingin menghukum milisi, mereka tidak ingin situasi berubah menjadi konflik yang lebih besar.

Pejabat itu menambahkan bahwa Biden diberikan berbagai opsi dan ini salah satu respons paling terbatas yang dipilih.

Belum jelas kerusakan apa yang disebabkan dan apakah ada korban dari serangan AS.

Serangan balasan militer AS telah terjadi beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir.

Serangan roket terhadap posisi AS di Irak dilakukan ketika Washington dan Teheran mencari cara untuk kembali ke kesepakatan nuklir 2015 yang ditinggalkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump.

Belum jelas bagaimana, atau apakah, serangan itu dapat memengaruhi upaya AS membujuk Iran kembali ke negosiasi kedua belah pihak yang melanjutkan kepatuhan terhadap perjanjian.

Dalam serangan 15 Februari, roket menghantam pangkalan militer AS yang bertempat di Bandara Internasional Erbil di wilayah yang dikelola Kurdi menewaskan satu kontraktor non-Amerika dan melukai sejumlah kontraktor Amerika dan anggota militer AS. Serangan lain menghantam pangkalan yang menampung pasukan AS di utara Baghdad beberapa hari kemudian melukai setidaknya satu kontraktor.

Roket menghantam Zona Hijau Baghdad pada hari Senin yang menampung kedutaan AS dan misi diplomatik lainnya.

Capres 2024, Jerry Massie: Rizal Ramli Layak Mewakili Kalangan Ekonom 0 (0)

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan bahwa beberapa Capres saat ini baru hanya mewakili kaum politisi, milenial dan dari Gubernur potensial saja.

Sedangkan dari kalangan kalangan profesional belum disebutkan. Dia menyebutkan misalnya ada Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Sedang dari kalangan milenial ada nama Agus Harimurti Yudhoyono yang juga layak diperhitungkan.

Namun dari kalangan ekonom, sosok Rizal Ramli sangat layak untuk mewakilinya. Bahkan Jerry mengatakan, figur Rizal sangat disenangi oleh kalangan pedagang kecil hingga nelayan.

“Itu para pedagang, nelayan hingga petani mereka mencintai figur seperti Rizal Ramli,” kata Jerry dalam program Obrolan Bang Ruslan bertajuk “Capres Harapan 2024” yang diselenggarakan oleh RMOL dan Front Page Comm, melalui virtual, Selasa (23/2).

Sosok Rizal, kata Jerry merupakan figur yang vokal, berani dan tidak neko-neko serta bersih. Untuk itu, Jerry menyampaikan, ia tidak sependapat dengan pernyataan Arief Poyuono, yang juga sebagai pembicara acara, bahwa sosok Presiden yang akan datang adalah orang Jawa, sementara Rizal Ramli merupakan kelahiran Sumatera Barat.

“Misalnya BJ Habibie yang kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan,” ungkap Jerry mencontohkan tidak ada pakem Presiden harus orang Jawa seperti dikutip RMOL.

Jerry mengatakan, pertarungan Pemilihan Presiden 2024 yang akan datang melahirkan tiga pasangan calon (Paslon).

Dia mengatakan, ketiga pasangan calon tersebut yaitu pertama, muncul dari gabungan koalisi partai politik. Ia memberi contoh, jika Gerindra dengan PDIP berkoalisi maka lahir Prabowo-Puan Maharani.

Selain itu, jika NasDem berkoalisi dengan PartaiGolkar maka akan memunculkan calon seperti Anies Baswedan ataupun Ridwan Kamil. Dan poros ketiga ialah gabungan dari partai-partai yang berbasis Islam seperti PKB, PPP dan PKS. (Very)

Kudeta, SBY: Kami Tidak Tergiur Uang 0 (0)

Jakarta: Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara seputar isu kudeta terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

SBY menegaskan, bahwa Partai Demokrat tidak dijual oleh siapapun, sekalipun dengan orang kaya raya.

“Partai kami bukan untuk diperjualbelikan, meskipun Partai Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi. Kami tidak tergiur dengan uang Anda berapa pun besarnya,” kata SBY dalam video, Rabu (24/2/2021).

“Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale (tidak untuk dijual),” tambahnya.

Mantan Presiden RI Ke-6 ini mengatakan, upaya kudeta terhadap kepemimpinan AHY tengah terjadi saat ini, sebagai upaya dilakukan oleh segelintir kader yang bersekongkol dengan mantan kader bermasalah ini bisa membawa Demokrat ke dalam kegelapan.

“Kalau gerakan ini berhasil karena ada yang ingin membeli partai kita dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan,” ucapnya.

Belakangan, sejumlah politikus Demokrat menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, eks Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Demokrat Nazaruddin, dan Jhoni Allen Marbun.

Adapun Moeldoko sudah menampik segala tuduhan bakal mendongkel AHY sebagai Ketua Umum Demokrat.

Menurut Moeldoko, urusan ini tidak ada hubungannya dengan Presiden Jokowi.

“Moeldoko mau kudeta? Lah, kudeta, apanya dikudeta? Aku orang luar ini, enggak ada urusannya di dalam,” tuturnya.

PAN Munculkan Eko Patrio hingga Pasha Ungu Untuk Pilgub DKI 5 (1)

Jakarta – Pengamat politik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah menilai manuver DPP PAN memunculkan lima kadernya untuk maju sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta terkesan terburu-buru.

Menurut Amir di Jakarta, Ahad, dalam memunculkan nama bakal calon gubernur (cagub) seharusnya dipikirkan secara mendalam.

Sementara PAN, selain elektabilitas nama-nama tersebut belum jelas, jumlah kursi PAN di DPRD DKI yang hanya sembilan kursi juga tidak memungkinkan untuk mengusung pasangan cagub-wagub DKI yang seharusnya melampaui batas minimal 22 kursi.

“Saya kira PAN terlalu buru-buru, untuk posisi cagub PAN harusnya ukur kekuatan diri dulu. Di DKI Jakarta untuk mengusung cagub harus 22 kursi,” katanya.

Sedangkan saat ini jumlah kursi PAN DPRD DKI cuma sembilan, di bawah PDIP (25 kursi), Gerindra (19 kursi), PKS (16 kursi) dan Demokrat (10 kursi).

Dengan demikian, parpol berlambang “Matahari Terbit” itu, kata Amir, masih harus membangun koalisi dengan parpol lain untuk mengusung pasangan calon pada Pilkada DKI 2024 mendatang. “Artinya PAN harus cari 12 kursi lagi,” kata Amir.

Lima Nama
Dari berita-berita sebelumnya, pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta masih tiga tahun lagi (pada 2024) jika merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Pilkada).

Kendati masih tiga tahun lagi, beberapa partai politik dikabarkan telah menyiapkan sejumlah kader sebagai bakal cagub DKI Jakarta yang hendak diusung untuk menantang petahana Anies Baswedan. Salah satunya PAN yang menyiapkan lima kandidat.

Mereka sebagian besar berlatar belakang selebritis yang juga politisi, yakni Desy Ratnasari (anggota Komisi X DPR RI), Sigit Purnomo alias Pasha Ungu (mantan Wakil Wali Kota Palu) dan pelawak Eko Patrio (Ketua DPW PAN DKI). Selanjutnya, Bima Aria (Wali Kota Bogor) dan Zita Anjani (Wakil ketua DPRD DKI).

Terkait Zita Anjani, Amir menyoroti alasan DPP PAN memilih Wakil Ketua DPRD DKI itu, yang menurutnya terbilang masih baru terjun di dunia politik, meskipun putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) tersebut saat ini menjabat pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Karena itu, Amir menduga dimunculkannya nama Zita sebagai bakal cagub jagoan PAN ini adalah usaha untuk menyiapkannya demi mengantarkan ke Balai Kota DKI Jakarta. (ant/msh)