BPN Ancam Pecat PPAT Mafia Tanah 0 (0)

Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berkomitmen memberantas kasus mafia tanah dengan menjalankan berbagai langkah strategis, baik represif maupun preventif.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, mengatakan dalam strategi represif, pertama dimulai dari Kementerian ATR/BPN membentuk Satgas Anti Mafia Tanah serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Tak hanya itu, Sofyan Djalil juga berkata bahwa akan lakukan penertiban serta audit untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan jajarannya yang terlibat dalam praktik mafia tanah.

“PPAT sudah diaudit, kita beri tindakan keras berupa pemecatan jika dia tersangka dan terbukti bersalah, begitu juga jika ada pegawai BPN yang bersalah, kita ambil tindakan hukum,” tutur Sofyan Djalil dalam keterangannya, Minggu (28/2/2021).

Sementarabuntuk langkah preventif, Kementerian ATR/BPN menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yakni pendataan dan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

Selain itu, akan ada peningkatan mekanisme pelayanan di kantor BPN mulai dari layanan profesional anti calo dan anti orang dalam serta layanan pertanahan berbasis elektornik.

“Kalau anda pergi ke kantor BPN, sekarang relatif cukup tertib karena sudah tidak ada lagi pendaftaran via jalur belakang atau orang dalam,” tambah Sofyan Djalil.

Layanan pertanahan elektronik yang sudah berjalan di kantor BPN yakni, Hak Tanggungan Elektronik, Zona Nilai Tanah, Pengecekan Sertifikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan saat ini tengah berlangsung sosialisasi tahap awal untuk sertifikat tanah elektronik.

“Layanan dan transaksi elektronik lebih mudah, transparan, terjamin dan nyaman, dan hal ini adalah salah satu untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat,” ungkap Sofyan Djalil.

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa kasus sengketa dan mafia tanah yang berhasil diselesaikan Kementerian ATR/BPN di berbagai daerah, seperti kasus mafia tanah di Kota Padang, Sumatera Barat.

Salah satu oknum punya tanah 3,1 hektare saja namun Ia mengajukan klaim tanah sebesar 740 hektare di kelurahan, pada akhirnya kasus sengketa berhasil selesai dan berpihak kepada rakyat yang berhak.

Satgas Anti Mafia Tanah juga berhasil meringkus dan menjatuhi hukuman penjara bagi mafia tanah di Kota Medan, Sumatra Utara.

“Sebenarnya banyak sekali kasus mafia tanah yang terselesaikan dengan baik, namun karena letaknya di daerah sehingga kurang mendapat perhatian,” ungkap dia.

“Kami dan pemerintah akan terus berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum yang kuat bagi masyarakat,” tambahnya.

Nigeria Catat 22 Kematian Akibat Demam Lassa 0 (0)

Abuja–Sebanyak 22 orang di Nigeria meninggal akibat wabah demam Lassa sejak Januari, kata pihak berwenang Sabtu. Pusat Pengendalian Penyakit Nasional (NCDC), badan Nigeria yang bertanggung jawab atas wabah, mengatakan 102 kasus telah terdeteksi di negara bagian Edo, Ondo, Ebonyi, Nasarawa, Enugu, Taraba dan Bauchi sejak awal tahun.

Organisasi Kesehatan Dunia mengklasifikasikan demam Lassa sebagai penyakit hemoragik virus akut yang disebabkan oleh virus Lassa, sebuah muncul dengan kontaminasi makanan melalui urin hewan pengerat.

Penyakit ini pertama kali ditemukan di timur laut negara bagian Borno pada 1969 setelah seorang wanita misionaris kulit putih jatuh sakit, menurut Kementerian Kesehatan di Borno. Demam Lassa endemik di banyak negara Afrika – termasuk Nigeria, Niger, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone, Mali, Togo, dan mungkin di bagian utara Kamerun. (NE/Ant)

Ramai-ramai Tolak Izin Miras, Warganet: Hukumnya Haram 0 (0)

Jakarta – Minuman keras (miras) masih menjadi trending topic di sosial media Twitter. Lebih dari 47 ribu cuitan #miras pada hari ini, Minggu (28/2).

Masih dengan alasan yang sama, warganet menyerukan ketidak setujuan terhadap izin investasi miras di Indonesia.

Miras didukung dengan alasan kearifan lokal. Giliran terpuruk dan kacau yang disalahin agama. Setan pensiun dini lihat kelakuan kalian,” tulis akun @Fierda.

Ketua MUI Dr Cholil Nafis: Tidak Ada Kearifan Lokal, Bukti Kriminal karena Miras Banyak, Untuk Apa Melegalkan Investasi?
Polisi Sita Ratusan Botol Miras di Solo

“Termasuk yang melegalkan investasi miras itu sama dg mendukung beredarnya miras maka hukumnya haram. Jika Negara ini harus melarang beredarnya miras maka apalagi investasinya juga harus dilarang. Tak ada alasan karena kearifan lokal kemudian Malah melegalkan dalam investasi miras,” tulis akun @cholilnafis.

“Selamat Pagi Pak Jokowi. Sebelum ttd pepres investasi miras di Papua, apakah tau disana bnyk yg tidur di pinggir jalan raya pagi-pagi ato liat suami istri tengah malam saling tabok gegara si suami mabok? Dan 2/3 gajinya tuk miras? Saya pernah liat dgn mata kepala sendiri Pak!,” tulis akun @Raj4purwa.

Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan pembukaan izin investasi minuman keras di Indonesia. Kebijakan tersebut tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Pemerintah mengatur ada empat klasifikasi miras yang masuk dalam daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu, yaitu industri minuman keras mengandung alkohol, minuman keras mengandung alkohol berbahan anggur, perdagangan eceran minuman keras dan beralkohol, serta perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau beralkohol. (lia)

Penambang Bijih Timah Liar Kuasai Alur Sungai Bangka Belitung 0 (0)

Jakarta – Penambang bijih timah liar menguasai alur sungai di Desa Nibung, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Saya akan kirim anggota ke lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan dan penertiban,” kata Kasat Reskrim Polres Bangka Tengah, AKP Rais Muin di Koba, Minggu.

Hal itu dikemukakannya menyikapi beberapa laporan masyarakat terkait maraknya aktivitas tambang bijih timah liar di alur sungai Nibung yang lokasinya juga hanya beberapa meter dari jalan lintas provinsi yang menghubungkan Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan.

“Jika menyalahi aturan tentu ditertibkan, apalagi sampai menggerus alur sungai dan dapat memicu banjir di lokasi tersebut,” ujarnya.

Seorang warga setempat berharap aparat kepolisian bertindak cepat menertibkan aktivitas penambangan bijih timah ilegal yang menghantam atau telah menguasai hingga daerah aliran sungai tersebut (DAS).

“Di lokasi tersebut sebelumnya juga pernah ditambang secara liar, sehingga terjadi banjir besar yang sempat membuat akses transportasi terputus total,” ujarnya.

Ia mengatakan penambangan bijih timah di hulu sungai mengakibatkan terjadi pendangkalan, sehingga terjadi banjir saat intensitas hujan terlalu tinggi.

“Sudah lama lokasi itu tidak ditambang, sekarang kembali ditambang. Ancaman banjir sudah di depan mata jika musim hujan, jika itu terus dibiarkan,” ujarnya. (Ant/EP)

Hati-Hati Aksi Sayat Leher Terjadi di Bandara Soetta 0 (0)

Tangerang: Area parkir Terminal 2, Bandara Soerkarmo Hatta (Soetta), Tangerang, Banten menjadi rawan aksi kejahatan. Deri Winanto berusia 32 tahun menjadi korbannya.

Kapolresta Bandara Soekarno Hatta, Kombes Pol Ade Ferdian Syaputra mengatakan, korban berprofesi sebagai perawat di Yayasan Dhira Suman Tritoha, pusat rehabilitasi gangguan jiwa dan narkotika di Serang, Banten.

“Korban (Deri Winanto, Red) disayat lehernya menggunakan silet dan alhasil leher sebelah kirinya mengalami pendarahan cukup parah pada Jumat (26/2/2021) dini hari,” ungkap Adi kepada rri.co.id, Sabtu (27/2/2021) siang.

Polisi, sambung Adi, telah menangkap terduga pelaku yang bernama Rafly Ardiansyah berusia 19 tahun di area parkir Terminal 2, Bandara Soetta yang juga sebagai tempat kejadian perkara (TKP).

“Terduga pelaku langsung diamankan dilokasi kejadian bersama barang bukti satu pisau atau silet cukur berwarna silver,” terang Kapolres.

Dirinya menambahkan, polisi saat ini masih mendalami aksi tindak pidana penganiayaan ini.

“Terduga pelaku yang diketahui warga Serang, Banten itu dikenakan Pasal 351 dan atau Pasal 352 KUHP serta Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat No 12 tahun 1951 dengan ancaman hujuman 10 tahun penjara,” ucap Adi.

Ada Foto Makam Bermasker, Warganet Banjir Air Mata 0 (0)

Jakarta: Masker merupakan benda yang paling ramai dibicarakan selama masa pandemi Covid-19. Baru-baru ini ada sesuatu misterius yang melibatkan aksesoris pelindung mulut, hidung, dan dagu tersebut.

Beberapa warganet di Twitter geger pada sebuah unggahan foto yang menampilkan sebuah nisan kayu bermasker. Di sebuah Tempat Pemakaman Umum yang belum diketahui pasti lokasinya, masker tersebut terlihat seperti bukan dibuang sembarangan atau pun ditaruh begitu saja, melainkan terpasang rapi di nisan kayu salah satu kuburan.

Diduga foto tersebut muncul perdana dari unggahan akun milik @corneliayurisa:

“Tadi pas ziarah ke makam saudara, tiba2 ngeliat makam yang ada maskernya gini. Ngeliatnya bikin sedih banget. Selalu jaga orang yang kita sayang dan sehat terus ya temen2!”

Belum ada yang tahu siapa yang memasangnya dan apa tujuannya. Yang pasti respon atas foto berkaitan turut membuat warganet dilanda oleh perasaan sedih, salah satunya diutarakan oleh akun @djateeey yang menuliskan:“Gue ga kebayang sih kalo ada di posisi orang yg ditinggalin ☹️.”

Lalu ada lagi kicauan dari warganet dari akun @gensvg1 “sedihnya ☹️ semoga dianya tenang di sana”, tulisnya.

Lebih lanjut @dittameliaa berkomentar “Kok sedih ya liatnya. takut banget kalau ini dialami keluarga aku atau org terdekat… Jaga kesehatan ya ges…”

“Dilihat dari tahun lahir ini sepertinya ibu ☹️ ga kebayang peraasan keluarganya, turut berduka” tulis akun @djadjasfar.

“Tolonglah keluarga dan temen kalo ngumpul jangan dulu deh asli.. Hindari…” ujar akun lainnya @cccc0123cccc.

Adapun akun @ratna_daa yang juga baru ditinggal orang tersayangnya, “Seusia bapakku jg baru meninggal ☹️ berat Ya Allaah” .

“Beberapa minggu ke belakang adeknya alm bpk meninggal alhamdulilahnya negatif covid tapi istrinya sodara juga dri pihak kel besar alm bpk meninggal karena covid (tahun kemarin) & temen SD gw dg ibunya juga sama covid” ungkap akun @BudianaPangestu.

Wagub Riza Patria Ingatkan Sanksi Jam Buka Kafe 0 (0)

Jakarta: Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, restoran, kafe atau tempat usaha mencoba mengelabui aparat demi tetap buka, harus diberi sanksi lebih berat.

Peraturan PPKM Mikro atau PSBB masa pandemi Covid-19 masih berlaku di Jakarta saat ini.

“Kami dapat informasi ada tempat-tempat yang mencoba menyiasati PPKM mikro ini bagaimana caranya tutup jam 9, dia tutup dulu tuh, ketika razia nanti mulai buka lagi jam 12, jam 11 menyiasati aparat. Yang begini, nanti kita beri sanksi lebih berat lagi,” kata Riza di Balai Kota DKI, Jumat (27/2/2021).

Riza menyatakan, itu juga terkait kasus Kafe Raja Murah (RM) menjadi lokasi penembakan dilakukan Bripka Cornelius Siahaan terhadap personel Kostrad TNI AD, dan dua karyawan kafe hingga tewas, pada Kamis (25/2/2021) pukul 04.30 WIB. Kafe tersebut berlokasi di Cengkareng, Jakarta Barat.

Adapun satu karyawan kafe lainnya masih dirawat karena terluka.

Kafe itu akhirnya ditutup Satpol PP secara permanen karena buka hingga pagi atau melanggar aturan jam operasional selama PSBB.

Namun ternyata, kafe itu menjadi satu dari banyak kafe di Jakarta yang tetap buka hingga tengah malam dengan cara mengelabui aparat.

Menurut Riza, kafe seperti itu terselip niat buruk sejak awal.

“Berarti punya niat yang tidak baik. Kami sudah perintahkan jajaran untuk melakukan pengecekan. Tentu kami memiliki keterbatasan aparat, untuk itu kami mohon dukungan dari masyarakat siapa pun termasuk teman-teman media,” kata ketua DPD Partai Gerindra DKI ini.

Satpol PP Jakarta Barat (Jakbar) sudah menutup secara permanen Kafe RM atas dasar pelanggaran PSBB.

Tapi, pencabutan izin harus dilakukan pemerintah pusat.

“Kafe RM memiliki izin operasional (TDUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada 21 Mei 2019 dan saat ini sudah berlaku efektif,” kata Kabid Industri Pariwisata Disparekraf DKI Bambang Ismadi di Jakarta, Jumat (26/2/2021).

Keluarga Nurdin Abdullah Pasrah dan Serahkan Proses Hukum ke KPK 0 (0)

Makassar – Keluarga Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah pasrah dan menyerahkan semua proses hukum yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski begitu, pihak keluarga masih meyakini Nurdin hanya dijemput sebagai saksi.

Juru Bicara Gubernur Sulsel, Veronica Moniaga, mengemukakan, kedatangan tim KPK ke rumah jabatan sangat mengagetkan pihak keluarga. Terlebih lagi, memang tidak disertai surat penyampaian sebelumnya.

“Mungkin menjadi satu hal yang mengagetkan tetapi keluarga menyerahkan semuanya ke proses yang ada di KPK,” ujarnya melalui keterangan resminya di Makassar, Sabtu (27/2).

Menurut Veronica, pihak keluarga mempersilakan jika Nurdin Abdullah harus memberikan keterangan atau jawaban-jawaban dari instansi hukum. “Keluarga sejauh ini kaget dan kita tahu seperti apa kiprah Nurdin Abdullah. Sebagai masyarakat Sulsel bisa menyaksikan sendiri apa yang beliau kerjakan,” katanya.

Kedatangan petugas KPK pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari, pukul 01.00 WITA, mendapati Nurdin Abdullah bersama istrinya Liestiaty F Nurdin sudah dalam keadaan beristirahat di rumah jabatan. Tim KPK yang ingin bertemu gubernur diterima secara baik oleh pihak petugas Rumah Jabatan Gubernur Sulsel maupun pihak keluarga. Kemudian tidak terjadi pemaksaan kepada gubernur untuk ikut petugas KPK.

“Sama sekali bapak bukan terpidana, makanya harus ada yang menemani dari protokol sesuai dengan SOP yang ada. Mereka yang berangkat dari kediaman di sini adalah gubernur dan ajudan, dijemput secara terhormat,” ujar dia.

Dengan kerelaan hati, Nurdin berangkat bersama KPK selaku warga negara yang baik dan siap memberikan keterangan mengenai apapun yang akan ditanyakan. Namun, mengenai kasus yang dikabarkan pada sejumlah media, Veronica belum mendapat informasi resmi mengenai hal tersebut. (Aza/Ant)

Tengku Zul Mempertanyakan, Gubernur Sulsel Diusung PKS 0 (0)

Jakarta: Sebagai salah satu partai politik (parpol) pengusung saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 silam, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan (Susel) menyampaikan akan ikut mengawal proses hukum Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sabtu dini hari.

Pada bagian lain, Tengku Zul menyinggung partai yang mengusung Mantan Bupati Bantaeng Ke-9 tersebut, sekaligus menyesalkan kasus dugaan korupsi yang dihadapi Nurdin di tengah krisis pandemi Covid-19.

“Lagi KPK tangkap tangan kasus Korupsi. Kali ini Gubernur Sulawesi Selatan. Orang ini sebelum menjabat Gubernur disiarkan sebagai sosok yg bersih. Dari Partai apa? Kejam di saat rakyat menderita Covid,” tulis Tengku Zul melalui akun media sosial Twitter, @ustadtengkuzul, seperti dilihat rri.co.id, Sabtu (27/2/2021).

Sementara itu, Ketua DPW PKS Sulsel, Amri Arsyad, mengatakan, pihaknya sebagai partai pengusung belum membahas berbagai kemungkinan setelah tertangkapnya Nurdin Abdullah.

Termasuk, lanjut Amri, menyiapkan nama untuk pengganti Nurdin sebagai Gubernur Sulsel.

“Kita (DPW PKS Sulsel) memprioritaskan untuk mengawal proses hukum agar berjalan dengan baik,” kata Amri Arsyad di Makassar, seperti dilansir Antara, dan dikutip pikiran-rakyat, Sabtu (27/2/2021).

Seperti diketahui, Nurdin Abdullah maju dalam Pilgub Sulsel 2018 berpasangan dengan Andi Sudirman Sulaiman, adik mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Selain diusung PKS, pasangan Nurdin-Andi Sudirman juga diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Dari Jakarta, Ketua KPK, Firli Bahuri, memastikan pihaknya akan mengumumkan status hukum Nurdin Abdullah dan pihak lainnya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT), usai tim penindakan rampung memeriksa yang bersangkutan.

“KPK akan umumkan tersangka setelah pemeriksaan saksi dan tersangka selesai. Nanti kita hadirkan saat konferensi pers,” ujar Firli saat dikonfirmasi rri.co.id, Sabtu (27/2/2021).

Firli menambahkan, pihaknya belum bisa membeberkan detil status penanganan perkara ini sebelum pemeriksaan selesai dilakukan.

Firli menyebut, pihaknya menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah.

“Penegakan hukum harus juga menjunjung tinggi HAM, dan azas praduga tak bersalah juga harus kita hormati,” tandas Firli.

PKS Ajak Semua Elemen Bangsa Wujudkan UU Larangan Minuman Beralkohol 0 (0)

Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mendukung dan mewujudkan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (UU Minol).

Anggota Fraksi PKS Mahfudz Abdurrahman menegaskan, harus ada UU yang memperkuat aturan terkait peredaran minuman keras di Indonesia. Hal itu merespons keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengizinkan dibukanya kran investasi miras di Tanah Air. Terkait kebijakan itu, PKS menolak keras.

“Karenanya RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol sangat mendesak untuk dibahas”, kata Mahfudz yang juga anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VI (Kota Depok dan Kota Bekasi) itu.

Menurut dia, pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol sangat penting untuk mengatasi peredaran miras ilegal dan oplosan, khususnya bagi remaja. Pengawasan terhadap peredarannya juga harus jelas dan ketat berdasarkan perundang-undangan.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol) saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Fraksi PKS periode lalu sudah mendesak agar RUU Larangan Minuman Beralkohol segera disahkan menjadi UU.

“Pengaturan tentang minuman beralkohol merupakan amanah Pasal 28H ayat 1 UUD 1945. Karenanya PKS mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama mewujudkan UU Larangan Minuman Beralkohol”, katanya.

Menurut dia, Perpres yang berawal dari UU Cipta Kerja tersebut bisa menimbulkan polemik di masyarakat jika RUU Larangan Minuman Beralkohol tidak segera disahkan. Dia mengatakan, UU Cipta Kerja berimplikasi pada peraturan perundangan di bawahnya. Karena itu, Pemerintah harus tepat dalam membuat aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

“JIka tidak, dapat menimbulkan terjadinya polemik di masyarakat. Salah satu potensi polemiknya adalah Perpres Nomor 10 tahun 2021,” kata anggota Komisi VI DPR RI ini.

Perpres tersebut, menjadi polemik karena Pemerintah membuka pintu investasi untuk industri minuman keras. Meskipun dalam lampiran III Perpres 10/2021 Pemerintah mengatur hanya tempat tertentu yang dapat dilakukan penanaman modal bagi industri minuman keras dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal,

Sebelumnya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi aturan turunan pasca disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu Perpres yang disahkan Presiden Jokowi adalah Perpres Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Perpres tersebut merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja. Dalam Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal diatur mengenai bidang usaha yang dikecualikan dari bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, yang meliputi bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal, serta bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (Aza/fraksipks.id)