Jakarta: Kabar tidak lolosnya anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam test Wawasan Kebangsaan direspon Setara Intitute.
Menurut Ketua Setara Institute Hendardi, test ASN merupakan hal biasa dan tidak perlu memantik perdebatan. Sebab dalam prakteknya, calon pegawai ASN dinilai secara kuantitatif dan objektif.
“Termasuk biasanya menggunakan vendor pihak ketiga,” ujar Hendardi melalui keterangan tertulis, Sabtu (15/5/2021).
Ia menjelaskan bahwa asesmen test Wawasan Kebangsaan terhadap sejumlah pegawai lembaga antirisuah itu merupakan bagian fungsi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Hendardi pun mewajarkan yang menjadi catatan pemerintah saat ini adalah memberantas intolerensi dan radikalisme di lingkungan lembaga pemerintahan.
“Dipastikan bahwa pemerintah saat ini sedang giat menangani intoleransi dan radikalisme yang terus mengikis ideologi Pancasila di lingkungan ASN, TNI, Polri, universitas dan sekolah-sekolah, termasuk tentu saja di tubuh KPK,” ungkap Hendardi.
Pria aktivis HAM, Kesetaraan dan Keberagaman ini menegaskan, bagi siapa pun orang yang di dalam dirinya bersemai intoleransi dan radikalisme, bisa saja tidak lolos uji moderasi negara dan beragama.
Sebelumnya diketahui, sebanyak 75 anggota KPK dibebastugaskan lantaran tidak lolos dalam penyeleksian uji test Wawasan Kebangsaan.