Buzzer, Polarisasi Politik dan Merusak Big Data

0
(0)

Jakarta: Terjadi pertumbuhan Big Data yang besar dimana besar Big Data pada tahun 2020 adalah 50 kali besaran Big Data pada tahun 2010.

Demikian diungkapkan Dosen Universitas Islam Indonesia dan Direktur Media Kernels Indonesia (Drone Emprit), Ismail Fahmi di Jakarta, Jumat (28/8/2020).

“Besarnya Big Data terutama dikarenakan begitu besarnya konten yang dibuat pihak-pihak tertentu untuk memprovokasi pada masa kampanye Pilpres tahun 2014, Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, dan Pilpres tahun 2019,” demikian Ismail Fahmi menjelaskan.

Hal tersebut, kata dia, menyebabkan data-data yang tergolong “sampah” memenuhi sebagian besar Big Data. Polarisasi politik sedemikian tajam karena buzzer dan “pasukan-pasukan siber turut aktif bermain”.

Padahal, Big Data dibutuhkan untuk menerjemahkan apa yang sedang terjadi di dunia nyata. Sedangkan hal-hal yang muncul di media sosial adalah “noise” (kegaduhan), karena semua hanya mau didengar tanpa mau mendengar. Akhirnya “voice” yang sungguh-sungguh menjadi tidak terdengar.

BACA JUGA: Pasukan Siber Tambah Data Komputasi Tak Terstruktur

“Polarisasi pun terjadi tanpa ada narasi yang berimbang dan produktif. Apabila demikian, muncul kekhawatiran yang didengar oleh anggota masyarakat justru hoax-nya, bukan informasi atau berita yang valid. Big Data belum menyentuh modal sosial masyarakat bawah,” pungkas Ismail Fahmi.

Seperti diberitakan RRI sebelumnya, situasi saat ini menunjukkan keberadaan “pasukan-pasukan siber” dan propaganda komputasi, dimana sejak tahun 2012, sangat nyata keberadaannya.

Komputasi algoritma dan bentuk-bentuk lain otomasi tersebut digunakan aktor-aktor politik di banyak negara dunia untuk memanipulasi opini publik menggunakan platform-platform jejaring sosial utama seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube.

“Pasukan-pasukan siber digunakan oleh pemerintah, pihak militer, dan tim-tim bentukan partai-partai politik yang berniat membangun atau memanipulasi opini publik melalui media sosial,” demikian kata Direktur Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, yang diterima RRI, Jumat (28/8/2020).

Ismail lanjut menuturkan, di Indonesia terdapat “pasukan siber” pendukung Presiden Jokowi yang dinamakan RCP (Republik Cyber Projo), PRIDE (Prabowo-Sandi Digital Team) yang merupakan “pasukan siber” pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi, “pasukan siber” untuk mendukung FPI, PA 212 dan GNPF yang disebut Muslim Cyber Army (MCA), dan “pasukan siber” NU yang dinamakan NU Cyber Troops.

“Tujuan pendirian atau pembentukan “pasukan-pasukan siber” hingga melakukan propaganda komputasi adalah memanipulasi opini publik untuk mempromosikan kepentingan-kepentingan pemerintah, oposisi atau provokator tertentu,” ujarnya menambahkan.

Big Data dan Analisis Media Sosial menunjukkan pertumbuhan data komputasi sebesar 37.4 exabytes pada tahun 2013 menjadi 125 exabytes pada tahun 2017.

“Dimana komposisinya 79.2 persen merupakan data tidak terstruktur dan sisanya 20.8 persen adalah data terstruktur,” tutup Ismail.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Covid-19, Jangan Lupakan Nasib Nelayan

Fri Aug 28 , 2020
0 (0) Jakarta: Anggota Komisi IV DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema mengungkapkan, bahwa serapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru mencapai angka 38,19 persen dari pagu anggaran sebesar Rp4.6 triliun. Hal itu berarti, ujarnya, masih sekitar 60 persen anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan yang belum sampai ke rakyat. Apalagi […]